RUU Intelijen Versi Kelompok Kerja Indonesia untuk Reformasi Intelijen Negara » INTELIJEN INDONESIA

Thursday, September 08, 2005

RUU Intelijen Versi Kelompok Kerja Indonesia untuk Reformasi Intelijen Negara

Akhir Agustus 2005 yang lalu RUU Intelijen versi Kelompok Kerja Indonesia untuk Reformasi Intelijen Negara konon berhasil menyelesaikan dan mulai disosialisasikan ke masyarakat.

Dalam ulasan singkat ini saya hanya mengajukan lima kritik dan satu tanggapan positif.

Kritik


  1. Pembentukkan LKIN (Lembaga Koordinasi Intelijen Negara) yang semodel dengan BAKIN mencerminkan kekurangkreatifan dalam merancang sebuah model atau struktur intelijen bagi sebuah negara. Pola operasi chakra byuha tidak ada bedanya sama sekali dengan apa yang sudah pernah dilakukan BAKIN. Keberhasilan BAKIN dimasa lalu tidak terlepas dengan sistem komando dan faktor kepemimpinan di BAKIN serta kedekatan dengan presiden. Dengan demikian pola hirarki sebenarnya menjiwai model koordinasi BAKIN di masa lalu. Kekurangan pola ini hanya pada terlalu besarnya kemungkinan terjadinya penyimpangan wewenang.
  2. Ada kejanggalan dalam reorganisasi BAIS TNI menjadi Badan Intelijen Strategis (BIS) dibawah Dephan. Karena akan diarahkan menjadi badan intelijen luar negeri (operasi spionase/intelijen dan kerjasama intelijen). Apakah warna intelijen Indonesia di forum internasional hanya akan di isi oleh kalangan militer dengan para atase pertahanan dan stafnya? Selanjutnya ada kejanggalan pula dalam diarahkannya BIN menjadi badan yang beroperasi di dalam negara (dalam negeri). Bagaimana dengan sejarah BIN sejak masa Badan Koordinasi Intelijen (BKI) kemudian menjadi BPI (Badan Pusat Intelijen), dan seterusnya sampai jadi BAKIN dan terakhir menjadi BIN telah membina kerjasama luar negeri yang tidak sedikit. Apakah akan ditanggalkan saja?
  3. Pembentukan Intelijen Militer jelas agak aneh karena setelah mereorganisasi BAIS TNI lalu dibentuk lagi intelijen militer. Mengapa jadi ada dua lembaga intelijen berbau militer? yang mencakup dalam dan luar negeri. Hal ini jelas mencoreng proses demokratisasi dan supremasi pemerintahan sipil, karena intelijen adalah darah informasi bagi sebuah negara. Pengkerdilan organisasi intelijen sipil menjadi sangat memprihatinkan karena para penggagas RUU tersebut adalah intelektual yang seharusnya memiliki cukup wawasan tentang posisi vital intelijen dalam sebuah negara.
  4. Kemudian keberadaan Intelijen Instansional adalah sangat mengada-ada, karena tidak perlu diformalkan dalam bentuk badan atau lembaga. Intelijen dalam sebuah instansi departemen seperti Intelijen Imigrasi, Intelijen Pajak, Intelijen Lingkungan, Intelijen Kehutanan, dan yang lainnya hanya membutuhkan dukungan koordinasi dan kekuatan operasi untuk menghadapi ancaman yang berada diluar kuasa mereka. Dalam posisi ini biasanya Polisi dan mungkin militer menjadi andalan untuk mendukung operasi bersama. Lebih jauh posisi PPNS pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu dipertegas dalam aturan hukum yang lebih jelas. Dengan kata lain tanggung jawab intelijen instansi adalah tetap kepada pimpinan instansi dan bukan pada badan baru.
  5. Hanya ada satu kata untuk Lembaga Penunjang yang saya ramalkan hanya akan menjadi sarang kepentingan kelompok dan potensi untuk mendikte keseluruhan gelar operasi intelijen. Karena apa yang dimaksud penunjang biasanya malahan kebalikan menjadi sebuah birokrasi baru yang sangat buruk bagi intelijen. Biarkan Badan-badan intelijen menunjang dirinya sendiri-sendiri dalam kemandirian.

Tanggapan positif saya hanya pada pentingnya keberadaan UU Intelijen bagi sebuah negara. Bagaimanapun compang-campingnya sebuah RUU hal ini perlu mendapat perhatian para pakar intelijen dan masyarakat luas, khususnya dalam hal mungkin-tidaknya model RUU di atas diaplikasikan secara maksimal.

Salam Intelijen.....

Comments: Post a Comment

Links to this post:

Create a Link



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?


blog-indonesia.com



PageRank

Flag sejak Agustus 2009 free counters