INTELIJEN INDONESIA: November 2005 » intel oh intel...... <br> Disclaimer Notice: All statements of fact, opinion, or analysis expressed in this blog are my own. This is not necessarily reflect any official or views of Indonesian Intelligence Agency or any other Indonesian Government entity, past or present. Nothing in the contents should be construed as asserting or implying Indonesian Government endorsement of an article's factual statements and interpretations.

Tuesday, November 29, 2005

Why Sidney Jones had been banned to enter Indonesia?

Source from Jakarta (Reuters) - On Monday 27th November, Indonesian government said that an American expert on terrorism and Islamic militancy in the region had been banned from returning because her public comments made her a security threat.
-------------

Who is that American expert, yes Sidney Jones. The question now is why?

According to Justice Minister Hamid Awaluddin, the decision to stop Sidney Jones, Indonesia director of the Brussels-based International Crisis Group (ICG), from entering Indonesia had been based from intelligence and police information. Why would Indonesian Intelligence and Police suggest Indonesian government to prevent Sidney Jones from entering Indonesia?

For our security? Is it really for our security? For our security in relation to the stability of our life in the form of public opinion? I still do not understand. Neither Sidney Jones nor I can find any of her public comment that can be considered as a security threat. If we read ICG reports made by Sidney Jones, it is like reading a romantic novel. I personally can not fully believe because I have different convincing source compare to her reports. Maybe Indonesia talking about image in international fora, that terrorism which closely linked to radical Islamic movement is a bad image and makes some parts of Indonesian community get angry, possibly.

Maybe she had done something wrong, I am not sure about this. If this is about a misconduct or misperception of her, I am sure this is a small problem, and Intelligence will never account that as a security threat. Furthermore, it will be easier to ask directly for clarification. This is not about her freedom of expression that made publicly are considered a threat to security. This is about something even more complex and unbelievable true.

For example, when Jones was expelled in June 2004 under a different administration after a series of hard-hitting reports on terrorism in Indonesia, a US high rank official ask Indonesia to ban her, without clear reason. In July this year, she was allowed back to live in Indonesia, because Indonesia thinks she is a good analyst and not always criticize the way Indonesia fight terrorist group. Indonesia was also not so comfortable with The ICG condemnation on the latest expulsion.

What I believe is that Sidney Jones should seek the reason within the US homeland security policy, and ask the C.I.A. I am 100% sure that she will easily understand and stop asking the reason why.

Read more!

Wewenang BIN, Koter TNI, Profesionalisme Polisi, dan Yang Kurang Diperhatikan

Perdebatan soal wewenang BIN tampaknya akan menuju pada kompromi jalan tengah dimana wewenang itu tidak permanent (periode waktu tertentu) dan diatur pada kasus tertentu (bersifat khusus/particular atau tidak berlaku umum). Kita tunggu saja bagaimana revisi RUU Intelijen yang akan menjadi Undang-Undang (mudah-mudahan tidak diperlambat lagi oleh ketidakmengertian dan prasangka). Mudah-mudahan pula UU Intelijen nantinya mengatur secara keseluruhan dunia Intelijen Indonesia, artinya semua unit intelijen bisa mengacu pada UU Intelijen, disamping landasan hukum yang ada pada masing-masing induk organisasinya.

Komando Teritorial TNI tampaknya tetap hidup dan akan tetap ada dengan ruang lingkup pertahanan Negara dan tidak lagi ikut campur dalam soal keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan dilengkapi klausul bisa membantu Kepolisian RI dan Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara terbatas pada bagian dimana Polisi kekurangan sumber daya di daerah tertentu. Hal ini juga akan dibatasi oleh waktu dan sifatnya kasus per kasus. Konsekuensi berupa dukungan anggaran yang besar dari pemerintah guna membangun TNI yang kuat dan disegani Negara lain tentunya tidak bisa ditunda lagi. Termasuk pembangunan industri strategis pertahanan sebagai bentuk kemandirian dan diversifikasi sistem dan alat-alat pertahanan. Profesionalisme prajurit TNI yang dibekali pemahaman tentang supremasi sipil (bukan dalam artian supremasi orang sipil tetapi dalam artian watak pemerintahan sipil yang demokratis).

Profesionalisme Polisi sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat tentu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Perbaikan dan reformasi organisasi Polisi yang akan mencakup aspek-aspek keamanan dan penegakkan hukum dalam masyarakat Indonesia menjadi vital dan perlu dibekali oleh pemahaman yang komprehensif tentang konsep Negara Hukum yang demokratis. Artinya proses pembersihan organisasi Polisi dari perilaku menyimpang berupa penyalahgunaan wewenang, korupsi, suap, dll seyogyanya segera dihilangkan. Meski Kepolisian Ri akan semakin besar tentunya tidak berarti Indonesia akan mengarah pada Negara Polisi. Misalnya dengan terbentuknya puluhan unit kerja Polisi yang mencakup beragam bentuk penanganan kejahatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, diharapkan hal ini juga telah dilengkapi dengan system pengawasan kinerja Polisi oleh semacam Komisi dapat berjalan dengan baik.

Apa yang kurang diperhatikan dari komposisi system pertahanan, keamanan dan penegakan hukum di Negara kita?

Ya, benar kita masih menantikan reformasi di bidang hukum. Dengan memberanikan diri menunjukkan jari ke arah system peradilan yang sulit dipercaya, kita bisa melihat reformasi yudisial masih terkatung-katung dalam kompleksitas birokrasi yang begitu sulitnya dirubah oleh karena lembaga-lembaga yang terkait begitu kuatnya memproteksi dirinya. Kasus demi kasus yang menimpa para oknum Kehakiman, Kejaksaan, Mahkamah Agung, bahkan sampai ke lembaga penjara tentunya sangat memprihatinkan, ini bukan lagi soal moral atau kurangnya gaji yang mereka terima, tetapi lebih pada kurangnya penegakan disiplin internal yang tidak ditopang oleh sanksi yang tegas dan berat.

Satu lagi kekurangan hampir menimpa semua organisasi, yaitu sifat Hangat-hangat Tahi Ayam...., maaf bila terasa kurang sopan. Tapi itulah kenyataan bahwa ketahanan dan keteguhan dalam menjalankan idealisme seringkali ambruk karena faktor mental tersebut. Marilah kita tinggalkan sifat negatif tersebut dan bersemangatlah dalam memotivasi diri pribadi maupun memotivasi organisasi untuk mewujudkan cita-cita secara berkesinambungan.
Sekian

Read more!

Sunday, November 27, 2005

Klarifikasi Tulisan UU Intelijen

Sehubungan dengan sejumlah pertanyaan tentang mengapa sikap saya seolah-olah mendua soal wewenang penahanan yang diminta BIN dalam tulisan UU Intelijen dan tulisan-tulisan sebelumnya, saya ingin mengklarifikasikan bahwa antara tulisan-tulisan saya itu tidak bertentangan.

Benar bahwa saya setuju Polisi menjadi pusat dari penanganan soal keamanan dalam negeri Indonesia. Dengan Polisi memiliki wewenang penahanan dan penangkapan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Benar bahwa saya juga pernah menyarankan agar ada wewenang BIN untuk "meminta" Polisi untuk melakukan penahanan.

Terakhir saya juga menyatakan bahwa akan lebih efektif bila BIN punya wewenang sekaligus memiliki unit yang memiliki kemapuan untuk operasi penahanan terhadap tersangka atau orang diduga kuat membahayakan atau memiliki informasi yang sangat penting.

Untuk catatan yang terakhir sifat penahanan yang dilakukan oleh BIN bukanlah seperti yang dilakukan Polisi, tetapi lebih mirip ke model penahanan yang dilakukan misalnya oleh PPNS Imigrasi. Secara khusus untuk kasus yang sifatnya khusus pula, tidak akan bisa seenaknya atau semaunya menahan dan memintai keterangan kepada sasaran. Dalam banyak kasus Intelijen lebih baik mendapatkan informasi tanpa diketahui oleh sasaran. Tetapi untuk kasus khusus seperti kontra-intelijen, terorisme dan kejahatan lintas negara diperlukan langkah cepat berupa pencegahan, salah satunya dengan mekanisme penahanan. Memang bisa dibayangkan efek samping yang mungkin berbahaya baik bagi kehidupan masyarakat yang demokratis maupun bagi tubuh BIN sendiri, yang berpotensi untuk terjerumus ke penyalahgunaan wewenang. Tetapi sekali lagi, dengan adanya UU Intelijen yang secara lebih jelas dan transparan mengatur Intelijen, justru bahaya intu bisa diminimalkan.

Satu yang perlu dipastikan adalah bahwa hal ini jangan sampai menciptakan situasi saling menyilang dengan otoritas keamanan lain, khususnya Polisi. Dalam kasus terorisme dan kejahatan lintas negara, kerjasama dengan intelijen Polisi tentunya sangat penting.

Read more!

Saturday, November 26, 2005

Sekali lagi soal UU Intelijen

Baru-baru ini bermunculan tuduhan dari kalangan akademisi dan aktivis NGO bahwa keinginan BIN memiliki wewenang lebih luas akan merusak prinsip intelijen. Polemik tersebut kembali mengemuka pasca pertemuan BIN dengan Komisi I DPR di Senayan pada 24 November 2005.

Kekeliruan publik dalam memahami intelijen beserta prinsip-prinsipnya sungguhnya memilukan hati patriot-patriot intelijen yang harus menanggung segala tuduhan itu dengan lapang dada. Apa saja tuduhan tersebut:

  1. Bahwa intelijen sepenuhnya tertutup dan bersifat rahasia. Hal ini tidaklah benar karena pada organisasi intelijen harus ada bagian-bagian yang sepenuhnya tertutup, tertutup secara samar, setengah terbuka dan sepenuhnya terbuka. Organisasi intelijen Indonesia dalam sejarah, sejak berdirinya memang lebih dipengaruhi model Uni Soviet dengan KGB dalam soal ketertutupan namun dipengaruhi oleh CIA dalam soal cara operasional. Dengan semikian organisasi intelijen Indonesia menjadi unik dengan segala kelebihan dan keurangannya. Boleh dikata sangat tertutup, karena nyaris tidak pernah ada cerita yang jelas kepada publik tentang intelijen Indonesia. Sementara perangkat hukum dan penerapan prinsip-prinsip yang lebih diterima di negara demokratis tidak terlalu berkembang, toh Indonesia selama dibawah Orde Lama maupun Orde Baru tidaklah pernah demokratis dari kacamata model birokrasi intelijen yang ada. Intelijen benar-benar menjadi alat kekuasaan yang amat sangat efektif dengan segala wewenang yang berada di atas hukum (karena memang tidak ada hukum yang mengaturnya). Sekarang ketika desakan reformasi juga melanda dunia intelijen, penataan hukum menjadi begitu kompleks karena sudut pandang yang terlalu kontras muncul antara dunia intelijen dengan kalangan akademisi dan aktivis NGO. Intelijen Indonesia yang pada masa lalu bisa melakukan penangkapan, penahanan dll karena memang tidak ada hukum yang mengatur, sekarang merasa lumpuh karena harus mengindahkan aturan hukum terlebih dahulu. Itulah mengapa siapapun pimpinan BIN (lihat misalnya sikap Bung Hendro maupun Bung Syamsir), dala soal perluasan wewenang intelijen. Sebenarnya akan lebih tepat bila dikatakan bukan perluasan wewenang melainkan legalisasi sampai batasan tertentu dari "kebiasaan" operasi intelijen di masa lalu. Hal ini semacam penyesuaian dengan peraturan yang jelas dan mantap dalam mendukung kerja intelijen. Bahwa akan terjadi praperadilan bila intelijen menangkap, saya kira hal itu akan sangat minimal karena sasaran intelijen tidak akan pernah lagi kepada "musuh" penguasa dari definisi politik, tetapi lebih mengarah pada sasaran yg sungguh-sungguh membahayakan pertahanan dan keamanan nasional Indonesia. Jadi tidak akan lagi terjadi penangkapan terhadap aktivis dengan alasan kecil menyinggung perasaan presiden, seperti pada masa lalu. Petugas intelijen yang ada disini pada umumnya berasal dari unit-unit operasional TNI maupun Polisi, karena mereka punya kemampuan yang lebih dibandingkan pada umumnya intelijen sipil yang berspesialisasi di bidang yang sangat tertutup seperti covert agent maupun analis. Tidak akan pernah seorang agen BIN yang tertutup itu berani melakukan penangkapan, tentu saja hal ini hanya dilakukan oleh satuan tugas khusus yang melibatkan anggota Polisi atau TNI, tetapi penangkapan itu dilakukan atas surat perintah dari pimpinan BIN. Jadi ketakutan bahwa setiap anggota akan bisa menangkap benar-benar konyol, karena saya yakin lebih dari 90% anggota BIN tidak mau kehilangan masa depannya dengan terlibat proses tangkap-menangkap atau tahan-menahan orang itu.
  2. Intelijen tidak boleh menyentuh sasaran???? ini benar-benar keblinger dengan idealisme intelijen model Badan Pengumpul Informasi. Jelas intelijen itu jauh lebih besar dari sekedar organisasi pengumpul organisasi. Intelijen hampir selalu menyentuh sasaran, hal ini yang menjadikan otentikasi hasil penyelidikan intelijen, karena bersentuhan dengan sasaran. Saya bisa bicara sejauh ini karena saya sering bersentuhan dengan sasaran ketika bekerja dahulu. Untuk mendapatkan informasi intelijen dengan tingkat kepercayaan yang tinggi tentu kita harus bisa memaksimalkan kedekatan dengan sasaran. Lebih jauh, dalam buku panduan klasik intelijen di seluruh dunia disebutkan bahwa beberapa level sentuhan dengan sasaran sebagai berikut: (1) Bersentuhan tanpa disadari oleh sasaran (2) Bersentuhan dengan pihak antara untuk mendapatkan informasi yang dimiliki sasaran (3) Bersentuhan dengan disadari sasaran yang biasanya berlanjut dengan rekrutmen informan..... dst dst, sampai puncaknya bersentuhan dengan tujuan eliminasi sasaran. Puncak inilah yang paling ditakuti oleh orang intelijen maupun non-intelijen, karena hal ini juga berarti menyentuh hal yang paling azasi dari diri manusia. Bila BIN hanya ingin mengorek keterangan dari sasaran melalui mekanisme penahanan sementara, maka sudah tidak lagi menerapkan seluruh panduan klasik dari kitab intelijen. Ini sudah sejalan dengan semangat demokrasi dan prinsip intelijen yang termodifikasi oleh kompromi dengan kebebasan individu dan penghormatan terhadap hak warga negara dan prinsip menjaga keselamatan masyarakat yang lebih luas. Adapun mengenai aturan hukum, itu semua dibuat agar mekanisme itu berjalan dalam koridor yang terkendali dan terawasi. Jadi seharusnya hal ini diajukan sebagai sebuah argumentasi dari orang-orang intelijen.
  3. Intelijen tampak menakutkan dan dianggap sebagai yang tidak memiliki sedikitpun peran dalam penegakan hukum atau singkatnya non-yudisial. Mungkin kondisi inilah yang perlu diubah terlebih dahulu. Seyogyanya intelijen itu juga pro-penegakan hukum dan memiliki anggota-anggota yang berstatus PPNS seperti intelijen yudisial model bea-cukai, imigrasi, kejaksaan, dan KLH. Masa intelijen yang sejak lahirnya sudah dipersenjatai lengkap malahan tidak bisa mengambil tindakan pencegahan, sementara organ seperti Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), bisa melakukan penyidikan pro-justisia. Tentu saja anggota yang ada dalam unit yg akan berstatus PPNS ini telah melalui saringan internal dan harus dipastikan secara hukum hanya mereka yg berstatus PPNS itu yg berhak melakukan operasi penahanan. Lagi pula dengan keberadaan sejumlah anggota Polisi dan TNI dalam tubuh BIN, prosedur penahanan dan penangkapan akan lebih terencana baik dengan menimbang segala konsekuensinya. Intelijen tidak selayaknya ditakuti, apalagi oleh para aktivis yang menentangnya habis-habisan, karena intelijen tidak lagi bisa ditekan oleh penguasa politik untuk mematikan gerakan aktivis seperti pada masa Orde Baru. Satu-satunya hal yang bisa mendorong intelijen menjadi lebih profesional adalah dengan perangkat hukum yang komprehensif yang mengatur dunia intelijen secara terpadu, kemudian mendefinisikan struktur dan operasi lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan intelijen. Tanpa UU Intelije, sama saja kita membiarkan intelijen berjalan secara liar tanpa tuntunan dan kendali dari hukum. Ingat, intelijen mengenal prinsip kejahatan sempurna yang tidak pernah bisa diungkap penyidik manapun, tradisi ini tidak akan pernah hilang dari dada patriot intelijen. Biarpun biro penyidik sehebat FBI mengatakan there is no such a perfect crime, sebenarnya terlalu banyak kasus yang masuk dalam kategori unsolved mystery. Oleh karena itu, jangan biarkan intelijen Indonesia terperosok dalam keadaaan yang serba gamang dan tanggung, salah-salah penyelahgunaan wewenang justru banyak terjadi di kala UU Intelijen itu memang diupayakan untuk tidak pernah ada, seperti yang dikonsepkan oleh trio mantan Presiden Suharto, Bapak Yoga dan Bapak Zulkifli. Tentunya para pembaca sudah mengerti arah pembicaraan saya.....
  4. Intelijen hanya mengolah data???? pengolahan data hanya sebuah unit dari sebuah organisasi intelijen. Pengolahan data tersebut juga bertingkat level-levelnya, dari olahan data kasar, pembuatan matrik, pendekatan-pendekatan analisa, kemudian akan ada semacam rekomendasi. Sementara yang melakukan operasi pencarian informasi baik secara terbuka maupun tertutup adalah unit lain, jadi jangan dicampurdukan, ini namanya disinformasi kepada publik. Bila kemudian BIN ingin memformalkan/melegalkan unit yang diberikan wewenang penahanan, maka inipun hanya sebuah unit yang khusus sifatnya dan bisa bergerak cepat, artinya akan ada pemilihan terhadap agen-agen khusus dari kalangan sipil, anggota-anggota polisi dan TNi yang mampu melakukan pekerjaan khusus itu dengan baik dan sesuai prosedur hukum yang menjadi landasannya. Betapa kecilnya intelijen Indonesia bila hanya sebagai badan pengumpul dan pengolah informasi, kalo hanya itu berikan saja tugas intelijen itu kepada Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Tanah Abang, toh itu dulu dibikin oleh orang-orang BAKIN dan orang-orang yang dekat atau direstui mantan presiden Suharto. Kurang lebih seperti CSIS itulah unit pengolah data dan analis di lembaga intelijen dimanapun di dunia. Tetapi intelijen Indonesia tentunya tidak boleh dikerdilkan sampai sejauh itu. Sayangnya ambisi individual salah seorang penggagas CSIS yang juga orang penting BAKIN telah memisahkan CSIS sebagai think thank yang kehilangan hubungan erat dengan dunia intelijen, kecuali secara perorangan saja.

Sekian


Read more!

Tuesday, November 22, 2005

Antara Polisi, Militer dan Intelijen

Sebenarnya saya ingin istirahat sejenak, tetapi mumpung lagi ingat dan sangat aktual jadi saya tuliskan saja, mudah-mudahan ada anggota polisi, militer atau intelijen yang membacanya, atau setidaknya ada diantara pembaca yg melaporkannya kepada aparat keamanan di Indonesia.

-------------------

Seperti lagu antara aku, engkau dan bekas pacarmu, hubungan antara polisi, militer dan intelijen menjadi semakin kompleks dan mengkhawatirkan dalam 5 atau 10 tahun ke depan.
Bila situasi "tidak enak" diantara ketiga lembaga yang bertanggung jawab menciptakan rasa aman bagi rakyat Indonesia itu tetap ada, tidak tertutup kemungkinan kondisi yang semakin buruk akan menciptakan "persoalan" yg tak kunjung selesai di tanah air.

Dimana letak persoalan yang saya maksudkan?
Hari ini saya hanya akan bicara soal kehormatan (dignity ataupun pride). Ketiga lembaga tersebut sangat menjunjung tinggi kehormatan korps, sehingga sangat perlu untuk menjaga respect baik diantara mereka maupun dari rakyat. Bayangkan perasaan korps TNI yang pada masa lalu demikian dihormati (mungkin lebih tepat ditakuti), sekarang setelah diupayakan untuk kembali dalam kotak-kotak barak demi profesionalitas, masih saja dituduh macam-macam. Ketakutan kembalinya dominasi TNI dalam dunia politik kekuasaan justru menciptakan rasa muak dari tubuh korps TNI terhadap sikap konyol yang meragukan reformasi TNI (meski lambat tetapi pasti, ini lebih baik ketimbang perubahan drastis). Misalnya dalam kasus koter (komando teritorial), tidak ada yg salah dengan struktur ini sepanjang fungsinya memang untuk menjamin pertahanan negara. Artinya TNI tidak masuk secara semena-mena ke dalam ruang publik masyarakat, karena kewajiban penjagaan kemanan publik secara hukum menjadi tanggung jawab Polisi. Tetapi bagaimana bila tidak ada Polisi? tentunya siapapun yang memiliki kemampuan perlu mengambil tindakan untuk setidaknya menjaga ketentraman dan ketertiban tidak secara berlebihan tentunya. Dalam kaitan ini bisa saja dibuat semacam prosedur yang resmi secara hukum.

Ketakutan terhadap bangkitnya militerisme tidak sepatutnya ditunjukkan dengan sikap anti militer yang cenderung lahir dari rasa benci atau tidak suka. Akan lebih elegan bila kita sikap adil dalam penyusunan struktur pertahanan dan keamanan nasional Indonesia. Juga sangat diperlukan kehati-hatian dalam menggagas masa depan struktur tersebut. Sikap arogan yang terus-terusan mengecilkan peranan TNI, saya perhatikan bukan saja telah menggores kehormatan TNI, tetapi lebih jauh sangat sembrono karena bandulnya terlalu jauh di dorong ke sisi ekstrim yang berpotensi melahirkan sikap "perlawanan" dari hati siapapun yang telah dididik untuk menjadi patriot bangsa. Saya ide dasar dwifungsi di masa awal adalah bukan untuk penguasaan Indonesia oleh militer, melainkan bagaimana militer tetap bisa menyumbangkan tenaga dan pikiran di masa damai, tetapi sayang.... sejarah telah mencatat prestasi buruk dari dwifungsi tersebut.

Sebuah titik balik tercermin dari kebangkitan Polisi sebagai korps yang sejatinya memang untuk menjaga keamanan publik. Keberhasilan reformasi memisahkan Polisi dari belenggu militer tidak seyogyanya menciptakan arogansi baru dari tubuh korps Polisi yang akan menjadi pemain utama dalam keamanan domestik Indonesia. Tidak ada yang salah dengan reformasi tersebut dari kaca mata pemerintahan sipil yang demokratis. Hanya saja pemulihan kehormatan Polisi sebagai salah satu penegak hukum seyogyanya tidak melahirkan rejim keamanan Polisional yang kemudian cenderung merendahkan korps keamanan yang lain, seperti militer dan institusi intelijen. Pernyataan "sombong" dari Kepolisian Republik Indonesia yang saya akui semakin berprestasi, seringkali bertentangan dengan kerendahan hati dunia intelligence community dan kevakuman agen-agen militer. Semua tahu siapa yang berkuasa dan dijamin hukum sekarang, tetapi tidak berarti dengan kekuasaan tersebut Polisi menjadi agen tunggal keamanan negara Republik Indonesia. Dengan semakin besarnya organisasi Polisi, berarti kita telah melangkah dari negara semi militer menuju negara Polisi, pada saatnya nanti kerawanan penyalahgunaan wewenang untuk keperluan di luar tugas akan muncul satu per satu.

Saya tidak anti Polisi bahkan sangat mendukung terciptanya supremasi sipil dalam negara demokratis Indonesia. Tetapi struktur keamanan negara tidak sepatutnya terlalu berat pada hanya satu korps saja, bagaikan pilar tunggal. Rencana pembentukan semacam National Security Council sangatlah penting dalam rangka memperjelas arah dan ruang lingkup pekerjaan masing-masing korps keamanan di Indonesia. Dengan keanggotaan yang lengkap dari berbagai element keamanan yang didukung kalangan praktisi hukum, akademisi saya yakin format keamanan dan struktur yang menjadi penjaganya akan menghilangkan rasa tidak enak antara korps.

Hal tersebut di atas adalah fakta mengapa KOORDINASI keamanan itu menjadi omong kosong, karena masing-masing bergerak sendiri-sendiri.

Lalu bagaimana dengan intelijen?

Intelijen militer terbagi dalam dua kubu besar yaitu intelijen tempur (taktis) dan intelijen strategis. Intelijen strategis di masa Orde Baru hampir tidak ada bedanya dengan Intelijen Sipil seperti BAKIN yang kemudian menjadi BIN, semuanya terlalu berat dalam menangani soal-soal politik dalam negeri dan mengantisipasi ATHG yang didefinisikan dari Bina Graha atau Cendana. Pada masa ini, intelijen yang juga didominasi oleh orang-orang intel militer memiliki kehormatannya sendiri berupa prestasi di tingkat nasional dan internasional. Meski tidak diketahui oleh publik, tapi stabilitas terjaga melalui pola-pola penanganan "masalah" dengan cepat. Di bidang politik, peranan intelijen dalam memastikan kelanggengan kekuasaan adalah sangat vital. Suasana ini jelas berubah pasca reformasi, intelijen tidak lagi bisa mengabdi secara membabi buta dalam mendukung kekuasaan politik seorang presiden, inilah salah satu penyebab utama mengapa presiden Indonesia pasca reformasi tampak tidak kuat. Keinginan kuat dari agen-agen muda untuk juga berperan secara profesional dan obyektif menyebabkan kelumpuhan dalam mendukung kekuasaan presiden. Bila pimpinan intelijen tidak mendeteksi gejala ini dalam tubuh organisasi, saya kira amatlah disayangkan.

Lebih jauh, Intelijen lebih suka berperan dalam bidang-bidang yang benar-benar ancaman serius bagi masa depan bangsa Indonesia seperti terorisme, kontra-intelijen, spionase aktif, transnational crime, intelijen ekonomi, juga dalam kasus korupsi dan konflik lokal/regional.

Sementara itu, Intelijen tempur menurut saya tetap berada dalam posisi yang sama persis dengan era Orde Baru, mereka membutuhkan dukungan teknologi satelit, radar, sistem deteksi dini, dan operasi-operasi pengamatan di wilayah perbatasan dan yg berpotensi menjadi daerah konflik. Dukungan kepada mereka saya kira sangat minimal, dan keberadaan mereka justru di garis depan komando teritorial yang banyak diperdebatkan itu. Bila yang dimaksud komando teritorial itu berupa kepanjangan kepentingan menjaga kekuasaan model Orde Baru, maka garisnya mengarah pada intelijen strategis. Namun jangan salah, intelijen strategis juga mendata dan menyelidiki secara mendalam gerakan yg menciptakan kekacauan di dalam negeri mulai dari aksi individual, gerakan separatis, gerakan ideologi kiri dan kanan, dan tentu saja gerakan teroris. Hal ini boleh dikata sangat mirip dengan BAKIN atau BIN sekarang. Bahkan baik intelijen strategis maupun intelijen negara memiliki kepanjangan tangan di luar negeri. Intelijen strategis melalui atase hankam, intelijen negara melalui agen.

Sebenarnya saya hanya mau bilang kalo penataan intelijen, polisi dan militer seyogyanya dilakukan secara terpadu dan hati-hati tanpa menyinggung kehormatan korps. Sangat diperlukan kejelasan hukum yang menjadi landasan bagi terciptanya pembagian kerja yang sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Jangan seperti patriot bebek yang hanya aktif pada sektor-sektor yang sedang populer dan aktual, ada masalah teroris semua aparat mengerubungi tanpa koordinasi, bahkan ada keinginan untuk menjadi yang paling hebat/dominan. Perlu ada kejelasan pembagian tugas dan definisi pekerjaan masing-masing. Jadi meskipun seseorang itu anggota TNI aktif, bila dia seorang spesialis infiltrator ke organisasi teroris, tidak ada salahnya bila diaktifkan dengan tugas khusus. Demikian juga juga dengan anggota-anggota Polisi yang berada di bagian anti teror, seyogyanya saling mengenal dengan anggota anti teror di tubuh militer dan intelijen. Dengan demikian tidak perlu terjadi silang pendapat yang sifatnya saling membantah di antara sesama aparat keamanan, baik polisi, militer maupun intelijen, karena hal ini cuma memperjelas tidak adanya koordinasi, tidak adanya saling menghormati. Tentunya hal ini kembali pada segenap jajaran pimpinan Polisi, Militer dan Intelijen.

Aku...Engkau dan Bekas Pacarmu....

Read more!

Monday, November 21, 2005

Spying at Home: A Dilemma between Secrecy and Freedom

It is certainly right in theory that there is a wealth of information no farther away than the media, academia, non government organizations (NGOs), and commercial enterprises right at home. But in our new democratic society any association of such institutions with secret intelligence activities may impinge on the freedom of our own people. The freedom of speech, academic inquiry and access to information are in jeopardy if intelligence still continuing New Order paradigm.

In the New Order era, secrecy was not only accomodated in a pseudo democracy of Pancasila, but also isolated Indonesian people from their freedom. I would argue that most information on foreign and domestic intelligence were collected on our own home territory. At that time, nobody talked about the risks of spying within our border territory. Furthermore, we can say that there was no risk at all because of the superpower of Indonesian security agencies. We might still remember the notion of "aman dan terkendali" (safe and under control).

The logic of spying at home in Indonesia during New Orde regime, while irrefutable, may ran exactly contrary to the prevailing attitudes after 1998. The Media, for instance, had come to believe that they should have nothing to do with Indonesian Intelligence. This was a complete reversal from a full controlled media under the threat of "breidel" from the Ministry of Information. Actually, there is unarguable reason why the intelligence and the media cooperated closely. Both parties were basically trying to learn as much as possible about "the most important and interesting issues", they had much in common. Ideally, all relationships between the intelligence and the media are informal.

Lets take a case study from the US. The media turned its back on the Central Intelligence Agency (CIA) in 1976 beacuse of the Church Committee Report (http://www.aarclibrary.org/publib/church/reports/contents.htm). The media were quick to note that the committee said fifty American newspersons had been on the CIA payroll and immediately began filing request with the CIA under the Freedom of Information Act to find out which of their colleagues were involved. After the Church Committee disclosures, most newsmen refused to share information with the CIA. Newspeople worried and feared losing credibility, especially in the eyes of their colleagues. The Church Committee investigations had also damaged the longstanding relationship the CIA had with the academic community. The committee revealed that some professors had worked for the CIA without informing their Universities

Will it happen in our country? possibly to happen if the debate between secrecy and freedom tends to heavily fall on the side of freedom. I believe that secrecy and freedom are supposed to be in balance because both can lead to a dangerous situation when the socio-economic and political life go wrong. Learning from the dynamic development in the US, we should rethink the traditional relationship between intelligence and almost all elements of people in the era of the New Order.

The rethinking process is extremely important in the framework of avoid tilting too far toward either secrecy or freedom. Accomodating secrecy in a democracy requires compromises with the theory of full freedom of speech, inquiry, and endeavor. The media, academia, informal leaders, NGOs, and business people need to think through the problems and participate in drawing the lines of compromise themselves, not wait to have them imposed by the government. The draft of Intelligence Law, for instance, is one of the brilliant ideas from intelligence community as well as from the academia in the compromising process between secrecy and freedom. However, this single action is not strong enough to create a better understanding between intelligence and the people.

The fear of the coming back movement of the New Order type regime has blinded our eyes from seeing three most vital problems that Indonesia must face nowadays, terrorism (security) and corruption (moral and law enforcement), and economic recovery (development strategy). In the case of hard actions from any terrorist group, spying at home is not against people's freedom. Intelligence needs support from all domestic sources in order to stop the terror. In the case of fighting corruption, the use of intelligence operation method in disclosing the corruption case is essential. In the case of supporting Indonesian development program, economic intelligence plays a very important role in supplying information and analyses.

Intelligence also needs a fresh air to inhale in the democracy and free society. In order to do so, the dilemma between secrecy and freedom must be solved as soon as possible.
(by Senopati Wiranggana, November 21st, 2005)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Capek juga berusaha nulis dalam bahasa Inggris, mungkin saya akan istirahat satu dua hari. Sebenarnya saya ingin mengirimkan tulisan singkat di atas ke Jakarta Post atau media massa berbahasa Inggris lain yg terbit di Indonesia sebagai sebuah opini singkat, tetapi rasanya akan ditolak. Yah sudah, dengan ditulis di blog ini mudah-mudahan banyak yang baca dan bisa bermanfaat. Mohon koreksi dari para pembaca.

Sekian

Read more!

Sunday, November 20, 2005

Bahasa Inggris

Pagi ini tercetus ide untuk memberanikan diri saya menulis dalam bahasa Inggris, tentu saja Inggris saya sangat rough, setidaknya ini salah satu kesan yg pernah disampaikan salah seorang profesor terkenal dari Amerika yg mengajari saya tentang politik internasional puluhan tahun silam. Bagaimana dengan kemampuan Inggris saya sekarang, tentunya semakin buruk...rusty, mungkin sudah berkarat, yah... little little I can seperti kata si Boneng anak betawi. Tapi tak apalah, mudah-mudahan anak saya mau sedikit menolong melakukan cek ulang, kalaupun tidak...toh rekan-rekan dunia maya saya bisa mengerti bahwa saya bukan penutur asli bahasa Inggris, atau mungkin bahkan ada yang mau menolong memperbaikinya....dengan senang hati saya terima setiap koreksinya.

Mengapa bahasa Inggris, meski jumlah penutur bahasa yg terbesar adalah orang-orang Chinese dengan Mandarinnya, tetapi bahasa internasional lintas negara yang dominan saya yakini tetap Inggris, lagi pula saya tidak mengerti mandarin. Meski di Amerika sekarang bahasa Inggris harus bersaing dengan bahasa Spanyol, saya yakini Inggris tetap dominan dan dipahami secara lebih luas. Bahasa internasional lainnya semisal Arab, Perancis, Russia, sayangnya saya juga tidak paham, jadi tidak bisa mewarnai blog ini.

Read more!

Saturday, November 19, 2005

Rethinking Thinking 01

Membedakan Informasi Terbuka dengan Informasi Rahasia

Sebuah Catatan untuk Komunitas Intelijen dan Aktivis Pembela Kebebasan

Cara berpikir linear dalam sebuah garis lurus dari sebuah kelompok masyarakat adalah hal yang biasa. Hal ini terpola karena setiap anggota kelompok terekspos dalam cara pandang tertentu dalam periode waktu yang cukup lama. Dalam ilmu politik kita mengenal budaya politik, dalam psikologi kita mengenal mass behavior, dalam dunia ekonomi kita mengenal motivasi ekonomi. Sesungguhnya apa yang terjadi secara berkelompok tersebut adalah pembentukan cara berpikir dan cara menganalisa seseorang terhadap suatu persoalan menjadi khas dari sudut pandang tertentu. Kata sudut pandang sudah mencerminkan sebuah cara berpikir linear yang seringkali bersifat bersilangan dengan sucut pandang lain.

Hal inilah yang menjadikan perdebatan soal informasi rahasia dan terbuka terasa alot, khususnya bila dikaitkan dengan prinsip kebebasan memperoleh informasi dan prinsip kerahasiaan negara.

Sudut pandang seseorang sangat ditentukan oleh latar belakang, perjalanan hidup dan lamanya terekpos dalam sebuah komunitas. Komunitas intelijen adalah sebuah contoh komunitas yang dicekoki oleh prinsip kerahasiaan, seolah-olah segala sesuatu menjadi rahasia. Hal ini sudah menjadi budaya perusahaan intelijen di seluruh dunia, diterima begitu saja sebagai sebuah keyakinan yang tidak bisa ditawar. Sebaliknya, komunitas pers dan aktivis paham liberal adalah contoh-contoh komunitas yang sangat menghargai kebebasan mengakses informasi demi tersedianya informasi yang benar dan layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Kekeliruan utama komunitas intelijen dan pengambil kebijakan dalam memandang kerahasiaan sebuah informasi seringkali lebih didasari oleh proses bagaimana memperoleh informasi tersebut. Apa-apa yang diperoleh dari hasil operasi intelijen hampir bisa dipastikan sebagai informasi berklasifikasi rahasia terlepas dari apa isi informasi tersebut. Seringkali informasi yang diperoleh dari sebuah operasi sebenarnya relatif tidaklah terlalu rahasia, sebaliknya apa yang dituliskan oleh seorang wartawan investigasi justru bisa bersifat lebih rahasia. Jadi bagaimana menilai kerahasiaan tersebut?

Selama komunitas intelijen bersikukuh dengan cara berpikir linear yang diselubungi oleh tabir kerahasiaan dan tidak benar-benar menerapkan metode penyusunan tingkat/level kerahasiaan
maka segala sesuatu yang ada dalam organisasi intelijen akan menjadi rahasia, padahal sebagian besar saya yakini tidaklah bersifat rahasia. Sebaliknya, bila komunitas pers maupun aktivis pendukung kebebasan informasi hanya melihat dari satu sudut pandang pengungkapan informasi sejelas-jelasnya untuk masyarakat, mereka tidak akan mampu melihat kerawanan dari sebuah informasi yang seharusnya diletakkan dalam kotak rahasia negara.

Sebuah ilustrasi cerita dari keseharian hidup manusia bisa kita jadikan contoh yang sangat baik.
  1. Seorang pria menaksir seorang wanita = bukan rahasia
  2. Pria tersebut kemudian berpacaran dengan si wanita = masih bukan rahasia
  3. Mereka semakin panas dalam berpacaran = menjadi rahasia berdua
  4. Si wanita menjadi hamil = menjadi rahasia "besar" bagi mereka berdua
  5. Si wanita menggugurkan janin bayinya = rahasia "sangat besar" bagi mereka berdua ditambah dokter/dukun yang menggugurkan janin tersebut

Selanjutnya kita masuk pada contoh kasus imajinari tingkat departemental:

  1. Terjadi kasus korupsi suap dikalangan Hakim : bukan rahasia
  2. Suap tersebut ternyata mengarah pada tokoh yang dihormati : bukan rahasia
  3. Tokoh tersebut juga menjabat dalam posisi yang tinggi : bukan rahasia
  4. Penyidik mengalami kesulitan dalam mencari bukti dari sang tokoh : bukan rahasia
  5. Tokoh tersebut mendapat dukungan organisasi departemental : bukan rahasia
  6. Tokoh tersebut mengambil langkah antisipatif ke eksekutif : masih semi rahasia
  7. Terjadi pertemuan antara penyidik, sang tokoh dan eksekutif : isi pertemuan mulai bersifat rahasia
  8. Ada upaya kompromi demi menjaga martabat yudikatif yang sudah rusak dimata umum : rahasia
  9. Telah terjadi tahu sama tahu kemana sesungguhnya aliran dana suap tersebut : sangat rahasia

Kunci persoalan jelas terletak pada aliran dana suap yang saya yakini tidak akan digunakan secara individual sang Tokoh yang semakin rusak namanya oleh berita media massa. Mengapa hal ini kemudian menjadi sangat rahasia....tanyakan pada intelijen Indonesia bidang politik dan ekonomi.

Bila kita analogikan dengan kasus pria dan wanita dan cara pandang non-linear maka kita bisa mengerti mengapa ada semacam perdebatan dalam menentukan apakah sesuatu itu rahasia atau tidak?

Sekian, semoga bermanfaat

Read more!

Friday, November 18, 2005

Rethinking Thinking

Mulai bulan ini saya akan mengupayakan penulisan artikel yg khas dari hasil renungan pribadi yg pada intinya memikirkan kembali pemikiran tentang suatu persoalan khususnya yg terkait dengan dunia intelijen. Semoga tidak membuat bosan rekan-rekan yg mengunjungi blog sederhana ini. Silahkan menyampaikan pendapat, ide ataupun pertanyaan, tapi jangan yg sensitif dan sulit/menyulitkan seperti pertanyaan yg dilematis atau tendensius.

Saya juga berterimakasih atas kritik, saran dan komentar yg rekan-rekan dunia maya sampaikan kepada saya langsung melalui e-mail senopati_wirang@yahoo.com. Saya tunggu diskusi dari rekan-rekan pengunjung lainnya, perlu ditegaskan bahwa blog ini hanyalah sebuah curahan pendapat pribadi yg tidak terkait dengan sikap pemerintah. Juga kepada segenap aparatur keamanan mohon izin untuk dibebaskan berkreasi di dunia maya. Saya sudah terima peringatannya untuk tidak menuliskan hal-hal yg mengganggu ketertiban dan berpotensi meresahkan atau menimbulkan fitnah.

Terima kasih buat rekan-rekan dunia maya khususnya sesama blogger yg menuliskan blog ini sebagai link, ma'af meski saya sudah lama menulis tapi masih asing dengan sesama blogger, mohon dimaklum.

Salam

Read more!

Pesan dari Teroris Indonesia

Rekaman berdurasi sekitar 15 menit tentang pengakuan para pelaku bom Bali II dan seorang tokoh misterius bertopeng yang disiarkan oleh sejumlah TV Indonesia dan telah disiarkan di mancanegara pada minggu ini cukup mencengangkan dan menarik untuk disimak.

Apa yg bisa kita cermati dari ditemukannya video tersebut?

  1. Pesan itu memang sengaja dibuat untuk ditemukan dan disebarluaskan ke masyarakat luas secara umum, namun sasaran khususnya adalah pemintaan "tolong" atau dukungan dari organisasi teroris internasional, bahwa kedudukan atau posisi kelompok teroris nusantara sudah terjepit. Hal ini bisa saya pastikan karena ada reaksi dari beberapa kelompok di luar negeri yg justru merasa simpati dengan kondisi yg dialami oleh organisasi teroris Indonesia, hal ini merupakan kebalikan dari reaksi negatif dari mayoritas umat Muslim Indonesia. Mungkin dalam waktu yg relatif singkat akan ada kontak antara kelompok teroris lokal dengan kelompok teroris internasional.
  2. Kenyataan bahwa sistem indoktrinasi paham jihad dengan bom bunuh diri cukup berhasil merekrut anak-anak Muslim Indonesia yg mungkin "terlanjur basah" terjebak dalam lingkungan organisasi teroris, modusnya hampir sama saja dengan kelompok pengedar obat bius. Apa yg membedakan adalah isi doktrinnya dan motivasi yg menjadi penggerak gerakan teror tersebut. Bisa juga kita bayangkan posisi seseorang yg telah dibai'at (disumpah) menjadi anggota korps pejuang apapun (tentara, martir, jihadist, phalangist, dst). Membunuh manusia itu merupakan hal yg sulit dan berat untuk pertama kali, tapi tidaklah terlalu berat untuk yg berikutnya. Demikian juga proses masuknya sebuah keyakinan tentang apapun, amatlah sulit untuk meyakini sesuatu untuk saat pertama. Dari pengamatan saya, hal pertama yg dilakukan seorang pencari bakat bunuh diri adalah adanya potensi untuk tidak merasa kehilangan apa-apa. Pada tahap yg paling awal menjadi wajib bagi calon teroris untuk putus hubungan dengan siapapun yg bisa mempengaruhi sikap dan keyakinannya (keluarga, pacar, sahabat, singkatnya orang-orang tercinta). Kemudian menjadikan gerakan/harakah atau organisasi sebagai keluarganya yg merelakannya bahkan memujanya untuk bisa mati "syahid". Saya jadi ingat ketika rekrutmen jihad Afghanistan diserukan di tanah air Indonesia, saya sempat memperoleh akses untuk ikut berjihad beserta sejumlah dokumen sederhana yg akan membawa saya ke Pakistan kemudian perlahan menyusuri jalan menuju perang kecil dengan resiko kematian sejati sebagai syahid. Tetapi jalan itu tidak saya lanjutkan karena masih ada hubuddunya, rasa cinta dunia, sayang keluarga, dan mendambakan ketenangan, walau hati sempat galau karena seruan jihad begitu kuat memanggil dari tangisan sesama Muslim di belahan dunia yg lain. Jadi seburuk apapun citra yg dilekatkan kepada gerakan teroris yg mengambil tema jihad Islamiyah, saya hanya ingin mengingatkan bahwa simpati kepada saudara-saudara kita yg mengambil langkah untuk berjihad dengan jalan kekerasan (aksi teror) tidaklah akan surut, karena keteraniayaan saudara-saudara Muslim di belahan dunia akan menjadi pemicu lahirnya simpati terhadap gerakan teroris dan antipati terhadap hegemon dunia yg dipimpin Amerika. Hal ini mungkin kelihatan klise dan tendensius bagi kebanyakan Muslim Indonesia yg sibuk dengan urusan dunia masing-masing. Tetapi ketika terbuka pintu ke arah "lain", simpati itu tidaklah pernah surut...hal ini mirip dengan cita-cita negara Islam dari benak sebagian umat Muslim.
  3. Aha.. untuk soal gerakan teroris Indonesia, saya kira pendapat brother Al Chaidar sangat menarik. Sebagai individu unik yg menguntungkan secara pribadi, Chaidar yg mengaku kenal dengan sebagian besar tokoh teroris yg paling dicari di Indonesia, hal ini benar-benar unik. Bahkan bisa meragukan (atau membuat ragu) bahwa tokoh bertopeng yg terekam dalam video yg telah ditayangkan di mancanegara itu adalah Wawan alias Noordin M Top. Sebagai mantan tokoh "pejuang" Negara Islam Indonesia (NII) dan tentunya sangat tahu peta perjuangan NII versi Kartosoewirjo seperti tertulis dalam bukunya Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia Kartosoewirjo. Apa yg aneh dalam diri brother Chaidar adalah keistimewaannya sebagai "wakil" pemerintah dalam negosiasi dengan kelompok teroris. Satu-satunya pengakuan Chaidar yg mencurigakan adalah bahwa dia melakukan itu untuk mencoba memahami jalan pikiran dan perasaan mereka (para teroris yang sebenarnya Chaidar sudah paham betul, benarkan?) Juga begitu yakinnya bahwa gerakan teroris di Indonesia adalah untuk mengikuti fatwa Usamah bin Laden untuk berjihad melawan Amerika. Bila saya balik, maka gerakan teroris di Indonesia adalah untuk menarik perhatian Usamah bin Laden, seperti apa yg terekam dalam video, yg saya yakini kini telah diketahui oleh gerakan teroris internasional. Bahwa teroris Indonesia skalanya lokal bisa dilihat dari lemahnya pembiayaan untuk operasi bom, silahkan cek ke Polri atau TNI yg punya data tentang perkiraan dana yg diperlukan untuk operasi bom Bali I ataupun Bom Bali II, sungguh tidaklah terlalu besar. Tetapi Chaidar benar tentang proses panjang doktrinasi yg tidak berada di pesantren-pesantren, melainkan ditempat-tempat rahasia (bahkan banyak yg berada di lokasi perumahan mewah di beberapa kawasan di Jakarta, benarkan Chaidar?)
  4. Baca baik-baik penggalan pernyataan pria bertoipeng : "Kami ulangi, bahwa musuh-musuh kami adalah Amerika, Australia, Inggris, Italia. Dan kami sampaikan juga bahwa musuh kami adalah penolong-penolong dan pembantu Bush [Presiden Amerika Serikat George Bush], Blair [Tony Blair, Perdana Menteri Inggris] penguasa kafir dan penguasa murtad yang menguasai kaum muslimin, yang mengejar ulama, dan para mujahid. Mereka inilah musuh-musuh kami yang kami incar dalam serangan kami." Statement tersebut terlalu mirip dengan perjuangan Usamah bin Laden, dan saya salut atas kecerdikan memanfaatkan media video yg seolah-olah tertinggal itu. Mengambil resiko meluasnya antipati dari mayoritas orang Indonesia demi datangnya bantuan dari dunia luar. Lumayan....

Sekian


Read more!

Tuesday, November 15, 2005

Aliran Dana Teroris di Indonesia

Nah ini dia yang ditunggu-tunggu, sinyalemen intelijen yang "mungkin" lumayan menarik untuk dibahas dan bisa menjadi acuan kemana intelijen negara seharusnya difokuskan. Meskipun saya sendiri tidak merasa yakin dengan info dik wawan, tapi saya bisa mencium sumber informasi dik wawan mungkin dari counter-part yang "bisa dipercaya". Lain halnya dengan info mantan KaBIN yang sebenarnya sudah pernah melalui masa-masa penyelidikan di masa beliau memimpin BIN, namun mengalami banyak sekali kendala dalam soal pembuktian akhir. Meski telah ada apa yg namanya PPATK, saya yakin sistem transfer melalui kurir, atau model tradisional lainnya tidak akan pernah terlacak oleh mereka. Bahkan pola yg tercatat melalui sistem transfer bank-pun tidak akan terlacak bila polanya sangat wajar. Jadi PPATK perlu sekali mempelajari pola-pola kriminal keuangan baik dalam skala kecil maupun besar, dalam hal ini mungkin intelijen bisa berbagi pengalaman.


MIOL Selasa, 15 November 2005
Aliran Dana dari Diplomat

JAKARTA (Media): Pengamat intelijen Wawan H Purwanto mengungkapkan seorang diplomat asing menjadi penghubung dan berperan mengalirkan dana untuk kegiatan teroris kelompok Azahari dan Noordin M Top di Indonesia.
Aliran dana juga disalurkan melalui seorang kurir asal Malaysia dengan inisial Suf. Dana berasal dari sumbangan simpatisan yang sepaham dengan Noordin M Top dan Azahari di Malaysia.
"Diplomat itu punya kekebalan internasional sehingga leluasa menyalurkan dana kepada kelompok teroris. Dia memberikan uang dengan tujuan membuat keruh," ujar Wawan kepada Media di Jakarta, kemarin.
Indikasi ini sudah ia beri tahukan kepada DPR dan pemerintah supaya diselidiki lebih jauh. "Kalau bisa diperbaiki, ya diperbaiki karena menyangkut hubungan diplomatik," tambahnya.
Mengenai kegiatan kurir Suf, menurut Wawan, justru ia dapatkan dari Polisi Diraja Malaysia. Awalnya kurir Suf menyalurkan dana ke Indonesia melalui bank. Namun, setelah mulai terlacak, Suf mengubah modus.
Suf kemudian melakukan transfer tunai melalui perorangan dengan sistem cut out. Orang hanya dipakai sekali dan langsung dilepas atau diputus hubungan setelah melaksanakan tugas.
Menurutnya, pada 2002-2003 ada bank di dalam negeri yang pernah dilewati aliran dana tersebut. Ia tidak berani menyebut secara spesifik bank itu. Namun, ia memastikan bank itu merupakan bank asing yang ada di Indonesia. Sedangkan di Malaysia, Wawan menengarai merupakan bank pemerintah setempat.
"Saya tidak berani menyebutkan secara spesifik, tapi yang jelas itu bank asing yang ada di Indonesia. Untuk di Malaysia, selama ini yang saya tahu bank pemerintah yang ada di Malaysia," ucapnya.
Lembaga donor
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Hendropriyono mengungkapkan pola pendanaan para teroris umumnya berasal dari lembaga-lembaga charity (donasi) yang penggunaannya disimpangkan melalui iuran anggota dan simpatisan, serta kelompok tertentu seperti Al-Qaeda.
"Yang kami duga ada iuran anggota. Juga dana yang mengucur dari sejumlah yayasan untuk kegiatan sosial yang dipakai mendanai kegiatan terorisme," paparnya kepada Media di Jakarta, kemarin.
Namun, Hendro mengakui belum bisa secara tepat menyebut sumber pendanaan utama kelompok teroris Azahari. Yang pernah terungkap, lanjutnya, lalu lintas uang menggunakan jasa kurir sebelum sampai kepada pihak yang akan melancarkan aksi teroris. "Misalnya yang pernah diungkap ada dana lewat kurir yang sampai ke Hambali," katanya.
Meski begitu, Hendro mengingatkan, dalam setiap peristiwa terorisme pola pendanaan yang dipakai bisa berbeda-beda. "Tapi biasanya kalau pelakunya sama, pola pendanaannya tidak jauh berbeda," kata dia.
Sedangkan pengamat politik Hermawan Sulistyo mengatakan pemerintah tidak perlu membentuk lembaga baru untuk mengawasi aliran dana karena sudah ada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Penyidikan yang dilakukan PPATK, kata dia, akan mempersulit masuknya aliran dana. Misalnya, pendanaan bom Bali I diketahui dari rekening yang digunakan. "Jadi, PPATK bisa melakukan pemotongan aliran dana, tapi dengan permintaan dari polisi dan kejaksaan," kata Hermawan kepada Media di Jakarta, kemarin. (KL/*/*/P-2)

----------------------------------------------

Seharusnya info saluran dana dari diplomat asing dan model donasi dari lembaga-lembaga tertentu kepada kelompok teroris segera diselidiki dan dihancurkan jaringnya. Dari sinyalemen yang dikeluarkan seorang pengamat intelijen yang juga pengajar di Institut Intelijen Negara dan sinyalemen dari mantan KaBIN tampak jelas bahwa kekuatan utama BIN berada di bidang kontra-intelijen di dalam negeri dan spionase aktif di luar negeri. Bila kita baca buku Ken Conboy tentang Intel Inside terlihat bahwa kekuatan operasi intelijen negara terletak pada unit pelaksana kontra-intelijen. Sementara itu jaring nasional intelijen negara tidak jauh beda kemampuannya dengan intelijen strategis (BAIS) bahkan seringkali saling bekerjasama. Dengan adanya dominasi Polisi dalam hampir seluruh aspek keamanan dalam negeri, maka seyogyanya jaring yg sudah ada dari intelijen negara dan intelijen strategis bisa bekerjasama juga dengan polisi, dan mungkin membiarkan polisi menjadi bintang dan pahlawan, toh intelijen tidak pernah memimpikan popularitas dan penghargaan publik. Hanya saja publik perlu menunjukkan rasa hormat dan terima kasih walaupun pekerjaan intelijen tidak tampak. Jadi mungkin ada benarnya bila intelijen negara berkonsentrasi dalam pengumpulan informasi yang bersifat ATHG dari dalam dan luar negeri dengan fokus tentunya kontra-intelijen dan intelijen aktif di luar negeri. Hanya dengan pemantapan format ini, maka intelijen negara bisa mengisi ruang yang telah menjadi spesialisasinya sejak didirikan. Kemudian ruang operasi keamanan intelijen dalam negeri bisa sepenuhnya berada ditangan intelijen polisi. Hanya saja perlu dibuat peraturan yg jelas tentang wewenang intelijen negara untuk meminta polisi melakukan operasi sesuai dengan tujuan penegakkan hukum dan keamanan dalam negeri. Bisa jadi intelijen negara dalam upaya membongkar kejahatan di dalam negeri seperti kasus terorisme senantiasa berada di garis depan informasi dan senantiasa mendukung operasi polisi, tanpa perlu memiliki wewenang khusus dalam tubuh intelijen negara, seperti menahan dan mengorek informasi. Tetapi yg sangat dikhawatirkan adalah munculnya egoisme korps, khususnya Polisi yang merasa bisa mengatasi segala persoalan keamanan dalam negeri tanpa bantuan siapapun. Pada gilirannya, kita juga harus mewaspadai meluasnya wewenang polisi yang bisa jadi semakin berada diluar kendali karena tidak ada lembaga lain yg menjadi mitra operasi sekaligus faktor pengendali terjadinya penyimpangan.

Sekian.

Read more!

Sunday, November 13, 2005

Teroris Pilih Indonesia????

Oh lagi-lagi saya harus menarik nafas dalam-dalam atas komentar pakar-pakar intelijen Indonesia. Entah apa yang menjadi landasan berpendapat mereka, saya kurang pasti. Apakah benar-benar ada dasar informasi yang menjadi acuannya ataukah permainan logika dan kutak-katik analisa berdasarkan pada duga-duga dan fabrikasi argumentasi yang seolah-olah ilmiah.

Judul Teroris Pilih Indonesia ini berdasarkan pada kutipan berita dari Media Indonesia berikut ini:

Media Indonesia, Minggu, 13 November 2005
3 Faktor Teroris Pilih Indonesia, Sumber Dana dari Timur Tengah
JAKARTA (Media): Paling tidak terdapat tiga alasan teroris melancarkan aksi di Indonesia. Lemahnya payung hukum, rendahnya tingkat pendidikan sehingga memudahkan masuknya doktrin yang menyesatkan, serta faktor kemiskinan.
Demikian rangkuman pendapat dari sejumlah pengamat intelijen yang diwawancarai Media secara terpisah di Jakarta, kemarin, berkaitan dengan maraknya aksi terorisme di Indonesia beberapa tahun terakhir. Aksi terorisme berupa pengeboman di beberapa lokasi di Indonesia membawa banyak korban jiwa serta harta benda. Ledakan paling besar terjadi di Kuta, Bali, pada 12 Oktober 2002 yang menewaskan 2.002 orang.
Berbagai pengeboman itu mencuatkan dua nama yang diburu polisi dan ditakuti masyarakat. Mereka adalah ahli bom dan gembong teroris Dr Azahari serta Noordin M Top. Azahari ditembak polisi dalam suatu penyergapan di Batu, Jawa Timur, Rabu (9/11) lalu. Kini tokoh teroris lainnya, Noordin M Top, serta kelompoknya dalam pengejaran polisi.
Pengajar Institut Intelijen Negara Wawan Purwanto mengatakan bila dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia sangat potensial dimasuki teroris. Payung hukum di Malaysia memberikan kewenangan kepada aparat hukum untuk menangkap seseorang yang dicurigai melakukan aksi terorisme, sedangkan di Indonesia aparat keamanan tidak bisa berbuat apa-apa sebelum ada barang bukti.
''Jadi, negeri kita ini sangat empuk bagi kegiatan terorisme, terutama setelah UU Antisubversi dicabut. UU Antiterorisme menjadi tidak memadai. Aparat keamanan jadi ragu-ragu bertindak,'' kata Wawan.
Di pihak lain, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia menjadi pintu masuk doktrin dan berbagai ajaran yang menyesatkan. Selama ini, jelas Wawan, teroris memanfaatkan celah dari benturan antara Islam modern dan Islam konservatif untuk mencuci otak masyarakat Indonesia.
''Juga soal kemiskinan merupakan celah yang dimanfaatkan dengan memberikan janji-janji yang cenderung muluk-muluk seperti uang dan masuk surga,'' jelasnya lagi.
Di tempat terpisah, pengamat intelijen dari Universitas Indonesia Andi Widjajanto mengatakan para teroris lebih memilih Indonesia sebagai bagian implementasi konsep mendirikan khalifah Islam di Asia Tenggara.
''Yang mereka lakukan sekarang adalah menggerogoti sistem sehingga ada kelemahan struktural yang signifikan di wilayah sasaran mereka. Dari sini percikan-percikan revolusi sosial bisa dimunculkan,'' jelasnya.
Sumber dana
Mengenai sumber dana pembiayaan berbagai aksi terorisme tersebut, Andi mengatakan sumbernya dari negara-negara Timur Tengah, terutama Libia dan Suriah. Saat ini ada dugaan dana itu langsung berasal dari Afghanistan melalui penjualan senjata gelap. Sedangkan dari dalam negeri, kalaupun ada, itu merupakan bagian dari distribusi dana yang ada di Afghanistan.
''Aliran dananya bermacam-macam. Bisa berupa penyelundupan senjata. Bantuan berupa uang tunai bisa melalui transfer bank, tetapi wujudnya terutama dari hasil penyelundupan senjata dan juga obat bius," kata Andi lagi.
Namun, Wawan mengisyaratkan ada oknum dalam negeri yang memiliki impunitas yang menyuplai dana tersebut kepada teroris.
Mantan perwira intelijen TNI Angkatan Laut Djuanda mengatakan kemungkinan adanya konspirasi negara tetangga dengan para teroris. Alasannya, dalam teori strategi peperangan dikenal prinsip bahwa musuh utama dari sebuah negara adalah negara tetangga terdekat.
Sedangkan mengenai penyokong dana, Djuanda mengatakan sumber dana bukan dari kalangan Islam radikal, melainkan musuh-musuh Islam yang sengaja ingin menghancurkan Islam.
Indikasinya, jelas Djuanda, Al-Qaeda. Di masa lalu Al-Qaeda dibina Badan Intelijen Amerika (CIA), tapi sekarang justru dicari dan menjadi musuh utama negara adidaya itu.
''Jadi, perang terorisme di Indonesia sekarang ini merupakan satu bagian dari perang besar, yaitu perang ekonomi dan perdagangan,'' jelas Djuanda lagi.
Menurut pengamat militer AC Manulang, Indonesia dijadikan sasaran teroris disebabkan Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.
"Ini sebenarnya strategi global Amerika. Yakni, kolonialisasi dan kapitalisasi. Umat Islam Indonesia diperkirakan menjadi penghambat luar biasa bagi keberlangsungan kepentingan Amerika di Indonesia, " kata Manulang.
Tegasnya, sambung Manulang, Amerika menginginkan citra Islam Indonesia buruk di mata internasional. Caranya dengan menjadikan Islam sebagai aksi-aksi di belakang terorisme. Dengan banyaknya teror di Indonesia, semakin lama kian terbentuk opini bahwa Islam identik dengan teroris.
"Terorisme itu musuh dunia. Jika Indonesia tidak bisa meredam radikalisasi, ini berarti Indonesia negara teroris," tambahnya.
Selain itu, Amerika ingin mengecek apakah ada kenyamanan dan keamanan bagi warga negara dan kepentingan AS di negeri ini.
"Yang ditakutkan AS dari Indonesia adalah meluasnya upaya politikus agama, yang menggunakan Islam sebagai kuda troya politik. Untuk menghambat itu Amerika tidak memberi kesempatan bagi berkembangnya politik atas nama agama di negeri ini. Amerika tidak ingin orang yang membawa-bawa Islam di negeri ini berkuasa," jelasnya.
Berkaitan dengan dana, Manulang menduga berasal dari orang-orang di berbagai belahan dunia, khususnya Amerika. Artinya, orang yang memiliki modal untuk berinvestasi di Indonesia. "Di Irak, misalnya, aroma perebutan pengelolaan minyak menjadi bukti adanya keterlibatan orang kaya," jelas Manulang.
Di sisi lain, menurutnya, sumber dana terorisme muncul dari kelompok orang kaya di berbagai negara yang menjadikan agama sebagai ideologi dan ideologi dijadikan agama. (*/X-6)

--------------------------------------------

  1. Saudara Wawan, sebagai salah seorang the rising star komunitas intelijen tampak terlalu formal dan tidak menyentuh esensi persoalan yg sesungguhnya. Soal payung hukum memang ada benarnya tapi bukan ini esensi persoalannya, Polisi selama ini cukup berhasil "melumpuhkan" gerakan kelompok-kelompok teroris (dengan dukungan dunia intelijen tentunya). Tetapi tampak ada keinginan dari kalangan intelijen, khususnya yang berbasis militer untuk turut aksi memerangi teroris, sehingga desakan payung hukum masih saja bergaung. Saya kira sebenarnya payung hukum yang melindungi setiap operasi Polisi jelas menunjukkan keberhasilan Polisi, tetapi jadi menomorduakan kalangan intelijen. Saya menduga ada keengganan dari kalangan intelijen non Polisi untuk berbagi dan membiarkan Polisi untuk menjadi pahlawan di mata masyarakat. Sungguh hampir keseluruhan jaring teroris atas dasar separatisme, sentimen agama maupun ideologi sudah terpetakan di kalangan intelijen non polisi. Mantan Kapolri Da'i Bachtiar saya kira cukup sportif dengan pernah mengakui bahwa polisi disupplai informasi oleh komunitas intelijen non polisi, tetapi memang sayang intelijen selalu menjadi kambing hitam setiap kali kecolongan. Kemudian soal pendidikan, lagi-lagi soal klise yg diajukan saya kira ini terlalu dipermukaan tidak menjelaskan apa-apa. Bandingkan misalnya dengan negara-negara miskin di Afrika yang tingkat pendidikannya dibawah Indonesia, mengapa tidak menjadi front perang melawan terorisme??? Faktor kemiskinan juga berbicara sama dengan alasan klise soal pendidikan, siapa bilang hanya orang miskin dan berpendidikan rendah yg tertarik dengan gerakan terorisme??? Sama dengan orang-orang yg tertarik dengan dunia intelijen yg harus melewati syarat tingkat intelligence minimum, maka orang yg tertarik dan simpati serta mampu bergabung dengan gerakan terorisme juga demikian. Saya mendukung argumentasi motivasi uang dan petualangan dan ketersesatan dalam menterjemahkan mati demi Tuhan. Sungguh saudara wawan atau lebih tepat dik wawan perlu memperbaiki argumentasi karena anda telah dipersiapkan untuk bisa go public dan "direstui" tentunya. Atau mungkin dik wawan hanya mengeluarkan pernyataan yg telah diresmikan sebagai pandangan yang mudah dicerna publik dan tidak mengundang polemik, karena apa yg disampaikan bukanlah suatu hal yg baru bagi publik (setiap orang yg tidak buta huruf dan buta berita tentunya tahu). Terakhir, sedikit soal benturan antara Islam modern (yg mana ya? yg liberal? yg anti tahayul bid'ah kurofat? yg pembaharu?) dan Islam konservatif (yg tradisionalkah? atau yg beraliran politik jihadkah? atau yg wahabiahkah?) adalah tidak jelas, dan saya kira bukan itu semua. Apa yg terjadi adalah seleksi secara efektif yang dilakukan oleh tim pencari bakat teroris (mereka juga melakukan spotting) dan masuk ke semua aliran yg ada, hal ini bisa dibandingkan dengan pola rekrutmen jihad Afghanistan misalnya. Ma'af buat saudara wawan bila anda membaca tulisan ini, mohon untuk direnungkan kembali baik-baik. Bila saya keliru silahkan dikoreksi.
  2. Buat Saudara Andi Widjajanto, saya memaklumi bila anda terlalu banyak membaca tulisan "akademis" tentang Intelijen yang dirancang oleh kelompok RAND atau setidaknya dipengaruhi oleh orang-orang yang pernah atau punya kontak dengan RAND. Janganlah terlalu terpengaruh oleh orang-orang seperti Angel Rabasa atau John Haseman meskipun tulisan mereka sangat meyakinkan, atau bahkan seorang spesialis seperti Zachary Abuza (Simmons College in Boston), dan sejumlah penulis yg "produktif" lainnya. Meski saya juga menghormati karya-karya ilmiah mereka, namun coba lebih teliti kembali argumentasi dan sumber rujukan tulisan mereka, saya kira saudara Andi akan cepat menangkap maksud saya. Saya yakin setelah saudara Andi lebih cermat dalam memahami peta studi terorisme maka argumentasi mengapa ada kelompok teroris yg memilih Indonesia adalah sebagai bagian implementasi konsep mendirikan khalifah Islam di Asia Tenggara akan segera terpatahkan. Ada cerita yg jauh lebih besar dari sekedar cita-cita "semu" khalifah Islam Asia Tenggara. Argumentasi anda bahwa kelompok teroris berusaha menggerogoti sistem melalui aksi teror jelas tidak sesuai baik secara teori maupun prakteknya, karena tidak realistis bagi para pelaku teror sekalipun (saya bisa jelaskan lebih lanjut bila ada yg tertarik). Kemudian soal dana, jangan mengacu pada dugaan "resmi" pemerintah Indonesia tentang sumber dana dari Libia, Suriah atau bahkan Afghanistan, hal ini dulu pada masa Presiden Megawati pernah dilontarkan sebagai upaya diplomatis untuk menekan negara-negara tersebut agar membuka akses kerja sama memerangi aksi teror. Tidak sungguh-sungguh karena ada aliran dana yg besar dari sana, apalagi hasil penjualan senjata dan obat bius, cobalah untuk tidak berimajinasi, masa saudara Andi yg sedang terbuka luas bisa terancam oleh kredibilitas argumentasi yg lemah semacam itu. Betapa-pun saudara Andi berhasil mengakses sumber-sumber terbatas di kalangan Intelijen, pendapat-pendapat semacam itu sangatlah sumir dan tidak meyakinkan komunitas intelijen internasional yg sesungguhnya. Perhatikan pendapat saudara wawan soal oknum dalam negeri yg memiliki impunitas (saya lebih setuju dengan istilah untouchable) yg menyuplai dana ke kalangan teroris.
  3. Ah kawan lama Djuanda mengapa anda menyampaikan teori negara tetangga tanpa langsung saja menyebut Singapura dan dukungan Mossad-nya, sepertinya masih ingin membiarkan publik berpikir seperti biasa. Teori konspirasi internasional penghancuran citra Islam memang sangat menarik, akan lebih menarik bila disampaikan juga teori the puppet master. Kalangan intelijen analis sudah banyak yg mengajukan "kemungkinan" tentang adanya DALANG besar dibalik dalang-dalang kecil yang menjadi operator teroris di seluruh dunia, lucunya atau ironisnya sang dalang kecil tidak sadar atau tidak mau mempercayainya. Saya sangat senang dengan argumentasi perang ekonomi dan perdagangan, tapi bagaimana menjawab pertanyaan the rising power of China. Kekuatan potensial terbesar yg bisa mengganggu kapitalisme global dibawah asuhan Amerika hanya China. Meskipun China juga menjadi pendukung "kapitalisme" yg mereka coba definisikan kembali, tetapi tantangan dari China jauh lebih besar ketimbang dunia Islam. Menurut saya isu melawan terorisme internasional hanya pengalihan sementara terhadap politik engagement dan containment China. Juga melalui isu terorisme, hubungan pemerintah Indonesia pasca reformasi dan Amerika beserta sekutunya membaik.
  4. Ah si abang Manullang tak hentinya menghembuskan strategi global Amerika tapi sayang mengapa alasannya saya rasakan tidak terlalu kuat. Meski abang cukup lama bergelut dalam litbang intelijen, tapi abang sangat jarang mengalami realita lapangan intelijen. Akibatnya banyak analisa abang yang terlalu bombastis meski ada juga dukungan faktanya. Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan soal potensi hambatan dari umat Islam Indonesia tetapi lebih pada upaya menggiring umat Islam Indonesia, khususnya pemerintah Indonesia untuk "terpaksa" mendukung Amerika dalam memerangi "kejahatan" aksi teror. Argumentasi bahwa citra Islam menjadi buruk seharusnya lebih diperjelas dalam rangka membentuk opini publik domestik Amerika yg mayoritas tdk terlalu paham juga opini internasional tentang definisi ANCAMAN dari kelompok teroris. Saya kira propaganda dan definisi ancaman teror itu sudah cukup jelas dengan sejumlah aksi bom di beberapa kota di dunia, juga termasuk yg di Indonesia. Lihat aksi bom terakhir yg terjadi di Amman Yordania, saya kira akan masih akan ada serial lanjutannya di kawasan Timur Tengah. Polemik apakah Al Qaeda benar-benar berada dibelakang setiap aksi kelihatan semakin mengkerucut ke arah "persetujuan" bahwa itulah kebenaran. Sedikit soal politik Islam, abang sudah lupa dengan sejarah bahwa kekuatan politik Islam tidak pernah mencapai angka dominan dalam pemilu 1955 maupun pasca reformasi, yang terbesar di kalangan Islam Indonesia adalah tidak pernah benar-benar menginginkan negara Islam. Pendapat-pendapat lain dari abang terlalu kecil untuk dikomentari karena saya lihat agak tergesa-gesa.

Sekian kegelisahan saya dalam mencermati para pakar Intelijen Indonesia.


Read more!

Saturday, November 12, 2005

Selamat Jalan DR Azahari

Media Indonesia Online (MIOL) pada 12 November 2005 memberitakan pernyataan Presiden SBY ttg tewasnya DR. Azahari, tokoh yg diduga otak aksi teror Bom di Indonesia.

demikian berita dari MIOL

Presiden : Tewasnya Dr Azahari Pencapaian Besar Perangi Terorisme
JAKARTA--MIOL: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tewasnya pemimpin teroris Dr Azahari merupakan pencapaian terbesar Indonesia dalam menangani terorisme.
"Itu merupakan pencapaian terbesar tahun ini bagi kami dalam memerangi terorisme. Saya berharap anda sekalian malam ini bisa tidur lebih nyenyak," kata Presiden di depan 100 anggota parlemen Asia yang menghadiri pembukaan Sidang Umum VIII Forum Parlemen Asia tentang Populasi dan Pembangunan (AFPPD) di Gedung Pusaka Loka, DPR/MPR, Sabtu (12/11).
"Sekarang kami masih memburu pimpinan teroris paling berbahaya ke-2 di Indonesia yaitu Noordin M Top," katanya.
Ketika memberi sambutan, Yudhoyono men elaskan Azahari yang warga Malaysia tersebut merupakan otak dan pelaku di balik serangkaian pemboman besar di Indonesia seperti di Bom Bali 2002, Hotel JW Marriott 2003, Kedutaan Australia 2004 dan Pemboman Bali Oktober 2005.
"Kami sudah lama memburu Azahari, ketika kepolisian kami bisa menyudutkan dia di Malang, Jawa Timur, dia melawan dengan tembakan dan 11 bahan peledak sebelum akhirnya dia tewas tertembak. Polisi juga menemukakan beberapa bom lain di lokasi," kata Presiden. (Ant/OL-06)

--------------------------

Tak urung berita kematian DR. Azahari mengundang polemik yg utamanya diarahkan pada kebenaran apakah DR.Azahari sudah tewas ataukah belum?

Ketika Kapolri dengan beraninya melaporkan kematian DR. Azahari (berarti sudah melalui proses identifikasi mayat korban secara standard) kepada presiden dalam rapat kabinet, maka saya memberanikan diri untuk membenarkan berita tersebut. Apalagi Presiden sangat senang dan segera memberikan pernyataan publik tentang kematian DR. Azahari. Bila ternyata salah tentu saja taruhannya jabatan Kapolri.

Sesungguhnya yg perlu dipolemikkan bukan pada benar tidaknya DR Azahari telah tewas terbunuh, melainkan pada jaminan berhentinya aksi teror bom di masa mendatang. Misalnya masih ada tokoh kedua Noordin M Top dan tentunya jaringan kerja kelompok tersebut masih eksis. Bagaikan aksi kejar-kejaran antara aparatur keamanan (polisi, intelijen, dan unsur pendukung anti teror lainnya) dengan jaringan teroris, maka sesungguhnya posisi kelompok yng dituduhkan sebagai teroris tersebut sudah semakin sempit dan tinggal soal waktu kapan menghancurkannya, bahkan ada kemungkinan untuk "tidak" bisa dihancurkan secara tuntas.

Ada dua sebab mengapa "tidak" hancur secara tuntas:
  1. Kelompok yg menjadi sasaran aparat keamanan Indonesia tersebut segera "bubar" bagaikan tidak pernah ada, dan kembali menjadi orang-orang biasa. Sampai menunggu waktu lengahnya pengamanan nasional Indonesia (ingat kebiasaan hangat-hangat tahi ayam orang Indonesia).
  2. Aparat keamanan yang secara bertahap berada di atas angin mulai "sombong" dan meremehkan detil bermakna perembesan organ-organ kelompok teror ke dalam masyarakat secara alamiah dan wajar. Juga ada kemungkinan untuk mencicil penangkapan para tokoh teror, karena hal ini juga akan memelihara perhatian publik tentang prestasi aparat dan "kekalahan" kelompok teroris di Indonesia.

Meskipun posisi kita selamanya bersebrangan, saya ingin mengucapkan selamat jalan kepada DR Azahari semoga coretan kecil di barreta mungil nan indah itu tetap menandai pertemuan singkat kita.

Sekian


Read more!

Wednesday, November 09, 2005

Agen Intelijen Tolak Perintah Atasan?????????

Angin kering yang berhembus menggelitik intelektualitas sejumlah akademisi yang tiba mendeklarasikan diri sebagai pakar intelijen negara, tampaknya berpotensi untuk semakin memperparah kerusakan yang telah ada dalam tatanan struktur intelijen republik Indonesia.

Judul tulisan kali ini mengacu pada pernyataan dari Kelompok Kerja Indonesia untuk Reformasi Intelijen Negara yang salah satu isi dari draft UU Intelijen Negara yang mereka buat. Akan ada semacam hak bagi agen intelijen untuk menolak tugas yang melanggar HAM. Mengapa saya begitu yakin bahwa hak tersebut akan terasa aneh bagi telinga komunitas intelijen di seluruh dunia. Prinsip kepatuhan agen dalam melaksanakan perintah pimpinan adalah hal yang tidak bisa ditawar, dan soal tanggung jawab sudah jelas berada ditangan pemberi perintah, tidak ada bedanya dengan prajurit dalam peperangan. Hal prinsipil yang perlu ditekankan dalam UU Intelijen seharusnya bukan soal hak agen untuk menolak perintah, tetapi lebih pada ruang lingkup operasi yang diperkenankan bagi institusi intelijen, hal ini merupakan tanggung jawab pimpinan intelijen yang dilakukan "biasanya" atas sepengetahuan presiden. Selain itu, bila hak seorang agen untuk menolak perintah dengan alasan melanggar HAM, maka definisi HAM itu akan sangat subyektif per-individu agen. Saya bisa memastikan akan terjadi bentrokan kepentingan dan perpecahan dalam organisasi intelijen, karena seorang agen yang mungkin memang "penakut" akan beralasan ini itu guna menghindari perintah.

Sungguh sangat menyedihkan intelijen Republik Indonesia bila nasib masa depannya hanya ditentukan oleh "the cleverness" para akademisi yang mungkin semakin naik daun dalam mata publik Indonesia. Saya sangat yakin bahwa kalangan muda intelijen Indonesia baik sipil maupun militer paham dan seharusnya merasa ngeri dengan masa depan yang semakin kabur karena landasan hukum yang menjadi acuan dalam setiap tindakan intelijen sangatlah rapuh.

Juga sangat menyedihkan karena, draft UU Intelijen yang seharusnya dilandasi oleh "the intelligence" para agen, case officer dan analyst atau orang intelijen sendiri ternyata hampir tidak terdengar gaungnya, malahan yang ramai cuma soal beberapa poin pasal yang dianggap "berlebihan" oleh sebagian kalangan.

Sebagai orang di luar sistem saya bisa melihat kegamangan reformasi intelijen Indonesia, dan juga bisa memahami mengapa hanya intelijen negara (BIN) yang menjadi sorotan. Kecenderungan untuk memperkuat intelijen militer dan intelijen strategis dengan gaya operasi agresif dan memandulkan intelijen negara (BIN) dengan intelijen positif sama saja dengan mematikan masa depan intelijen sipil yang seharusnya berperan sentral bersama Kepolisian Indonesia. Tapi apa daya, diamnya sebagian besar agen-agen muda cemerlang yang ada dalam tubuh BIN saya yakini sebagai cerminan kepatuhan mereka pada sumpah prajurit intelijen.

Intelijen sipil yang saya bayangkan dimasa depan tidak berarti tanpa orang militer di dalamnya atau tanpa kepemimpinan orang militer (soal kepemimpinan bisa sipil bisa militer dan tidak ada dominasi bila perlu militer aktif yang bergabung menjadi orang sipil), dikotomi sipil-militer dalam organisasi intelijen jelas berpotensi menyesatkan siapapun yang membaca tulisan tentang intelijen. Lebih jauh, apa yang saya bayangkan adalah sebuah organisasi intelijen berwatak sipil dengan disiplin militer dan beranggotakan profesional intelijen yang mengerti makna lebih dari sekedar mencari informasi, yaitu bagaimana menterjemahkan dan menganalisa informasi tersebut secara intelijen dan menjadi produk yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipercaya akurasinya dan cepat prosesnya.

Mudah-mudahan angin kering yang mengawali tulisan ini bisa dipersejuk dengan adanya pandangan-pandangan positif dan kritik membangun buat masa depan intelijen Indonesia.

Sekian

sumber http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/08/tgl/23/time/183911/idnews/427746/idkanal/10

Read more!

Monday, November 07, 2005

Dana dan Intelijen Indonesia

Pagi ini secara kebetulan saya membaca artikel lawas dari saudara Algooth Putranto di bisnis.com (Bisnis Indonesia, mudah-mudahan tetap dimaintain oleh bisnis.com). Meskipun artikel tersebut tertanggal Selasa, 01/06/2004, namun relevansi pembahasannya masih terasa hingga saat ini dan mungkin di masa mendatang.

Argumentasi saudara Algooth yang rasanya sangat saya kenal gaya tulisannya tersebut, cukup jelas dan rasanya agak menelanjangi dunia intelijen indonesia. Diantara para junior pelaksana operasi intelijen sering terdengar gurauan "ngasih sekian puluh ribu rupiah pengin aman"....ha ha...ha... dilanjutkan dengan tawa yang mengiris hati karena sebenarnya dedikasi anggota intelijen (sipil dan militer) tidaklah diragukan. Kurangnya dukungan dana tersebut membuat mereka memeras otak untuk mangatur bagaimana mencukupi setiap langkah operasi yang dilaksanakan. Mereka tidak lagi memikirkan sisa dana operasi karena yang dipikirkan adalah jangan sampai uang pribadi ikut terkuras demi lancarnya operasi. Maklum uang pribadi yang tak lain sama saja dengan gaji PNS/Tentara itu adalah untuk menopang hidup keluarga yang pas-pasan, artinya kalo sampai terpakai berarti keluarga tidak makan. Bandingkan misalnya dengan korupsi besar-besaran dari berbagai lembaga pemerintahan/instansi/departemen dalam mengucurkan dana dinas luar, termasuk contohnya dana dinas luar studi banding ke luar negeri buat anggota Dewan yang terhormat.

Sekali lagi dari tulisan saudara Algooth (sebaiknya lain-kali ditulis dengan gaya tidak terlalu kentara), terdapat beberapa sinyalemen tentang mengapa intelijen tidak handal. Dari sekian banyak sinyalemen, benarkah yang terutama terletak pada faktor uang dan kebutuhan akan perhatian serius para pemimpin nasional.

Suatu waktu saya pernah masuk ke kamar kerja Bapak Ali Moertopo, saat itu untuk sekedar pengarahan tentang sebuah operasi kecil. Kemudian ketika masuk pada masalah pendanaan, beliau dengan tenangnya menanyakan berapa perlunya untuk operasi ini, karena saya agak canggung bicara soal dana kemudian beliau kurang lebih berkata demikian : "soal dana operasi buat intelijen the limit is the sky, jadi jangan ragu katakan berapa?"

Bandingkan dengan intelijen kontemporer yang dibahas saudara Algooth....jauh sekali bukan. Pada masa jayanya pimpinan intelijen yg dekat dengan mantan presiden Suharto, soal dana tidak pernah menjadi masalah, soal cara operasi tidak pernah menjadi pembicaraan, soal hukum apalagi.

Apa yang lolos dari pengamatan saudara Algooth adalah perbedaan spirit Orde Baru dengan Reformasi. Dimana pada era Orde Baru, segala sesuatunya dimungkinkan karena faktor kekuasaan yang memusat pada mantan presiden Suharto tidak terbantahkan oleh siapapun. Saat ini intelijen tentunya tidak akan lagi bisa mengulangi pola Orde Baru dengan belaian manja kucuran dana operasi (ingat!! dana tersebut biasanya non-budget dan lemah dalam pertanggungjawaban dan tidak ada transparansi).

Di era reformasi, dana-dana tambahan di luar budget buat intelijen hilang terpangkas oleh mekanisme yang bersifat otomatis. Ada sumber-sumber pendanaan yang hilang "dibawa" oleh para pemimpin intelijen, misalnya soal bagi-bagi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) pada tahun 70-80an yang juga dinikmati sebagian elit pimpinan intelijen. Belum lagi setoran-setoran gelap dari berbagai kalangan bisnis yang membutuhkan dukungan intelijen. Hal ini bisa kita bandingkan dengan setoran pengelola Judi kepada Kepolisian Republik Indonesia, atau beking-membekingi kalangan tentara kepada bisnis besar di berbagai daerah.

Itulah mengapa sekarang terasa sangat defisit dalam soal anggaran, karena sejak dulunya sumber pendanaan yang resmi memang sedikit. Saudara Algooth sangatlah menyederhanakan persoalan atau memang ingin menyembunyikan bagian yang merupakan aib bagi intelijen.

Tapi bagaimanapun saya setuju bila intelijen butuh perhatian serius baik dalam soal pendanaan, posisi dalam sistem keamanan nasional dan landasan hukum yang akan memayungi kerja profesional intelijen.

sumber: http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=268&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&p_ared_id=299512&p_ ared_atop_id=O05
diakses pada 7 November 2005

Sekian.

Read more!

Yang sesungguhnya dalam tubuh intelijen indonesia

Sebenarnya tidak ada yg istimewa dalam tubuh intelijen indonesia, baik itu yg sipil maupun militer. Tidaklah terlalu jauh berbeda dengan organisasi intelijen di manapun di dunia.

Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam memahami dunia intelijen, khususnya untuk kasus Indonesia.

  1. Upaya deteksi dini kalangan intelijen atas kasus teror di Indonesia sebenarnya tidak perlu diragukan, tetapi apa dinyana kejadian demi kejadian aksi teror terus berkelanjutan. Dimana yg salah dan ada apa dengan kinerja intelijen, benarkah mereka telah menjadi lemah, benarkah koordinasi intelijen akan menyelesaikan semuanya. Jawaban saya sederhana sekali, tidak ada yg salah dengan kinerja intelijen, juga tidak benar kalau mereka telah menjadi sedemikian lemahnya. Apa yg telah terjadi adalah keengganan kalangan intelijen untuk berkontribusi dalam menjaga ketertiban dan keamanan nasional karena intelijen terus-menerus dijadikan "tempat sampah" dan "dikorbankan" oleh sistem tata negara Indonesia yg diskriminatif terhadap intelijen. Kalangan legislatif, eksekutif (kabinet) dan yudikatif di Indonesia sudah sama-sama mahfum akan minimnya anggaran intelijen, baik untuk intelijen militer maupun intelijen sipil. Kehidupan sosial prajurit intelijen sejati di Indonesia boleh dikata jauh dari makmur, mereka hidup hanya sedikit di atas upah minimum regional. Dengan pengecualian para oknum anggota intelijen yang pandai mencari kekayaan dengan penyalahgunaan informasi dan wewenang, mayoritas anggota intelijen hidup sangat sederhana, kadang-kadang nyaris frustasi dalam tekanan kebutuhan ekonomi (hal ini sama-sama dirasakan oleh mayoritas rakyat Indonesia). Meski demikian, hal ini bukanlah alasan utama kurang terasanya kerja intelijen. Yang lebih utama adalah dalam hal meyakinkan berbagai pihak tentang perlunya reformasi intelijen sesuai dengan nyawa/spirit intelijen universal. Pertama-tama, apa yg disebut sebagai koordinasi adalah omong kosong para cendekiawan yang merasa pintar dan anjuran para politisi yang selalu mencari dukungan dari individu-individu intelijen. BAKIN dalam sejarahnya hanya dua kali secara sukses mengkoordinir (mengkomandoi) unit intelijen lain, yaitu kasus SUSDARYANTO JOHANNES BATISTA, Pembajakan WOYLA serta mungkin operasi KOMANDO JIHAD. Mengapa BAKIN bisa mengkomandoi unit intelijen di luar BAKIN tidak terlepas dari kepemimpinan di BAKIN yang waktu itu boleh dikata luar biasa powerful.
  2. Orang-orang intelijen angkatan 70 dan awal 80-an yang sekarang banyak duduk di pucuk pimpinan intelijen Indonesia adalah orang-orang terlatih yang paham betul peta ATHG bagi keamanan negara Indonesia. Meskipun intelijen juga manusia biasa, saya sangat ragu bila deteksi dini yang mereka lakukan tidak kena sasaran. Yang mungkin terjadi adalah pada satu sisi, kekecewaan yang sangat mendalam dari sebagian besar kalangan intelijen yang diremehkan oleh berbagai kalangan. Sedangkan di sisi lain, ada pemanfaatan rasa frustasi tersebut oleh orang-orang yang paham peta intelijen indonesia untuk menciptakan suasana "kurang aman" atau untuk menciptakan prestasi individual pimpinan tertentu. Persaingan antara pimpinan unit-unit intelijen di level menengah jelas sangat tidak sehat bagi kinerja organisasi. Tetapi itulah hal yang lumrah dan normal dalam dunia intelijen yang nyaris tidak mengenal teman dan dalam situasi tidak saling mempercayai. Singkatnya, gembar-gembor intelligence community yang seolah-olah sangat berpengaruh dan memiliki nilai penting dalam memahami kekuatan inti intelijen indonesia adalah jauh dari kebenarann. Tidak pernah benar-benar ada koordinasi antar unit-unit intelijen, bahkan secara individualpun terjadi saling tertutup dalam penanganan kasus intelijen. Hal ini sangat lumrah karena prinsip kompartementasi dan penerapan operasi sel hitam masing-masing. Dengan demikian, ide-ide cemerlang yang didasarkan pada pola kerjasama atau koordinasi antar unit intelijen adalah buang-buang waktu, karena secara alamiah intelijen akan mengalir kembali dalam pola individualistik, masing-masing. Bila-pun terjadi koordinasi hal ini hanya pada bagian terluar saja, tidak akan pernah menyentuh intisari kerja intelijen itu sendiri, hal ini sangatlah prinsip.
  3. Kembali pada penilaian mengapa intelijen (militer dan sipil) seperti hanya menantikan meledaknya ancaman demi ancaman adalah lebih dikarenakan arogansi Kepolisian yang seolah-olah menjadi agen tunggal penjaga keamanan negara dan disahkan oleh undang-undang. Arogansi yang akan menyeret Indonesia ke dalam kesinambungan aksi teror demi aksi teror. Meskipun kepolisian akan terus memperkuat dan membenahi unit intelijennya dengan bantuan FBI, Interpol, Kepolisian Australia, Jerman, dst-dst dengan limpahan bantuan teknis, dana, serta pelatihan. Hal itu tidak akan pernah bisa menyamai sifat kerja alamiah intelijen militer maupun intelijen sipil non kepolisian (baca BIN beserta unit operasi dibawahnya). Intelijen yang sesungguhnya tidak pernah mengharap popularitas bila berprestasi dan siap mendapat caki-maki bila gagal, dengan puncaknya mengorbankan diri demi negara, bangsa dan organisasi. Sangatlah berbeda dengan model operasi polisi (setertutup apapun) selalu mengharap liputan media dan berakhir dengan pujian dan kenaikan pangkat bila berprestasi. Yang lebih penting lagi adalah prinsip pro-justisia dengan tujuan pembuktian dengan barang bukti dan legalitas operasi dengan adanya surat dari Mabes Polri. Sementara intelijen akan sangat minimal dalam soal prinsip yang dianut polisi. Tujuan intelijen-pun boleh dikata sangat berbeda karena tidak melulu taktis jangka pendek dengan tema pengungkapan kasus, melainkan lebih pada menjaga kesinambungan strategi keamanan nasional jangka panjang.

Mudah-mudahan asumsi saya dalam menilai intelijen indonesia tidaklah tepat, karena hal ini sangatlah kritis dan harus segera diatasi bila benar adanya.


Read more!

Saturday, November 05, 2005

What a story on Indonesian Intelligence

New York-based Human Rights Watch (HRW) mengatakan bahwa draft UU yg memberikan extra power kepada BIN secara efektif akan merubah lembaga tersebut menjadi sebuah kekuatan polisionil yg bisa mengarah pada penyalahgunaan wewenang secara sistematis.

Benarkah demikian?

Pertama-tama marilah kita lihat poin-poin yg menjadi sorotan HRW, sbb:

Human Rights Watch also expressed concern over other provisions of the draft, including:

  1. Violations of civil liberties. The draft gives broad and poorly defined powers to conduct surveillance, monitor and seize correspondence, and electronically monitor (bug) the conversations of those strongly suspected (diduga kuat) of involvement (terlibat) in a threat to the nation.
  2. Power of summons. Article 18(b) grants intelligence operatives a broad power to summon (memanggil) any person for questioning about any issue related to a threat to the nation.
  3. Warrantless searches and seizures. Article 19 empowers intelligence operatives to enter and search any building, public or private, including residences. Articles 31 and 32 empower officials to conduct raids on individuals, bodies, clothes, things, houses or other structures and seize any objects or documents strongly suspected of being tied to threatening activities.
  4. Excessive powers for BIN. Through the amorphous entity called the intelligence community, the bill in effect extends the BIN Directors power into almost every branch of government, and potentially even into civil society. This dangerously and unnecessarily extends the vast powers and the near total lack of accountability of BIN operatives to a potentially endless array of official and unofficial actors. The inclusion of the Attorney Generals office, the police, and the military in the intelligence community threatens to undermine any mechanisms for accountability that may exist in current law governing the military and law enforcement.

Catatan atas Violations of civil liberties, adalah sangat menggelikan bila UU intelijen yang ditujukan untuk kemanan negara dikait-kaitkan dengan pelanggaran atas kebebasan masyarakat sipil. Sesungguhnya yg perlu dipertegas adalah atas keputusan penentuan sasaran yg diduga kuat terlibat. Mengenai metode operasi dimanapun intelijen akan memasuki ruang pribadi "sasaran yg diduga kuat terlibat". Penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan intelijen atau atau oleh individu yg bekerja dalam instansi BIN adalah terbuka untuk diinvestigasi baik secara internal maupun oleh lembaga ekstra yg dibentuk pemerintah. Justru karena ketiadaan UU itulah maka sampai sekarang siapapun yg "menguasai" atau memiliki akses kekuasaan dalam tubuh BIN tidak akan pernah bisa disentuh hukum. Seandainya ada aturan UU yang jelas tentu, unsur pimpinan BIN akan bisa mempertanggungjawabkan setiap operasi intelijen di depan hukum.

Catatan atas Power of Summon (wewenang untuk memanggil), ini adalah yg sangat lumrah dan biasa bila aparat keamanan negara seperti lembaga intelijen melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yg diperlukan informasinya. Langkah preventif yg bisa mencegah terjadinya pemanggilan secara semena-mena adalah justru dengan adanya aturan main yg jelas dengan adanya surat pemanggilan, alasan pemanggilan, serta tidak adanya cara-cara interogasi model lama yg biasa dilakukan polisi, militer dan intelijen. Selain itu, pihak yg dipanggil, bila diperlakukan tidak sebagaimana mestinya bisa menggugat balik kepada BIN. Dalam hal ini unsur rasa keadilan menjadi landasan yg penting. BIN melakukan penyelidikan, penyidikan demi terbongkarnya suatu kasus yg membahayakan negara, saya yakin bila mekanisme kerja BIN dipercaya rakyat, justru rakyat akan dengan senang hati melaporkan setiap ATHG kepada BIN.

Catatan atas Warrantless searches and seizures, hal ini sangatlah mengada-ada karena mana ada intelijen yg melakukan penggeledahan di gedung atau lokasi tertentu seperti cara polisi. Apa yg dicari intelijen adalah untuk membongkar keseluruhan pola ancaman kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia dan tidak selalu pro-justisia. Sedangkan apa yg dicari polisi berhenti pada upaya penemuan barang bukti (hard evidence) yang bisa dibawa ke meja pengadilan, yg tentunya harus memenuhi syarat prosedur perolehan barang bukti tersebut. Lagi pula tidak akan ada operasi intelijen yang serta merta menggeledah dengan terbuka sebuah sasaran, baik berupa gedung, lokasi, barang, atau properti tertentu.


Catatan atas Excessive powers for BIN melalui the intelligence community, lagi-lagi ini menjadi sebuah bukti ketidaktahuan publik atas apa yg namanya intelliegence community di Indonesia. Perlu saya tegaskan bahwa sejak dulu BPI, LIN, BAKIN, dan sekarang BIN hampir-hampir tidak pernah bisa mengendalikan intelligence community karena intelijen institusi lain tidaklah tunduk dibawah BIN. Dengan pengecualian saaat Intelijen dikomandoi oleh mantan presiden Suharto sampai dengan kepemimpinan Yoga Soegama, maka pasca Yoga boleh dikatakan intelijen sipil telah dikebiri oleh intelijen militer yang luar biasa berpengaruh dengan otaknya LB Moerdhani. Boleh dikatakan apa yg dimaksud excessive power BIN adalah individu-individu militer yg luar biasa powerful dengan segala networks, strategi, taktik operasinya terasa represif kepada rakyat Indonesia di masa Orde Baru.

Mudah-mudahan catatan kecil ini terbaca oleh pihak-pihak yg mengkritisi maupun yang tidak mengkritisi RUU Intelijen. Akhir kata, saya juga merasa perbaikan atas draft UU Intelijen tetap diperlukan guna terciptanya intelijen yang handal dalam kerangka negara demokrasi Indonesia.

Salam


Read more!

This page is powered by Blogger. Isn't yours?


blog-indonesia.com



PageRank

Flag sejak Agustus 2009 free counters

Online Users
Tweet



Facebook Google Digg Reddit Pinterest StumbleUpon Email