Antara Polisi, Militer dan Intelijen » INTELIJEN INDONESIA

Tuesday, November 22, 2005

Antara Polisi, Militer dan Intelijen

Sebenarnya saya ingin istirahat sejenak, tetapi mumpung lagi ingat dan sangat aktual jadi saya tuliskan saja, mudah-mudahan ada anggota polisi, militer atau intelijen yang membacanya, atau setidaknya ada diantara pembaca yg melaporkannya kepada aparat keamanan di Indonesia.

-------------------

Seperti lagu antara aku, engkau dan bekas pacarmu, hubungan antara polisi, militer dan intelijen menjadi semakin kompleks dan mengkhawatirkan dalam 5 atau 10 tahun ke depan.
Bila situasi "tidak enak" diantara ketiga lembaga yang bertanggung jawab menciptakan rasa aman bagi rakyat Indonesia itu tetap ada, tidak tertutup kemungkinan kondisi yang semakin buruk akan menciptakan "persoalan" yg tak kunjung selesai di tanah air.

Dimana letak persoalan yang saya maksudkan?
Hari ini saya hanya akan bicara soal kehormatan (dignity ataupun pride). Ketiga lembaga tersebut sangat menjunjung tinggi kehormatan korps, sehingga sangat perlu untuk menjaga respect baik diantara mereka maupun dari rakyat. Bayangkan perasaan korps TNI yang pada masa lalu demikian dihormati (mungkin lebih tepat ditakuti), sekarang setelah diupayakan untuk kembali dalam kotak-kotak barak demi profesionalitas, masih saja dituduh macam-macam. Ketakutan kembalinya dominasi TNI dalam dunia politik kekuasaan justru menciptakan rasa muak dari tubuh korps TNI terhadap sikap konyol yang meragukan reformasi TNI (meski lambat tetapi pasti, ini lebih baik ketimbang perubahan drastis). Misalnya dalam kasus koter (komando teritorial), tidak ada yg salah dengan struktur ini sepanjang fungsinya memang untuk menjamin pertahanan negara. Artinya TNI tidak masuk secara semena-mena ke dalam ruang publik masyarakat, karena kewajiban penjagaan kemanan publik secara hukum menjadi tanggung jawab Polisi. Tetapi bagaimana bila tidak ada Polisi? tentunya siapapun yang memiliki kemampuan perlu mengambil tindakan untuk setidaknya menjaga ketentraman dan ketertiban tidak secara berlebihan tentunya. Dalam kaitan ini bisa saja dibuat semacam prosedur yang resmi secara hukum.

Ketakutan terhadap bangkitnya militerisme tidak sepatutnya ditunjukkan dengan sikap anti militer yang cenderung lahir dari rasa benci atau tidak suka. Akan lebih elegan bila kita sikap adil dalam penyusunan struktur pertahanan dan keamanan nasional Indonesia. Juga sangat diperlukan kehati-hatian dalam menggagas masa depan struktur tersebut. Sikap arogan yang terus-terusan mengecilkan peranan TNI, saya perhatikan bukan saja telah menggores kehormatan TNI, tetapi lebih jauh sangat sembrono karena bandulnya terlalu jauh di dorong ke sisi ekstrim yang berpotensi melahirkan sikap "perlawanan" dari hati siapapun yang telah dididik untuk menjadi patriot bangsa. Saya ide dasar dwifungsi di masa awal adalah bukan untuk penguasaan Indonesia oleh militer, melainkan bagaimana militer tetap bisa menyumbangkan tenaga dan pikiran di masa damai, tetapi sayang.... sejarah telah mencatat prestasi buruk dari dwifungsi tersebut.

Sebuah titik balik tercermin dari kebangkitan Polisi sebagai korps yang sejatinya memang untuk menjaga keamanan publik. Keberhasilan reformasi memisahkan Polisi dari belenggu militer tidak seyogyanya menciptakan arogansi baru dari tubuh korps Polisi yang akan menjadi pemain utama dalam keamanan domestik Indonesia. Tidak ada yang salah dengan reformasi tersebut dari kaca mata pemerintahan sipil yang demokratis. Hanya saja pemulihan kehormatan Polisi sebagai salah satu penegak hukum seyogyanya tidak melahirkan rejim keamanan Polisional yang kemudian cenderung merendahkan korps keamanan yang lain, seperti militer dan institusi intelijen. Pernyataan "sombong" dari Kepolisian Republik Indonesia yang saya akui semakin berprestasi, seringkali bertentangan dengan kerendahan hati dunia intelligence community dan kevakuman agen-agen militer. Semua tahu siapa yang berkuasa dan dijamin hukum sekarang, tetapi tidak berarti dengan kekuasaan tersebut Polisi menjadi agen tunggal keamanan negara Republik Indonesia. Dengan semakin besarnya organisasi Polisi, berarti kita telah melangkah dari negara semi militer menuju negara Polisi, pada saatnya nanti kerawanan penyalahgunaan wewenang untuk keperluan di luar tugas akan muncul satu per satu.

Saya tidak anti Polisi bahkan sangat mendukung terciptanya supremasi sipil dalam negara demokratis Indonesia. Tetapi struktur keamanan negara tidak sepatutnya terlalu berat pada hanya satu korps saja, bagaikan pilar tunggal. Rencana pembentukan semacam National Security Council sangatlah penting dalam rangka memperjelas arah dan ruang lingkup pekerjaan masing-masing korps keamanan di Indonesia. Dengan keanggotaan yang lengkap dari berbagai element keamanan yang didukung kalangan praktisi hukum, akademisi saya yakin format keamanan dan struktur yang menjadi penjaganya akan menghilangkan rasa tidak enak antara korps.

Hal tersebut di atas adalah fakta mengapa KOORDINASI keamanan itu menjadi omong kosong, karena masing-masing bergerak sendiri-sendiri.

Lalu bagaimana dengan intelijen?

Intelijen militer terbagi dalam dua kubu besar yaitu intelijen tempur (taktis) dan intelijen strategis. Intelijen strategis di masa Orde Baru hampir tidak ada bedanya dengan Intelijen Sipil seperti BAKIN yang kemudian menjadi BIN, semuanya terlalu berat dalam menangani soal-soal politik dalam negeri dan mengantisipasi ATHG yang didefinisikan dari Bina Graha atau Cendana. Pada masa ini, intelijen yang juga didominasi oleh orang-orang intel militer memiliki kehormatannya sendiri berupa prestasi di tingkat nasional dan internasional. Meski tidak diketahui oleh publik, tapi stabilitas terjaga melalui pola-pola penanganan "masalah" dengan cepat. Di bidang politik, peranan intelijen dalam memastikan kelanggengan kekuasaan adalah sangat vital. Suasana ini jelas berubah pasca reformasi, intelijen tidak lagi bisa mengabdi secara membabi buta dalam mendukung kekuasaan politik seorang presiden, inilah salah satu penyebab utama mengapa presiden Indonesia pasca reformasi tampak tidak kuat. Keinginan kuat dari agen-agen muda untuk juga berperan secara profesional dan obyektif menyebabkan kelumpuhan dalam mendukung kekuasaan presiden. Bila pimpinan intelijen tidak mendeteksi gejala ini dalam tubuh organisasi, saya kira amatlah disayangkan.

Lebih jauh, Intelijen lebih suka berperan dalam bidang-bidang yang benar-benar ancaman serius bagi masa depan bangsa Indonesia seperti terorisme, kontra-intelijen, spionase aktif, transnational crime, intelijen ekonomi, juga dalam kasus korupsi dan konflik lokal/regional.

Sementara itu, Intelijen tempur menurut saya tetap berada dalam posisi yang sama persis dengan era Orde Baru, mereka membutuhkan dukungan teknologi satelit, radar, sistem deteksi dini, dan operasi-operasi pengamatan di wilayah perbatasan dan yg berpotensi menjadi daerah konflik. Dukungan kepada mereka saya kira sangat minimal, dan keberadaan mereka justru di garis depan komando teritorial yang banyak diperdebatkan itu. Bila yang dimaksud komando teritorial itu berupa kepanjangan kepentingan menjaga kekuasaan model Orde Baru, maka garisnya mengarah pada intelijen strategis. Namun jangan salah, intelijen strategis juga mendata dan menyelidiki secara mendalam gerakan yg menciptakan kekacauan di dalam negeri mulai dari aksi individual, gerakan separatis, gerakan ideologi kiri dan kanan, dan tentu saja gerakan teroris. Hal ini boleh dikata sangat mirip dengan BAKIN atau BIN sekarang. Bahkan baik intelijen strategis maupun intelijen negara memiliki kepanjangan tangan di luar negeri. Intelijen strategis melalui atase hankam, intelijen negara melalui agen.

Sebenarnya saya hanya mau bilang kalo penataan intelijen, polisi dan militer seyogyanya dilakukan secara terpadu dan hati-hati tanpa menyinggung kehormatan korps. Sangat diperlukan kejelasan hukum yang menjadi landasan bagi terciptanya pembagian kerja yang sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Jangan seperti patriot bebek yang hanya aktif pada sektor-sektor yang sedang populer dan aktual, ada masalah teroris semua aparat mengerubungi tanpa koordinasi, bahkan ada keinginan untuk menjadi yang paling hebat/dominan. Perlu ada kejelasan pembagian tugas dan definisi pekerjaan masing-masing. Jadi meskipun seseorang itu anggota TNI aktif, bila dia seorang spesialis infiltrator ke organisasi teroris, tidak ada salahnya bila diaktifkan dengan tugas khusus. Demikian juga juga dengan anggota-anggota Polisi yang berada di bagian anti teror, seyogyanya saling mengenal dengan anggota anti teror di tubuh militer dan intelijen. Dengan demikian tidak perlu terjadi silang pendapat yang sifatnya saling membantah di antara sesama aparat keamanan, baik polisi, militer maupun intelijen, karena hal ini cuma memperjelas tidak adanya koordinasi, tidak adanya saling menghormati. Tentunya hal ini kembali pada segenap jajaran pimpinan Polisi, Militer dan Intelijen.

Aku...Engkau dan Bekas Pacarmu....
Comments:
aku bukan bermaksud meremehkan institusi keamanan selain intelejen. negara akan hancur karena intelejen, negara akan makmur karena intelejen.
 
Post a Comment

Links to this post:

Create a Link



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?


blog-indonesia.com



PageRank

Flag sejak Agustus 2009 free counters

Online Users
Tweet



Facebook Google Digg Reddit Pinterest StumbleUpon Email