Kemandirian Sistem Pertahanan dan Keamanan » INTELIJEN INDONESIA

Friday, December 09, 2005

Kemandirian Sistem Pertahanan dan Keamanan

Pasca pencabutan embargo perlengkapan dan suku cadang militer dari Amerika baru-baru ini, pemerintah Indonesia tampaknya segera merespon dengan dengan sejumlah rencana belanja untuk memulihkan kekuatan militer kita. Meski Panglima TNI menyatakan akan tetap melanjutkan diversifikasi sumber alat utama sistem pertahanan (alusista), tak urung kita tetap akan menatap masa depan ketergantungan dengan negara asing, Amerika, Russia, Australia, China? negara manapun yang menjadi sumber, kita sebagai pembeli akan tetap tergantung dengan sikap penjual.

Kurang maksimalnya strategi pertahanan dalam politik luar negeri Indonesia telah menyebabkan rendahnya kepemilikan teknologi peralatan militer kita. Maksud saya, kita kurang memaksimalkan situasi perang dingin untuk kepentingan nasional dan lebih banyak bermain-main dalam "arogansi" kepemimpinan politik diplomasi di region ASEAN ketimbang merealisasi pembangunan militer yang disegani di kawasan. Bertahun-tahun saya mendambakan adanya "proyek rahasia" pembangunan teknologi militer yang mandiri hasil karya bangsa sendiri. Namun yang saya temukan cuma industri strategis yang dikelola secara kurang profesional dan bahkan cenderung menggerogoti anggaran negara. Lebih menyedihkan lagi bila kita melihat bahwa komitmen pemerintah dalam strategi pembangunan industri militer sangat minimal. Saya perkirakan bila kondisi pasca Orde Baru ini terus berlanjut tanpa komitmen yang jelas dalam peningkatan kapabilitas militer kita, maka Indonesia akan semakin diremehkan dalam forum regional apalagi internasional.

Benar, militer tidak seharusnya terlalu dominan dalam sistem pemerintahan sipil yang demokratis. Tetapi hal ini tidak berarti peningkatan kapabilitas militer diabaikan dan bahkan strategi pembangunan militer menjadi tidak jelas. Kemudian persoalan HAM juga penting, tetapi hal ini tidak untuk mengkerdilkan militer atau memarjinalkan peranan militer dalam pembangunan bangsa.

Seorang aktivis yang tampaknya anti militer pernah mengungkapkan bahwa militer adalah preman yang dibayar oleh rakyat melalui pajak, dan militer secara resmi dipersenjatai. Lalu bagaimana mungkin kita sebagai rakyat tidak "benci" dengan tindak tanduk militer yang melukai rakyat. Saya hanya tersenyum, dan berpikir sejenak. Barangkali tuduhan tersebut ada benarnya namun tidak sedikit kekeliruannya. Mengapa terjadi generalisasi bahwa militer melukai rakyat. Ada kepentingan apa dibalik pencitraan negatif militer Indonesia tersebut.

Pendapat yang lebih obyektif bisa kita lihat pada hampir semua pengamat asing yang diawali oleh Kahin (George McTurnan Kahin dari Cornell University) dan Cliford Geertz, kemudian Ben Anderson (AS), Daniel S Lev (AS), Herbert Feith (Australia), Harold Crouch (Australia), kemudian William Liddle (AS), lalu belakangan Douglas E Ramage Adam Schwarz, Damiens Kingsbury, dst...dst. Masih banyak lagi pengamat asing lain yang pada umumnya memiliki cara pandang yang perlu kita perhatikan sebagai bangsa dan negara yang sedang diamati/diteliti. Jangan cuma mengeluarkan kritikan pedas tanpa ada dasar penelitian yang mendalam serta disertai oleh argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan.

Analisa tanggung yang dilakukan oleh pihak tertentu yang ditujukan untuk menjustifikasi kesimpulan negatif yang merugikan sebagian atau keseluruhan komponen bangsa Indonesia sudah selayaknya dipertanyakan dan diperdebatkan, bila terbukti salah alamat maka wajib ditolak. Sayangnya jarang ilmuwan atau akademisi Indonesia yang berkomitmen untuk itu. Lakukanlah analisa dan penelitian serta bila mungkin berteorilah dalam semangat memajukan bangsa dan negara Indonesia.

Dalam bidang militer misalnya karya Crouch, "The Army and Politics in Indonesia" tentunya perlu menjadi rujukan untuk mempelajari kelemahan dan kekuatan yang sudah dibangun dalam sejarah militer dan politik nasional Indonesia. Bagaimana ke depan, tentunya kita tidak ingin terus-terusan hanya menjadi obyek penelitian karena begitu banyaknya "keanehan" atau masalah sehingga menarik untuk diteliti oleh orang asing. Sudah waktunya kita secara mandiri menciptakan atau melakukan proses kreatif sebagai bangsa merancang masa depan yang lebih cerah.

Kembali pada soal kemandirian sistem pertahanan dan keamanan, adalah sangat perlu untuk mengkritalisasikan blue print industri militer nasional Indonesia menjadi bagian dari strategi pembangunan militer jangka panjang. Secara ekonomis, harus diakui dalam 5-10 tahun ke depan, kita sulit untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada negara asing dalam hal peningkatan sistem persenjataan nasional kita. Namun setidaknya diperlukan keyakinan dan komitmen perencanaan mulai dari tahun ke sebelas untuk segera merealisasi kemandirian dalam industri pertahanan. Dalam jangka menengah 5 tahunan industri small arms kita seharusnya bisa ditingkatkan secara bertahap. Bayangkan saja, saya sangat sedih ketika melihat begitu banyaknya butiran peluru produksi PT. Pindad yang "ket/cat" alias macet. Lalu bagaimana juga dengan industri dinamit PT. Dahana yang memproduksi dinamit yang kadang meledak kadang melempem. Mungkin di tahun 2000an ini sudah membaik, tapi sejujurnya saya ragu karena hantaman krisis ekonomi tentu juga akan berpengaruh.

Saya membayangkan parjurit TNI tidak lagi perlu mengandalkan M16 dan kita ganti dengan senjata semi otomatis bernama pasopati. Saya juga memimpikan bahwa senjata serbu Uzi yang pernah saya pakai dulu dibuang saja dan diganti dengan senjata serbu kunta, dst...dst. Meskipun saya yakin kemampuan industri small arms Indonesia sudah mulai mantap, tetapi bila dilakukan perbandingan dengan perkembangan industri senjata sejenis di luar negeri, sulit rasanya saya meyakini bahwa produk kita telah 100% berkualitas sama. Inilah sebabnya diperlukan adanya angka perbandingan kenaikan anggaran militer sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Komitmen untuk mematok perbandingan rasional antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan anggaran militer adalah wajib. Tetapi yang lebih wajib lagi ada ketepatan analisa dalam pilihan prioritas sektor mana yang akan dikembangkan terlebih dahulu.

Ini saya tulis karena agak kesal dengan sikap sejumlah kalangan yang kurang mengerti pentingnya militer bagi sebuah negara. Ini saya tulis juga karena berharap peningkatan kapabilitas militer adalah berada dalam jalur profesionalisme dan dalam kerangka sistem pemerintahan yang demokratis. Artinya, apapun pandangan saya perlu didebat oleh publik terlebih dahulu.
Mudah-mudahan saudara/saudari yang mengirim e-mail soal hankam kepada saya bisa melihat sikap saya secara obyektif.

Sekian
Comments: Post a Comment

Links to this post:

Create a Link



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?


blog-indonesia.com



PageRank

Flag sejak Agustus 2009 free counters

Online Users
Tweet



Facebook Google Digg Reddit Pinterest StumbleUpon Email