Core Intelijen Unit » INTELIJEN INDONESIA

Saturday, June 04, 2005

Core Intelijen Unit

Sebuah komentar dari seorang observer atas tulisan "AM Hendropriyono versus TPF Munir" segera menggugah saya untuk memberikan tanggapan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat.

Core Intelijen Unit adalah sebuah ide yang brilian bila sistem hukum yang ada bisa memberikan dukungan yang signifikan. Dengan independensi dan otorisasi yang luas, unit ini akan mampu bergerak leluasa dalam melaksanakan fungsinya. Dalam jangka pendek, jelas sangat membantu kinerja dunia intelijen secara umum.

Persoalan utama yang dihadapi dalam pembentukkan Core Intelijen Unit begitu banyaknya, sehingga saya harus susun dalam bentuk pointers:

1. Prinsip-prinsip demokrasi menuntut adanya transparansi dalam setiap pembentukkan unit kerja yang bertujuan membantu pemerintah menjalankan tugas sebagai pelaksana garis besar haluan negara, termasuk didalamnya pembentukan sebuah unit intelijen.

2. Ketiadaan landasan hukum intelijen akan memperumit keadaan. Belum lagi benturan dengan sistem administrasi negara yang telah mengatur keberadaan unit-unit intelijen dalam beberapa level. Misalnya di level nasional ada BIN sedangkan di level departemental ada intelijen imigrasi, intelijen kejaksaan, intelijen bea-cukai dll. Pada tataran horisontal sesama penegak hukum ada intelijen militer dan ada pula intelijen kepolisian.

3. Soal siapa yang akan duduk dalam Core Unit Intelijen yang baru akan menjadi polemik baru. Belum lagi kemungkinan politisasi masalah ini akan menjadi bumerang bagi pemerintah, karena pihak yang tidak senang tentu akan segera menyampaikan tuduhan adanya upaya penguatan posisi eksekutif melalui tangan intelijen. Ingat.... kata inteljen sangat sensitif dalam wacana politik nasional Indonesia.

4. Ada masalah klasik dalam hal kesediaan unit-unit intelijen yang sudah ada untuk mendukung sepenuhnya Core Intelijen Unit. Dari fakta lemahnya koordinasi intelijen yang seharusnya berada ditangan BIN sesuai hukum, kita bisa melihat arogansi sektoral dari tiap-tiap unit intelijen yang cenderung bersaing untuk mencapai prestasi kerja.

5. Bagaimana pula reaksi dari DPR yang pastinya akan banyak diwarnai kepentingan politik dalam memberikan dukungan atau sebaliknya.

6. Reaksi kalangan LSM jelas akan curiga dan bisa diramalkan mereka segera melancarkan serangan kritikan pedas pada pemerintah.

7. Sesungguhnyalah Indonesia memerlukan penataan yang serius dalam masalah ini.

Benar apa kata saudara observer bahwa kalangan intelijen tidak banyak yang membaca ulasan saya, mungkin mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan rutin, mungkin juga mereka tidak peduli lagi karena apatisme terhadap dukungan riil pemerintah dan DPR dalam bentuk kepastian peraturan hukum yang menjadi payung kegiatan intelijen.
Comments: Post a Comment

Links to this post:

Create a Link



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?


blog-indonesia.com



PageRank

Flag sejak Agustus 2009 free counters