Aliran Dana Teroris di Indonesia » INTELIJEN INDONESIA

Tuesday, November 15, 2005

Aliran Dana Teroris di Indonesia

Nah ini dia yang ditunggu-tunggu, sinyalemen intelijen yang "mungkin" lumayan menarik untuk dibahas dan bisa menjadi acuan kemana intelijen negara seharusnya difokuskan. Meskipun saya sendiri tidak merasa yakin dengan info dik wawan, tapi saya bisa mencium sumber informasi dik wawan mungkin dari counter-part yang "bisa dipercaya". Lain halnya dengan info mantan KaBIN yang sebenarnya sudah pernah melalui masa-masa penyelidikan di masa beliau memimpin BIN, namun mengalami banyak sekali kendala dalam soal pembuktian akhir. Meski telah ada apa yg namanya PPATK, saya yakin sistem transfer melalui kurir, atau model tradisional lainnya tidak akan pernah terlacak oleh mereka. Bahkan pola yg tercatat melalui sistem transfer bank-pun tidak akan terlacak bila polanya sangat wajar. Jadi PPATK perlu sekali mempelajari pola-pola kriminal keuangan baik dalam skala kecil maupun besar, dalam hal ini mungkin intelijen bisa berbagi pengalaman.


MIOL Selasa, 15 November 2005
Aliran Dana dari Diplomat

JAKARTA (Media): Pengamat intelijen Wawan H Purwanto mengungkapkan seorang diplomat asing menjadi penghubung dan berperan mengalirkan dana untuk kegiatan teroris kelompok Azahari dan Noordin M Top di Indonesia.
Aliran dana juga disalurkan melalui seorang kurir asal Malaysia dengan inisial Suf. Dana berasal dari sumbangan simpatisan yang sepaham dengan Noordin M Top dan Azahari di Malaysia.
"Diplomat itu punya kekebalan internasional sehingga leluasa menyalurkan dana kepada kelompok teroris. Dia memberikan uang dengan tujuan membuat keruh," ujar Wawan kepada Media di Jakarta, kemarin.
Indikasi ini sudah ia beri tahukan kepada DPR dan pemerintah supaya diselidiki lebih jauh. "Kalau bisa diperbaiki, ya diperbaiki karena menyangkut hubungan diplomatik," tambahnya.
Mengenai kegiatan kurir Suf, menurut Wawan, justru ia dapatkan dari Polisi Diraja Malaysia. Awalnya kurir Suf menyalurkan dana ke Indonesia melalui bank. Namun, setelah mulai terlacak, Suf mengubah modus.
Suf kemudian melakukan transfer tunai melalui perorangan dengan sistem cut out. Orang hanya dipakai sekali dan langsung dilepas atau diputus hubungan setelah melaksanakan tugas.
Menurutnya, pada 2002-2003 ada bank di dalam negeri yang pernah dilewati aliran dana tersebut. Ia tidak berani menyebut secara spesifik bank itu. Namun, ia memastikan bank itu merupakan bank asing yang ada di Indonesia. Sedangkan di Malaysia, Wawan menengarai merupakan bank pemerintah setempat.
"Saya tidak berani menyebutkan secara spesifik, tapi yang jelas itu bank asing yang ada di Indonesia. Untuk di Malaysia, selama ini yang saya tahu bank pemerintah yang ada di Malaysia," ucapnya.
Lembaga donor
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Hendropriyono mengungkapkan pola pendanaan para teroris umumnya berasal dari lembaga-lembaga charity (donasi) yang penggunaannya disimpangkan melalui iuran anggota dan simpatisan, serta kelompok tertentu seperti Al-Qaeda.
"Yang kami duga ada iuran anggota. Juga dana yang mengucur dari sejumlah yayasan untuk kegiatan sosial yang dipakai mendanai kegiatan terorisme," paparnya kepada Media di Jakarta, kemarin.
Namun, Hendro mengakui belum bisa secara tepat menyebut sumber pendanaan utama kelompok teroris Azahari. Yang pernah terungkap, lanjutnya, lalu lintas uang menggunakan jasa kurir sebelum sampai kepada pihak yang akan melancarkan aksi teroris. "Misalnya yang pernah diungkap ada dana lewat kurir yang sampai ke Hambali," katanya.
Meski begitu, Hendro mengingatkan, dalam setiap peristiwa terorisme pola pendanaan yang dipakai bisa berbeda-beda. "Tapi biasanya kalau pelakunya sama, pola pendanaannya tidak jauh berbeda," kata dia.
Sedangkan pengamat politik Hermawan Sulistyo mengatakan pemerintah tidak perlu membentuk lembaga baru untuk mengawasi aliran dana karena sudah ada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Penyidikan yang dilakukan PPATK, kata dia, akan mempersulit masuknya aliran dana. Misalnya, pendanaan bom Bali I diketahui dari rekening yang digunakan. "Jadi, PPATK bisa melakukan pemotongan aliran dana, tapi dengan permintaan dari polisi dan kejaksaan," kata Hermawan kepada Media di Jakarta, kemarin. (KL/*/*/P-2)

----------------------------------------------

Seharusnya info saluran dana dari diplomat asing dan model donasi dari lembaga-lembaga tertentu kepada kelompok teroris segera diselidiki dan dihancurkan jaringnya. Dari sinyalemen yang dikeluarkan seorang pengamat intelijen yang juga pengajar di Institut Intelijen Negara dan sinyalemen dari mantan KaBIN tampak jelas bahwa kekuatan utama BIN berada di bidang kontra-intelijen di dalam negeri dan spionase aktif di luar negeri. Bila kita baca buku Ken Conboy tentang Intel Inside terlihat bahwa kekuatan operasi intelijen negara terletak pada unit pelaksana kontra-intelijen. Sementara itu jaring nasional intelijen negara tidak jauh beda kemampuannya dengan intelijen strategis (BAIS) bahkan seringkali saling bekerjasama. Dengan adanya dominasi Polisi dalam hampir seluruh aspek keamanan dalam negeri, maka seyogyanya jaring yg sudah ada dari intelijen negara dan intelijen strategis bisa bekerjasama juga dengan polisi, dan mungkin membiarkan polisi menjadi bintang dan pahlawan, toh intelijen tidak pernah memimpikan popularitas dan penghargaan publik. Hanya saja publik perlu menunjukkan rasa hormat dan terima kasih walaupun pekerjaan intelijen tidak tampak. Jadi mungkin ada benarnya bila intelijen negara berkonsentrasi dalam pengumpulan informasi yang bersifat ATHG dari dalam dan luar negeri dengan fokus tentunya kontra-intelijen dan intelijen aktif di luar negeri. Hanya dengan pemantapan format ini, maka intelijen negara bisa mengisi ruang yang telah menjadi spesialisasinya sejak didirikan. Kemudian ruang operasi keamanan intelijen dalam negeri bisa sepenuhnya berada ditangan intelijen polisi. Hanya saja perlu dibuat peraturan yg jelas tentang wewenang intelijen negara untuk meminta polisi melakukan operasi sesuai dengan tujuan penegakkan hukum dan keamanan dalam negeri. Bisa jadi intelijen negara dalam upaya membongkar kejahatan di dalam negeri seperti kasus terorisme senantiasa berada di garis depan informasi dan senantiasa mendukung operasi polisi, tanpa perlu memiliki wewenang khusus dalam tubuh intelijen negara, seperti menahan dan mengorek informasi. Tetapi yg sangat dikhawatirkan adalah munculnya egoisme korps, khususnya Polisi yang merasa bisa mengatasi segala persoalan keamanan dalam negeri tanpa bantuan siapapun. Pada gilirannya, kita juga harus mewaspadai meluasnya wewenang polisi yang bisa jadi semakin berada diluar kendali karena tidak ada lembaga lain yg menjadi mitra operasi sekaligus faktor pengendali terjadinya penyimpangan.

Sekian.
Comments: Post a Comment

Links to this post:

Create a Link



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?


blog-indonesia.com



PageRank

Flag sejak Agustus 2009 free counters