What a story on Indonesian Intelligence » INTELIJEN INDONESIA

Saturday, November 05, 2005

What a story on Indonesian Intelligence

New York-based Human Rights Watch (HRW) mengatakan bahwa draft UU yg memberikan extra power kepada BIN secara efektif akan merubah lembaga tersebut menjadi sebuah kekuatan polisionil yg bisa mengarah pada penyalahgunaan wewenang secara sistematis.

Benarkah demikian?

Pertama-tama marilah kita lihat poin-poin yg menjadi sorotan HRW, sbb:

Human Rights Watch also expressed concern over other provisions of the draft, including:

  1. Violations of civil liberties. The draft gives broad and poorly defined powers to conduct surveillance, monitor and seize correspondence, and electronically monitor (bug) the conversations of those strongly suspected (diduga kuat) of involvement (terlibat) in a threat to the nation.
  2. Power of summons. Article 18(b) grants intelligence operatives a broad power to summon (memanggil) any person for questioning about any issue related to a threat to the nation.
  3. Warrantless searches and seizures. Article 19 empowers intelligence operatives to enter and search any building, public or private, including residences. Articles 31 and 32 empower officials to conduct raids on individuals, bodies, clothes, things, houses or other structures and seize any objects or documents strongly suspected of being tied to threatening activities.
  4. Excessive powers for BIN. Through the amorphous entity called the intelligence community, the bill in effect extends the BIN Directors power into almost every branch of government, and potentially even into civil society. This dangerously and unnecessarily extends the vast powers and the near total lack of accountability of BIN operatives to a potentially endless array of official and unofficial actors. The inclusion of the Attorney Generals office, the police, and the military in the intelligence community threatens to undermine any mechanisms for accountability that may exist in current law governing the military and law enforcement.

Catatan atas Violations of civil liberties, adalah sangat menggelikan bila UU intelijen yang ditujukan untuk kemanan negara dikait-kaitkan dengan pelanggaran atas kebebasan masyarakat sipil. Sesungguhnya yg perlu dipertegas adalah atas keputusan penentuan sasaran yg diduga kuat terlibat. Mengenai metode operasi dimanapun intelijen akan memasuki ruang pribadi "sasaran yg diduga kuat terlibat". Penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan intelijen atau atau oleh individu yg bekerja dalam instansi BIN adalah terbuka untuk diinvestigasi baik secara internal maupun oleh lembaga ekstra yg dibentuk pemerintah. Justru karena ketiadaan UU itulah maka sampai sekarang siapapun yg "menguasai" atau memiliki akses kekuasaan dalam tubuh BIN tidak akan pernah bisa disentuh hukum. Seandainya ada aturan UU yang jelas tentu, unsur pimpinan BIN akan bisa mempertanggungjawabkan setiap operasi intelijen di depan hukum.

Catatan atas Power of Summon (wewenang untuk memanggil), ini adalah yg sangat lumrah dan biasa bila aparat keamanan negara seperti lembaga intelijen melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yg diperlukan informasinya. Langkah preventif yg bisa mencegah terjadinya pemanggilan secara semena-mena adalah justru dengan adanya aturan main yg jelas dengan adanya surat pemanggilan, alasan pemanggilan, serta tidak adanya cara-cara interogasi model lama yg biasa dilakukan polisi, militer dan intelijen. Selain itu, pihak yg dipanggil, bila diperlakukan tidak sebagaimana mestinya bisa menggugat balik kepada BIN. Dalam hal ini unsur rasa keadilan menjadi landasan yg penting. BIN melakukan penyelidikan, penyidikan demi terbongkarnya suatu kasus yg membahayakan negara, saya yakin bila mekanisme kerja BIN dipercaya rakyat, justru rakyat akan dengan senang hati melaporkan setiap ATHG kepada BIN.

Catatan atas Warrantless searches and seizures, hal ini sangatlah mengada-ada karena mana ada intelijen yg melakukan penggeledahan di gedung atau lokasi tertentu seperti cara polisi. Apa yg dicari intelijen adalah untuk membongkar keseluruhan pola ancaman kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia dan tidak selalu pro-justisia. Sedangkan apa yg dicari polisi berhenti pada upaya penemuan barang bukti (hard evidence) yang bisa dibawa ke meja pengadilan, yg tentunya harus memenuhi syarat prosedur perolehan barang bukti tersebut. Lagi pula tidak akan ada operasi intelijen yang serta merta menggeledah dengan terbuka sebuah sasaran, baik berupa gedung, lokasi, barang, atau properti tertentu.


Catatan atas Excessive powers for BIN melalui the intelligence community, lagi-lagi ini menjadi sebuah bukti ketidaktahuan publik atas apa yg namanya intelliegence community di Indonesia. Perlu saya tegaskan bahwa sejak dulu BPI, LIN, BAKIN, dan sekarang BIN hampir-hampir tidak pernah bisa mengendalikan intelligence community karena intelijen institusi lain tidaklah tunduk dibawah BIN. Dengan pengecualian saaat Intelijen dikomandoi oleh mantan presiden Suharto sampai dengan kepemimpinan Yoga Soegama, maka pasca Yoga boleh dikatakan intelijen sipil telah dikebiri oleh intelijen militer yang luar biasa berpengaruh dengan otaknya LB Moerdhani. Boleh dikatakan apa yg dimaksud excessive power BIN adalah individu-individu militer yg luar biasa powerful dengan segala networks, strategi, taktik operasinya terasa represif kepada rakyat Indonesia di masa Orde Baru.

Mudah-mudahan catatan kecil ini terbaca oleh pihak-pihak yg mengkritisi maupun yang tidak mengkritisi RUU Intelijen. Akhir kata, saya juga merasa perbaikan atas draft UU Intelijen tetap diperlukan guna terciptanya intelijen yang handal dalam kerangka negara demokrasi Indonesia.

Salam

Comments: Post a Comment

Links to this post:

Create a Link



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?


blog-indonesia.com



PageRank

Flag sejak Agustus 2009 free counters