Sekali lagi soal UU Intelijen » INTELIJEN INDONESIA

Saturday, November 26, 2005

Sekali lagi soal UU Intelijen

Baru-baru ini bermunculan tuduhan dari kalangan akademisi dan aktivis NGO bahwa keinginan BIN memiliki wewenang lebih luas akan merusak prinsip intelijen. Polemik tersebut kembali mengemuka pasca pertemuan BIN dengan Komisi I DPR di Senayan pada 24 November 2005.

Kekeliruan publik dalam memahami intelijen beserta prinsip-prinsipnya sungguhnya memilukan hati patriot-patriot intelijen yang harus menanggung segala tuduhan itu dengan lapang dada. Apa saja tuduhan tersebut:

  1. Bahwa intelijen sepenuhnya tertutup dan bersifat rahasia. Hal ini tidaklah benar karena pada organisasi intelijen harus ada bagian-bagian yang sepenuhnya tertutup, tertutup secara samar, setengah terbuka dan sepenuhnya terbuka. Organisasi intelijen Indonesia dalam sejarah, sejak berdirinya memang lebih dipengaruhi model Uni Soviet dengan KGB dalam soal ketertutupan namun dipengaruhi oleh CIA dalam soal cara operasional. Dengan semikian organisasi intelijen Indonesia menjadi unik dengan segala kelebihan dan keurangannya. Boleh dikata sangat tertutup, karena nyaris tidak pernah ada cerita yang jelas kepada publik tentang intelijen Indonesia. Sementara perangkat hukum dan penerapan prinsip-prinsip yang lebih diterima di negara demokratis tidak terlalu berkembang, toh Indonesia selama dibawah Orde Lama maupun Orde Baru tidaklah pernah demokratis dari kacamata model birokrasi intelijen yang ada. Intelijen benar-benar menjadi alat kekuasaan yang amat sangat efektif dengan segala wewenang yang berada di atas hukum (karena memang tidak ada hukum yang mengaturnya). Sekarang ketika desakan reformasi juga melanda dunia intelijen, penataan hukum menjadi begitu kompleks karena sudut pandang yang terlalu kontras muncul antara dunia intelijen dengan kalangan akademisi dan aktivis NGO. Intelijen Indonesia yang pada masa lalu bisa melakukan penangkapan, penahanan dll karena memang tidak ada hukum yang mengatur, sekarang merasa lumpuh karena harus mengindahkan aturan hukum terlebih dahulu. Itulah mengapa siapapun pimpinan BIN (lihat misalnya sikap Bung Hendro maupun Bung Syamsir), dala soal perluasan wewenang intelijen. Sebenarnya akan lebih tepat bila dikatakan bukan perluasan wewenang melainkan legalisasi sampai batasan tertentu dari "kebiasaan" operasi intelijen di masa lalu. Hal ini semacam penyesuaian dengan peraturan yang jelas dan mantap dalam mendukung kerja intelijen. Bahwa akan terjadi praperadilan bila intelijen menangkap, saya kira hal itu akan sangat minimal karena sasaran intelijen tidak akan pernah lagi kepada "musuh" penguasa dari definisi politik, tetapi lebih mengarah pada sasaran yg sungguh-sungguh membahayakan pertahanan dan keamanan nasional Indonesia. Jadi tidak akan lagi terjadi penangkapan terhadap aktivis dengan alasan kecil menyinggung perasaan presiden, seperti pada masa lalu. Petugas intelijen yang ada disini pada umumnya berasal dari unit-unit operasional TNI maupun Polisi, karena mereka punya kemampuan yang lebih dibandingkan pada umumnya intelijen sipil yang berspesialisasi di bidang yang sangat tertutup seperti covert agent maupun analis. Tidak akan pernah seorang agen BIN yang tertutup itu berani melakukan penangkapan, tentu saja hal ini hanya dilakukan oleh satuan tugas khusus yang melibatkan anggota Polisi atau TNI, tetapi penangkapan itu dilakukan atas surat perintah dari pimpinan BIN. Jadi ketakutan bahwa setiap anggota akan bisa menangkap benar-benar konyol, karena saya yakin lebih dari 90% anggota BIN tidak mau kehilangan masa depannya dengan terlibat proses tangkap-menangkap atau tahan-menahan orang itu.
  2. Intelijen tidak boleh menyentuh sasaran???? ini benar-benar keblinger dengan idealisme intelijen model Badan Pengumpul Informasi. Jelas intelijen itu jauh lebih besar dari sekedar organisasi pengumpul organisasi. Intelijen hampir selalu menyentuh sasaran, hal ini yang menjadikan otentikasi hasil penyelidikan intelijen, karena bersentuhan dengan sasaran. Saya bisa bicara sejauh ini karena saya sering bersentuhan dengan sasaran ketika bekerja dahulu. Untuk mendapatkan informasi intelijen dengan tingkat kepercayaan yang tinggi tentu kita harus bisa memaksimalkan kedekatan dengan sasaran. Lebih jauh, dalam buku panduan klasik intelijen di seluruh dunia disebutkan bahwa beberapa level sentuhan dengan sasaran sebagai berikut: (1) Bersentuhan tanpa disadari oleh sasaran (2) Bersentuhan dengan pihak antara untuk mendapatkan informasi yang dimiliki sasaran (3) Bersentuhan dengan disadari sasaran yang biasanya berlanjut dengan rekrutmen informan..... dst dst, sampai puncaknya bersentuhan dengan tujuan eliminasi sasaran. Puncak inilah yang paling ditakuti oleh orang intelijen maupun non-intelijen, karena hal ini juga berarti menyentuh hal yang paling azasi dari diri manusia. Bila BIN hanya ingin mengorek keterangan dari sasaran melalui mekanisme penahanan sementara, maka sudah tidak lagi menerapkan seluruh panduan klasik dari kitab intelijen. Ini sudah sejalan dengan semangat demokrasi dan prinsip intelijen yang termodifikasi oleh kompromi dengan kebebasan individu dan penghormatan terhadap hak warga negara dan prinsip menjaga keselamatan masyarakat yang lebih luas. Adapun mengenai aturan hukum, itu semua dibuat agar mekanisme itu berjalan dalam koridor yang terkendali dan terawasi. Jadi seharusnya hal ini diajukan sebagai sebuah argumentasi dari orang-orang intelijen.
  3. Intelijen tampak menakutkan dan dianggap sebagai yang tidak memiliki sedikitpun peran dalam penegakan hukum atau singkatnya non-yudisial. Mungkin kondisi inilah yang perlu diubah terlebih dahulu. Seyogyanya intelijen itu juga pro-penegakan hukum dan memiliki anggota-anggota yang berstatus PPNS seperti intelijen yudisial model bea-cukai, imigrasi, kejaksaan, dan KLH. Masa intelijen yang sejak lahirnya sudah dipersenjatai lengkap malahan tidak bisa mengambil tindakan pencegahan, sementara organ seperti Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), bisa melakukan penyidikan pro-justisia. Tentu saja anggota yang ada dalam unit yg akan berstatus PPNS ini telah melalui saringan internal dan harus dipastikan secara hukum hanya mereka yg berstatus PPNS itu yg berhak melakukan operasi penahanan. Lagi pula dengan keberadaan sejumlah anggota Polisi dan TNI dalam tubuh BIN, prosedur penahanan dan penangkapan akan lebih terencana baik dengan menimbang segala konsekuensinya. Intelijen tidak selayaknya ditakuti, apalagi oleh para aktivis yang menentangnya habis-habisan, karena intelijen tidak lagi bisa ditekan oleh penguasa politik untuk mematikan gerakan aktivis seperti pada masa Orde Baru. Satu-satunya hal yang bisa mendorong intelijen menjadi lebih profesional adalah dengan perangkat hukum yang komprehensif yang mengatur dunia intelijen secara terpadu, kemudian mendefinisikan struktur dan operasi lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan intelijen. Tanpa UU Intelije, sama saja kita membiarkan intelijen berjalan secara liar tanpa tuntunan dan kendali dari hukum. Ingat, intelijen mengenal prinsip kejahatan sempurna yang tidak pernah bisa diungkap penyidik manapun, tradisi ini tidak akan pernah hilang dari dada patriot intelijen. Biarpun biro penyidik sehebat FBI mengatakan there is no such a perfect crime, sebenarnya terlalu banyak kasus yang masuk dalam kategori unsolved mystery. Oleh karena itu, jangan biarkan intelijen Indonesia terperosok dalam keadaaan yang serba gamang dan tanggung, salah-salah penyelahgunaan wewenang justru banyak terjadi di kala UU Intelijen itu memang diupayakan untuk tidak pernah ada, seperti yang dikonsepkan oleh trio mantan Presiden Suharto, Bapak Yoga dan Bapak Zulkifli. Tentunya para pembaca sudah mengerti arah pembicaraan saya.....
  4. Intelijen hanya mengolah data???? pengolahan data hanya sebuah unit dari sebuah organisasi intelijen. Pengolahan data tersebut juga bertingkat level-levelnya, dari olahan data kasar, pembuatan matrik, pendekatan-pendekatan analisa, kemudian akan ada semacam rekomendasi. Sementara yang melakukan operasi pencarian informasi baik secara terbuka maupun tertutup adalah unit lain, jadi jangan dicampurdukan, ini namanya disinformasi kepada publik. Bila kemudian BIN ingin memformalkan/melegalkan unit yang diberikan wewenang penahanan, maka inipun hanya sebuah unit yang khusus sifatnya dan bisa bergerak cepat, artinya akan ada pemilihan terhadap agen-agen khusus dari kalangan sipil, anggota-anggota polisi dan TNi yang mampu melakukan pekerjaan khusus itu dengan baik dan sesuai prosedur hukum yang menjadi landasannya. Betapa kecilnya intelijen Indonesia bila hanya sebagai badan pengumpul dan pengolah informasi, kalo hanya itu berikan saja tugas intelijen itu kepada Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Tanah Abang, toh itu dulu dibikin oleh orang-orang BAKIN dan orang-orang yang dekat atau direstui mantan presiden Suharto. Kurang lebih seperti CSIS itulah unit pengolah data dan analis di lembaga intelijen dimanapun di dunia. Tetapi intelijen Indonesia tentunya tidak boleh dikerdilkan sampai sejauh itu. Sayangnya ambisi individual salah seorang penggagas CSIS yang juga orang penting BAKIN telah memisahkan CSIS sebagai think thank yang kehilangan hubungan erat dengan dunia intelijen, kecuali secara perorangan saja.

Sekian

Comments: Post a Comment

Links to this post:

Create a Link



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?


blog-indonesia.com



PageRank

Flag sejak Agustus 2009 free counters