BAKORINDA = INTEL KAMPUNG » INTELIJEN INDONESIA

Tuesday, June 14, 2005

BAKORINDA = INTEL KAMPUNG

Baru-baru ini persoalan mengaktifkan kembali sel intelijen dalam birokrasi pemerintahan daerah menjadi ramai kembali. Pemerintahan SBY tampaknya tertarik untuk mengadopsi ide desk Bakorinda (Badan Koordinasi Intelijen Daerah) yang telah digagas pada masa pemerintahan Megawati.

Reaksi negatif terhadap Bakorinda secara umum dapat dirangkum dalam ketakutan atas "model operasi intelijen Orde Baru". Model yang digambarkan seram, culik-menculik, bunuh yang semua itu melanggar HAM dan menimbulkan keresahan publik.

Tanggapan positif lebih melihat efektifitas desk Bakorinda sebagai ujung tombak pengumpul informasi atas setiap ATHG yang muncul di seluruh wilayah nusantara.

Pendapat saya pribadi adalah sebagai berikut:
  1. Pengaktifan desk Bakorinda yang mengintegrasikan koordinasi intelijen di daerah akan menciptakan sebuah struktur elit sumber informasi yang vital bagi pemerintah daerah. Pada awalnya akan sangat bagus untuk mendeteksi setiap ancaman teror namun pada akhirnya akan bergeser pada fungsi deteksi ancaman sesuai definisi kepala pemerintah daerah. Potensinya sangat besar untuk diselewengkan pada kepentingan individu, apalagi seorang kepala pemerintah daerah harus melalui proses pemilihan (pilkada).
  2. Insan Intelijen tidak ada yang bisa dikarbit dalam waktu singkat. Tidak ada artinya organisasi yang besar (gendut) yang mencakup seluruh nusantara bila orang-orang yang menjadi operatornya adalah birokrat PNS ditambah sedikit anggota intelijen dari Kepolisian, Militer dan BIN. Saya berani meramalkan yang akan terjadi adalah "bisnis" informasi karena koordinasi berarti berbagi kue kepentingan. Ini berdasarkan pengamatan perilaku anggota intelijen di daerah aman. Anggota intelijen yang telah dibina dengan berbagai teknik keterampilan dan indoktrinasi menjadi lemah dan terkontaminasi oleh pola kerja birokrat PNS yang cenderung kolutif, koruptif dan tidak profesional. Untuk daerah konflik saya kira masih lebih baik karena tuntutan survival dan tekanan dari pusat membuat anggota intelijen harus profesional.
  3. Setelah penyimpangan fungsi Bakorinda oleh para kepala daerah, ada juga kecenderungan lain berupa fungsi tambahan Bakorinda sebagai bagian dari mesin politik pemilu nasional. Konflik kepentingan dari adanya perbedaan unsur-unsur Bakorinda akan dengan mudah disatukan oleh uang.
  4. Keanggotaan yang mencakup unsur Polisi, Militer, BIN, Kejaksaan, Depkumham (Dirjen Imigrasi), Bea Cukai, dan Depdagri vis a vis Pemda akan menimbulkan rasa "superior" dalam tubuh Bakorinda karena semua elemen aparatur keamanan duduk di dalamnya. Sekali lagi hal ini justru membahayakan karena konsentrasi "rasa super" itu akan cenderung koruptif.
  5. Kreatifitas dan kewaspadaan intelijen akan semakin lemah seiring dengan adanya forum kongkow-kongkow di warung Pemda.

Singkatnya saya tidak percaya dengan profesionalitas yang tinggi dalam wadah Bakorinda.

Sebagai alternatif pendapat saya sbb:

  1. Mungkin usulan saudara Aris Santoso (Media Indonesia Senin 13 Juni 2005) dengan pengaktifan DPKN (Dinas Pengawas Keamanan Negara) dibawah POLRI sangat tepat. DPKN akan bertanggung jawab penuh atas masalah keamanan dalam negeri dengan melaksanakan fungsi sebagai pendeteksi awal dari setiap ancaman keamanan di dalam negeri.
  2. BAIS yang sekarang juga melakukan fungsi DPKN sebaiknya menjadi Badan Intelijen Pertahanan (BIP) dimana fungsi utamanya adalah Intelijen Pertempuran terkait dengan setiap ancaman atas integritas NKRI dari dalam berupa gerakan separatisme dan dari luar negeri berupa menjaga keutuhan wilayah, khususnya didaerah perbatasan. Serta dengan terus mengikuti perkembangan regional dan global di bidang strategi pertahanan.
  3. BIN yang sekarang campur aduk melakukan semua fungsi intelijen sebaiknya berkonsentrasi pada fungsi spionase dan counterintelligence (Kontra Intelijen). Artinya BIN mengadakan operasi intelijen di luar negeri dan melakukan deteksi atas setiap kegiatan intelijen asing di dalam negeri (baik intelijen negara asing maupun intelijen organisasi teroris internasional). Dalam operasi kontra intelijen bisa dibentuk Task Force (sifatnya temporal) yang anggotanya BIN, DPKN dan BIP.
  4. Intelijen Imigrasi melakukan fungsinya secara khusus dalam masalah keimigrasian. Disamping tugas pokoknya, Intelijen Imigrasi juga merupakan pendukung utama kegiatan DPKN dan BIN.
  5. Intelijen Bea Cukai akan berkoordinasi erat dengan Kepolisian dalam penanganan masalah bea dan cukai.
  6. Intelijen Kejaksaan Agung tetap seperti fungsinya sekarang.
  7. Intelijen Departemen Keuangan perlu dikembangkan khususnya terkait dengan masalah penyimpangan pajak dan kasus korupsi dalam tubuh pemerintah. Bisa didukung oleh DPKN dan BIN.
  8. Perlukah Intelijen Depdagri? Bila perlu mungkin lebih tepat disebut sebagai Badan Pengumpul Informasi.
  9. Tidak akan ada arogansi sektoral karena ruang lingkup operasinya sudah ditentukan.
  10. Seluruh Lembaga Intelijen harus netral dalam dunia politik dan tidak bisa dimanfaatkan oleh kepentingan individu atau partai politik.
  11. Perlu landasan hukum dengan Undang-Undang Intelijen Indonesia.

Demikian ump.

Comments:
Bagus sekali usulannya, tapi sayang kenapa begitu emosionalnya dalam menilai Bakorinda. PNS biasa-pun kalo dilatih dengan baik bisa menjadi insan intelijen, setidaknya pengumpul informasi yang baik toh.
Meremehkan dan menjatuhkan potensi setiap elemen bangsa itu sama saja dengan menghidupkan arogansi individual maupun kelompok yang berpotensi untuk berkembang menjadi kelompok elit yang justru merasa paling benar. Meskipun didukung oleh profesionalisme, namun tanpa sikap andap asor, rendah hati. Intelijen juga bisa terperosok ke dalam jurang ketidakmampuan mengatasi persoalan yang kompleks dan di luar dugaan akal-pikiran manusia.
Meski saya banyak kritisi tulisan sampeyan, tapi betul...sungguh menarik apa-apa yang sampeyan tulis.
 
Sangat sulit bagi saya untuk percaya bahwa pelatihan cukup dalam menciptakan insan intelijen yang baik. Kekeliruan dalam rekrutmen PNS yang sarat dengan KKN telah menciptakan struktur organisasi yang gemuk dan tumpang tindih. Mental kerja-pun kurang positif. Terlebih untuk menjadi insan intelijen, kualitas-kualitas tertentu sangat vital dalam prasyarat seseorang menjadi prajurit intelijen. Lha... badan-badan intelijen saja kurang becus dalam sistem rekrutmen, bagaimana nantinya bila keroyokan kerja intel didistribusikan pada PNS yang memang sudah meragukan kualitasnya itu. Ma'af kalo saya termasuk yang pesimis dengan efektifitas kerja Bakorinda, karena motor penggeraknya yang saya lihat akan sarat dengan persoalan, mulai dari mentalitas sampai pada profesionalitas. Sekian.
 
Post a Comment

Links to this post:

Create a Link



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?


blog-indonesia.com



PageRank

Flag sejak Agustus 2009 free counters