Wewenang BIN, Koter TNI, Profesionalisme Polisi, dan Yang Kurang Diperhatikan » INTELIJEN INDONESIA

Tuesday, November 29, 2005

Wewenang BIN, Koter TNI, Profesionalisme Polisi, dan Yang Kurang Diperhatikan

Perdebatan soal wewenang BIN tampaknya akan menuju pada kompromi jalan tengah dimana wewenang itu tidak permanent (periode waktu tertentu) dan diatur pada kasus tertentu (bersifat khusus/particular atau tidak berlaku umum). Kita tunggu saja bagaimana revisi RUU Intelijen yang akan menjadi Undang-Undang (mudah-mudahan tidak diperlambat lagi oleh ketidakmengertian dan prasangka). Mudah-mudahan pula UU Intelijen nantinya mengatur secara keseluruhan dunia Intelijen Indonesia, artinya semua unit intelijen bisa mengacu pada UU Intelijen, disamping landasan hukum yang ada pada masing-masing induk organisasinya.

Komando Teritorial TNI tampaknya tetap hidup dan akan tetap ada dengan ruang lingkup pertahanan Negara dan tidak lagi ikut campur dalam soal keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan dilengkapi klausul bisa membantu Kepolisian RI dan Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat secara terbatas pada bagian dimana Polisi kekurangan sumber daya di daerah tertentu. Hal ini juga akan dibatasi oleh waktu dan sifatnya kasus per kasus. Konsekuensi berupa dukungan anggaran yang besar dari pemerintah guna membangun TNI yang kuat dan disegani Negara lain tentunya tidak bisa ditunda lagi. Termasuk pembangunan industri strategis pertahanan sebagai bentuk kemandirian dan diversifikasi sistem dan alat-alat pertahanan. Profesionalisme prajurit TNI yang dibekali pemahaman tentang supremasi sipil (bukan dalam artian supremasi orang sipil tetapi dalam artian watak pemerintahan sipil yang demokratis).

Profesionalisme Polisi sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat tentu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Perbaikan dan reformasi organisasi Polisi yang akan mencakup aspek-aspek keamanan dan penegakkan hukum dalam masyarakat Indonesia menjadi vital dan perlu dibekali oleh pemahaman yang komprehensif tentang konsep Negara Hukum yang demokratis. Artinya proses pembersihan organisasi Polisi dari perilaku menyimpang berupa penyalahgunaan wewenang, korupsi, suap, dll seyogyanya segera dihilangkan. Meski Kepolisian Ri akan semakin besar tentunya tidak berarti Indonesia akan mengarah pada Negara Polisi. Misalnya dengan terbentuknya puluhan unit kerja Polisi yang mencakup beragam bentuk penanganan kejahatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, diharapkan hal ini juga telah dilengkapi dengan system pengawasan kinerja Polisi oleh semacam Komisi dapat berjalan dengan baik.

Apa yang kurang diperhatikan dari komposisi system pertahanan, keamanan dan penegakan hukum di Negara kita?

Ya, benar kita masih menantikan reformasi di bidang hukum. Dengan memberanikan diri menunjukkan jari ke arah system peradilan yang sulit dipercaya, kita bisa melihat reformasi yudisial masih terkatung-katung dalam kompleksitas birokrasi yang begitu sulitnya dirubah oleh karena lembaga-lembaga yang terkait begitu kuatnya memproteksi dirinya. Kasus demi kasus yang menimpa para oknum Kehakiman, Kejaksaan, Mahkamah Agung, bahkan sampai ke lembaga penjara tentunya sangat memprihatinkan, ini bukan lagi soal moral atau kurangnya gaji yang mereka terima, tetapi lebih pada kurangnya penegakan disiplin internal yang tidak ditopang oleh sanksi yang tegas dan berat.

Satu lagi kekurangan hampir menimpa semua organisasi, yaitu sifat Hangat-hangat Tahi Ayam...., maaf bila terasa kurang sopan. Tapi itulah kenyataan bahwa ketahanan dan keteguhan dalam menjalankan idealisme seringkali ambruk karena faktor mental tersebut. Marilah kita tinggalkan sifat negatif tersebut dan bersemangatlah dalam memotivasi diri pribadi maupun memotivasi organisasi untuk mewujudkan cita-cita secara berkesinambungan.
Sekian
Comments: Post a Comment

Links to this post:

Create a Link



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?


blog-indonesia.com



PageRank

Flag sejak Agustus 2009 free counters