Agen Intelijen Tolak Perintah Atasan????????? » INTELIJEN INDONESIA

Wednesday, November 09, 2005

Agen Intelijen Tolak Perintah Atasan?????????

Angin kering yang berhembus menggelitik intelektualitas sejumlah akademisi yang tiba mendeklarasikan diri sebagai pakar intelijen negara, tampaknya berpotensi untuk semakin memperparah kerusakan yang telah ada dalam tatanan struktur intelijen republik Indonesia.

Judul tulisan kali ini mengacu pada pernyataan dari Kelompok Kerja Indonesia untuk Reformasi Intelijen Negara yang salah satu isi dari draft UU Intelijen Negara yang mereka buat. Akan ada semacam hak bagi agen intelijen untuk menolak tugas yang melanggar HAM. Mengapa saya begitu yakin bahwa hak tersebut akan terasa aneh bagi telinga komunitas intelijen di seluruh dunia. Prinsip kepatuhan agen dalam melaksanakan perintah pimpinan adalah hal yang tidak bisa ditawar, dan soal tanggung jawab sudah jelas berada ditangan pemberi perintah, tidak ada bedanya dengan prajurit dalam peperangan. Hal prinsipil yang perlu ditekankan dalam UU Intelijen seharusnya bukan soal hak agen untuk menolak perintah, tetapi lebih pada ruang lingkup operasi yang diperkenankan bagi institusi intelijen, hal ini merupakan tanggung jawab pimpinan intelijen yang dilakukan "biasanya" atas sepengetahuan presiden. Selain itu, bila hak seorang agen untuk menolak perintah dengan alasan melanggar HAM, maka definisi HAM itu akan sangat subyektif per-individu agen. Saya bisa memastikan akan terjadi bentrokan kepentingan dan perpecahan dalam organisasi intelijen, karena seorang agen yang mungkin memang "penakut" akan beralasan ini itu guna menghindari perintah.

Sungguh sangat menyedihkan intelijen Republik Indonesia bila nasib masa depannya hanya ditentukan oleh "the cleverness" para akademisi yang mungkin semakin naik daun dalam mata publik Indonesia. Saya sangat yakin bahwa kalangan muda intelijen Indonesia baik sipil maupun militer paham dan seharusnya merasa ngeri dengan masa depan yang semakin kabur karena landasan hukum yang menjadi acuan dalam setiap tindakan intelijen sangatlah rapuh.

Juga sangat menyedihkan karena, draft UU Intelijen yang seharusnya dilandasi oleh "the intelligence" para agen, case officer dan analyst atau orang intelijen sendiri ternyata hampir tidak terdengar gaungnya, malahan yang ramai cuma soal beberapa poin pasal yang dianggap "berlebihan" oleh sebagian kalangan.

Sebagai orang di luar sistem saya bisa melihat kegamangan reformasi intelijen Indonesia, dan juga bisa memahami mengapa hanya intelijen negara (BIN) yang menjadi sorotan. Kecenderungan untuk memperkuat intelijen militer dan intelijen strategis dengan gaya operasi agresif dan memandulkan intelijen negara (BIN) dengan intelijen positif sama saja dengan mematikan masa depan intelijen sipil yang seharusnya berperan sentral bersama Kepolisian Indonesia. Tapi apa daya, diamnya sebagian besar agen-agen muda cemerlang yang ada dalam tubuh BIN saya yakini sebagai cerminan kepatuhan mereka pada sumpah prajurit intelijen.

Intelijen sipil yang saya bayangkan dimasa depan tidak berarti tanpa orang militer di dalamnya atau tanpa kepemimpinan orang militer (soal kepemimpinan bisa sipil bisa militer dan tidak ada dominasi bila perlu militer aktif yang bergabung menjadi orang sipil), dikotomi sipil-militer dalam organisasi intelijen jelas berpotensi menyesatkan siapapun yang membaca tulisan tentang intelijen. Lebih jauh, apa yang saya bayangkan adalah sebuah organisasi intelijen berwatak sipil dengan disiplin militer dan beranggotakan profesional intelijen yang mengerti makna lebih dari sekedar mencari informasi, yaitu bagaimana menterjemahkan dan menganalisa informasi tersebut secara intelijen dan menjadi produk yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipercaya akurasinya dan cepat prosesnya.

Mudah-mudahan angin kering yang mengawali tulisan ini bisa dipersejuk dengan adanya pandangan-pandangan positif dan kritik membangun buat masa depan intelijen Indonesia.

Sekian

sumber http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/08/tgl/23/time/183911/idnews/427746/idkanal/10
Comments:
Memang seyogyanya adalah intejen sipil yang memiliki disiplin militer yang mampu mengawal NKRI dengan sistem yang kuat, untuk kepentingan bangsa dan kemanusiaan bukan untuk kepentingan individu/kelompok. Kita telah melihat rapuhnya sistem sosial ekonomi, sistem tehnologi yang kita miliki, budya, Hankam dsbnya, tanpa dibarengi kemampuan intelejen yang memamadai di biudangnya, akan semakin menambah suramnya masa depan bangsa dan negara Indonesia.
 
Ada kemungkinan UU HAM bagi intelijen tersebut digunakan oleh
pihak2 yang memang tidak ingin diganggu keberadaannya oleh intelijen.
 
Post a Comment

Links to this post:

Create a Link



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?


blog-indonesia.com



PageRank

Flag sejak Agustus 2009 free counters