Catatan Khusus Blok Cepu » INTELIJEN INDONESIA

Wednesday, March 29, 2006

Catatan Khusus Blok Cepu

Baru-baru ini saya menerima e-mail yang merupakan forward e-mail dari Radityo Djadjoeri radityo_dj@yahoo.com, dimana perihal isinya langsung terkait dengan masalah Blok Cepu, sumbernya dari Tempo dan karena saya tidak berlangganan maka tidak ada salahnya bila analisa soal blok Cepu itu saya muat di Blog I-I, mudah-mudahan tidak melanggar hak penerbitan Tempo atas kolom blok Cepu, toh dalam kebebasan informasi, rakyat berhak mendapat info gratis.


Tentunya para pembaca Blog I-I lebih menginginkan bagaimana intelijen menyikapi soal tersebut. Sungguh saya pastikan bahwa analis intelijen juga hanya bisa mengelus dada dalam soal eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Pada masa Pak Yoga Soegama memimpin pernah ada direktorat yang khusus menganalisa kekayaan alam (sumber daya alam) yang tujuannya untuk mengawasi dan mengawal pemanfaat SDA tersebut untuk kemakmuran rakyat. Peranan intelijen sangatlah minor dibandingkan dengan pemegang kekuasan politik baik di masa Suharto maupun masa reformasi sekarang ini. Akhirnya Direktorat tersebut dihapus karena dianggap "mengganggu" dan diputuskan intelijen tidak perlu ikut campur dalam menjaga kekayaan alam NKRI. Entah sudah berapa analis yang menjadi korban di masa Suharto hanya karena melaporkan ATHG yang justru berasal dari lingkaran kekuasaan. Mungkin sampai sekarangpun mental tersebut masih kuat mempengaruhi cara kerja intelijen.

Sebenarnya pengawasan yang dilakukan intelijen sangatlah vital, bukan hanya diarahkan kepada "investor asing" yang cenderung curang mulai dari kontrak karya sampai soal laporan keuangannya, melainkan juga kepada perusahaan nasional seperti Pertamina yang merupakan salah satu sarang koruptor terbesar di negeri ini. Mengapa kedua penggerogot kekayaan alam kita tersebut bisa melenggang begitu saja, karena adanya kekuatan politik dan uang serta dukungan para pelacur intelektual yang telah ditipu mentah-mentah dengan data kasaran yang bisa diperoleh secara bebas bahkan sengaja disampaikan kepada publik, sementara deal-deal tertutup tidak dan tidak akan pernah diketahui oleh publik.

sekian pengantar saya, dan silahkan disimak dua artikel menarik dibawah ini.


Kolom Blok Cepu, Mission Accomplished
Rizal Mallarangeng [Penulis adalah Direktur Eksekutif Freedom Institute, Jakarta]

Kesepakatan Blok Cepu adalah sebuah prest-asi ter-sendiri dalam sejarahperminyakan Indonesia. Seharusnya kita merayakannya, kemudianmemikirkan ba-gai-mana potensi penghasilan tambahan yang cu-kup besarbagi negara dapat dimanfaatkan sebesar-b-esarnya ba-gi kesejahteraanrakyat.Sayangnya, sudah menjadi kebiasaan kita belakangan ini untuk melihatsisi negatif dari semua hal dan membesar-besarkan kemungkinan burukyang bisa terjadi pada masa depan. Kita menjadi bangsa yang pesimistis,perengek sekali-gus cerewet, dengan horizon yang tak lebih jauh dariapa yang tampak di depan hidung.Itulah kesan yang saya peroleh dari kalangan yang menentang kesepakatanBlok Cepu. Di antara mereka memakai argumen-argumen nasionalisme yangsudah usang, dan meng-ajak kita untuk kembali lagi ke suasana tahun1950-an dan 1960-an. Tokoh seperti Kwik Kian Gie bahkan pernah berkata:kita harus menunjuk Pertamina sebagai operator Blok Cepu, berapa punongkosnya. Kita seolah-olah berada dalam dunia hitam-putih. Yang satuadalah simbol segala kebaikan dan sikap pro-rakyat, sementara yangsatunya lagi merupakan simbol segala keburukan dan anti-rakyat.Perusahaan asing pasti merugikan kita, sementara perusahaan negarapasti sebaliknya. Kita hanya bisa mengurut dada terhadap argumen semacam itu. Zaman terus berubah dengan cepat, tapi pikiran sebagian orang ternyatasenantiasa berjalan di tempat. Prof Clifford Geertz mungkin harusmeneliti sekali lagi di Indonesia, dan menulis buku berjudul "TheInvolution of Mind in Jakarta".Saya ingin mengingatkan, salah satu soal fundamental ekonomiIndonesia berhubungan dengan minyak bumi. Pada 1970-an dan pertengahan1980-an, harga minyak membubung tinggi dan kita bersorak kegirangankarena ada-nya bonanza minyak. Hasilnya, antara lain, adalah puluhanribu SD inpres, puskesmas, jalan raya, dan tambahan ribuan guru.Sejak dua tahun lalu harga minyak meroket lagi, bahkan mencapai rekorpada akhir tahun lalu. Tapi kita justru menjerit. No bonanza, only painand desperation. Anggaran tercekik, subsidi harus dipangkas, bebanhidup masyarakat bertambah.Mengapa? Jawabnya sederhana. Pada zaman Pak Harto, produksi minyakkita jauh di atas tingkat kebutuhan domes-tik. Pada 1977, misalnya,Indonesia memproduksi 1,6 juta barel per hari, sementara kebutuhandomestik hanya sekitar 0,25 juta setiap hari. Selisih itulah yang kitanikmati dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi pada zaman Orde Baru,terutama dari awal 1970-an hingga pertengahan 1980-an. Sekarang selisihdemikian sudah menguap, malah kita sudah tekor. Kebutuhan domestikterus bertambah, sementara produksi minyak cenderung konstan, bahkansejak 1998 terus mengalami penurunan. Dalam posisi seperti ini,melambungnya harga minyak jelas bukan lagi rahmat, tetapi tohokan yangtepat di ulu hati.Kondisi seperti itu yang mendorong pemerintah segera menghidupkankembali proses perundingan Blok Cepu yang telah terbengkalai selamalebih dari lima tahun. Jika dikelola dengan baik, blok ini mampumemompa minyak dalam jumlah yang cukup fantastis, yaitu sekitar 20persen kapasitas produksi nasional. Dengan ini kita akan bisa kembalimenjadi net exporter, dan menggunakan hasilnya demi kemakmuran rakyat.Dari perhitungan kasar, nilai produksi yang dapat diper-oleh dalamsepuluh tahun pertama bisa mencapai Rp 200-300 triliun, atau sekitar Rp25 triliun per tahun. Berapa sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publikyang dapat diba-ngun dengan duit sebanyak itu setiap tahun?Karena itu, setiap pemerintahan yang bertanggung jawab harusmengupayakan agar perundingan ini sukses dan tidak bertele-tele. Jikagagal, kita harus menunggu lagi hingga 2010, yaitu berakhirnya masakontrak Exxon, dan baru bisa menikmati hasil dari Blok Cepu palingcepat pada 2012. Itu pun jika kita menang dalam perkara ini dipengadilan arbitrase internasional.Pada saat memulai negosiasi dengan pihak Exxon, tim ne-gosiasidihadapkan pada banyak persoalan. Tapi dari se-muanya, hanya tigapersoalan yang fundamental, yaitu participating interests (PI),pembagian hasil (PH), dan operatorship. Dari ketiganya, dua faktorpertamalah yang paling berpengaruh terhadap jumlah dana yang diterimaoleh nega-ra atau pihak Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintahdaerah, dan Pertamina.Perundingan tidak bermula dari kertas kosong yang putih bersih. SebelumPresiden Susilo Bambang Yudhoyono ter-pilih, telah ada kesepakatan awaldalam dokumen head of agreement (HOA) yang telah diparaf antara pihakEx-xon dan Pertamina. Dalam dokumen ini telah diatur, antara lain,pembagian PI masing-masing pihak, yaitu Exxon 50 persen, Pertamina 50persen, dan dengan pembagian hasil 60:40. Dengan ini, jika produksitelah dimulai, pembagian hasil di ujungnya adalah pemerintah pusat 60persen, Pertamina 20 persen (50 persen x 40), Exxon 20 persen. Artinya,pihak Indonesia akan memperoleh 80 persen perolehan di Blok Cepu dansisanya buat Exxon (20 persen).Tanggung jawab yang dibebankan kepada tim negosias-i adalahpenyelesaian perundingan secepat-cepatnya d-engan hasil yang maksimalbuat negara. Karena itu harus di-cari jalan agar hasil perundingansekarang jauh lebih baik ke-timbang hasil negosiasi sebelumnya yangdituangkan dalam HOA. Dan sebagaimana umumnya setiap proses negosiasi,yang terjadi adalah proses tawar-menawar, ulur-mengulur, bahkangertak-menggertak.Setelah proses negosiasi yang alot selama kurang lebih setahun, hasilperundingan ini sudah kita ketahui bersama. Dalam komposisi PI kinipemerintah daerah memperoleh 10 persen yang didapat secara proporsionaldari Exxon dan Pertamina. Yang drastis adalah pada pola pembagianhasil: sistem adjusted split diperkenalkan. Dengan sistem itu, pihakIndonesia secara keseluruhan memperoleh hasil yang jauh lebih besarketimbang sebelumnya, yaitu 93, 25 persen pada harga minyak saat ini.Kalau toh harga minyak melorot ke tingkat sangat rendah, katakanlah US$30 per barel, kita masih menikmati porsi yang besar, yaitu 86,5 persen.Artinya, perolehan Exxon dapat kita turunkan lumayan drastis, dari 20persen menjadi 6,7-13,5 persen. Itu sebabnya seorang kawan saya yangahli perminyakan berkata, kesepakatan akhir Blok Cepu adalah salah satudeal terbaik yang pernah ada dalam dunia energi di Indonesia.Tentu, setelah meraih sukses besar pada dua isu sekaligus (PI dan PH),kita tidak mungkin seenaknya menu-ntut de-ngan mutlak pada isu pentinglainnya, yaitu operatorship. Kompromi harus dilakukan, sejauh masihdalam batas yang wajar dan mendukung tujuan besar kita untuk kembalimenjadi net exporter dan menggunakan hasilnya demi kesejahteraanrakyat.Pemahaman seperti itulah yang pada akhirnya mene-lur-kan konsep jointoperatorship, yang membagi kewenangan operasi secara bertingkat, denganperwakilan masing-masing pemilik PI secara proporsional dalammenentukan kebijakan besar di lapangan. Dalam prakteknya Exxon yangakan bertindak sebagai manajer umum, namun dalam melakukan aktivitasnyaharus menyertakan Pertamina.Dengan semua itu, Pertamina memiliki peluang emas untuk meningkatkankinerjanya. Perusahaan berpelat merah ini akan memperoleh tambahanpendapatan yang besar (perolehan buat Exxon persis sama denganperolehan buat Pertamina). Perusahaan ini juga mendapat rekan kerjakelas dunia dengan kemampuan teknologi dan finansial yang sulitditandingi oleh siapa pun saat ini (Exxon adalah perusahaan duniaterbesar). Singkatnya, Pertamina saat ini mem-peroleh momentum untuktumbuh lebih baik dengan me-manfaatkan peluang yang sekarang terbuka.Sebagai seorang yang pernah terlibat dalam tim negosiasi, saya merasabangga bahwa perundingan yang melelahkan itu berakhir dengan baik danmemuaskan kita. Lima tahun lebih sumber daya alam kita di Blok Cepudisandera oleh ketidakpastian dan kekaburan prioritas. Kini semua itutelah menjadi bagian dari masa lalu. Pada akhirnya kita bisa berkatabahwa kita masih memiliki akal sehat. Mission accomplished.Terus-terang, saya agak kesulitan dalam mengikuti alur berpikirorang-orang yang mengkritik hasil perundingan itu. Sebagian dari merekahanya melihat pada satu isu, y-aitu operatorship, tanpa mau mengertisedikit pun tentang konteks persoalan besar yang melibatkan isu-isupenting lainnya. Sebagian lainnya hanya berkutat pada isu yangsebenarnya agak diputarbalikkan, yaitu cost recovery. Seolah-olah dalamsoal ini hanya pihak Exxon yang menentukan biaya operasi dan pasti akanterjadi kerugian negara dalam jumlah yang fantastis. Mereka tidakpernah mau me-ngerti bahwa soalnya tidak semudah itu. Dalam operasi,Pertamina akan terlibat aktif. Pengawasan biaya pun akan di-lakukanberlapis-lapis.Adanya suara-suara nasionalisme sempit dengan sejum-lah tuduhan miringmengingatkan saya pada sebuah ung-kap-an dari Dr Samuel Johnson:nationalism is the last re-fuge of scoundrels. Saya hanya bisa berkatabahwa Indone-sia bisa menjadi bangsa yang besar hanya dengan membukadiri, memanfaatkan kesempatan yang dibuka oleh zaman ini, serta secarakreatif belajar dari mereka yang sudah terlebih dahulu menjadi bangsayang maju.Masalahnya bukan terletak pada kebanggaan atau kepercayaan terhadapsatu atau beberapa perusahaan milik negara. Soalnya lebih terletak padapilihan prioritas dan ke-beranian untuk memilih. Lewat negosiasi BlokCepu, pe-merintah telah menetapkan dan memilih prioritas. H-asil yangdiharapkan pada akhirnya adalah percepatan peningkatan kesejahteraanrakyat. Jika ini terjadi, di situlah letak kebanggaan kita yang sesungguhnya sebagai sebuah bangsa.MBM TEMPO Edisi. 05/XXXV/27 Maret - 02 April 2006 ==============================================================

Kolom Ironi Blok Cepu
Dradjad Wibowo [Ekonom, Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI]

Apa beda ExxonMobil dengan Merpati? Kita semua tahu, yang pertama adalah raksasa minyak Uncle Sam dan yang kedua merupakan badan usahamilik negara di sektor penerbangan. Yang pertama sangat kuat secarafinansial, yang kedua perusahaan zombie karena ekuitasnya negatif Rp1,15 triliun.Perlakuan pemerintah terhadap kedua perusahaan itu sung-guhlah berbeda.Exxon ingin menjadi operator Blok Cepu selama 30 tahun, tapi terhalangoleh Peraturan Peme-rintah No. 35/2004 tentang Kegiatan Usaha HuluMinyak dan Gas Bumi. Banyak pasal yang bisa menghambat kemau-an Exxonkarena sebelumnya perusahaan ini hanya me-ngan-tongi perjanjiantechnical assistance contract (TAC).Namun, pada 10 September 2005, pemerintah mengeluarkan PP No. 34/2005untuk mengubah aturan yang lama. Di situ dinyatakan antara lain: "dalamhal adanya kepentingan yang mendesak, dapat dilakukan pengecualianterhadap beberapa ketentuan pokok kontrak kerja sama.." Kalimat inimerupakan justifikasi yang mengada-ada agar pemerintah bisa leluasamengubah kontrak.Saya tidak tahu apakah perubahan ini ada kaitannya de-ngan kunjunganPresiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Amerika Serikat beberapa waktulalu. Yang jelas, hilanglah hambatan legal bagi Exxon untuk menguasaiBlok Cepu. Atur-an baru memungkinkan Exxon mengubah kontraknya menjadiproduction sharing, dan disetujui pemerintah.Perlakuan yang diterima Merpati sungguh bertolak bela-kang. Pada 13Maret 2006, Komisi XI DPR RI, Menteri Ke-uangan, dan Menteri NegaraBUMN menyepakati sebuah ke-simpulan agar Menteri Keuangan menerbitkanundertaking letter bagi Merpati. Isi kesimpulan bahkan diusulkan olehMenteri Keuangan dalam rapat tersebut. Surat ini dibutuhkan olehDeutsche Bank, yang setuju memberikan pinjaman Rp 450 miliar kepadaMerpati.Kesimpulan itu semestinya menjadi babak akhir dari perjuangan panjangMerpati untuk sekadar bertahan hidup. Se-belumnya perusahaan ini sudah25 kali rapat dengan berbagai komisi di DPR. Namun, dalam rapat denganKomisi XI pada 22 Maret 2006, Menteri Keuangan membawa kabar buruk. Diamenyatakan pemerintah tidak bisa menerbitkan undertaking letter.Alasannya, ada hambatan legal berupa Keputusan Presiden No. 59/1972tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri. BUMN, BUMD, atau perusahaanswasta ha-nya da-pat dibenarkan menerima kredit luar negeri jika tidakdisertai jaminan dari pemerintah Indonesia.Sungguh ironis. Demi Exxon, pemerintah bersedia meng-ubah peraturanpemerintah. Namun bagi Merpati, yang menghadapi persoalan hidup danmati, pemerintah menggunakan keppres yang sudah "kakek-kakek" sebagaialas-an tidak mau menerbitkan undertaking letter. Padahal, apa susahnyapemerintah merevisi keppres tersebut agar bisa me-nerbitkan undertakingletter?Kasus Blok Cepu juga menyimpan ironi yang lain. Salah satu faktor yangmembuat Pertamina kerdil adalah kar-ena ia tidak bisa beroperasisebagai perusahaan yang normal. Hasil penjualannya harus disetorkan keDepartemen Keuang-an terlebih dahulu. Valuasi aset, kewajiban, danekuitasnya pun masih sangat lemah sehingga neracanya belum auditable.Itu sebabnya, dalam berbagai rapat Komisi XI DPR RI sa-ya mendesakdibuatkannya valuasi dan neraca awal Perta-mina serta dilakukannyakonsolidasi rekening migas De-par-temen Keuangan. Setelah itu, berikansebuah lapangan mi-nyak dan gas dengan cadangan besar, agar asetPertamina meningkat drastis.Blok Cepu memiliki cadangan minyak minimal 600 juta barel. Cadanganrecoverable gas di sana paling sedikit 2 tri-liun standar kaki kubik(TCF). Dengan asumsi harga minyak mentah US$ 55 per barel dan gas US$ 3per mmbtu, Pertami-na akan memperoleh tambahan aset senilai minimal US$40 miliar jika Blok Cepu diserahkan kepadanya. Setelah itu, lakukanfinancial engineering, dengan menggunakan Blok Cepu sebagai underlyingasset. Saya optimistis, Pertamina bisa memperoleh dana segar minimalUS$ 6-8 miliar di sini, bah-kan bisa sampai US$ 14 miliar jika kondisipasar dan desainnya menguntungkan.Dana yang digalang Pertamina bisa dipakai untuk ekspan-si usaha.Surplus dan dividennya bisa diinvestasikan dalam surat-surat berhargayang diterbitkan pemerintah. Konsep ini lalu digabung dengan konsepBUMN special purpose vehicle (SPV) dan BUMN restructuring bonds yangpernah saya sampaikan.Pemerintah akan mempunyai dana restrukturisasi BUMN yang cukup besar.Kita bisa merestrukturisasi BUMN yang mengalami krisis utang dankeuangan yang kronis seperti Garuda, Merpati, dan Dirgantara Indonesia.Kita juga punya dana untuk membangun sinergi industri logam dasar,permesinan dan hilirnya, misalkan antara Krakatau Steel, Texmaco (yangsudah dikuasai pemerintah), Boma Bisma, PAL, INKA, DI, dan seterusnya.Tentu semua itu harus dibarengi dengan pengetatan tata kelolaperusahaan yang baik di BUMN serta perombakan hubungan kepemilikan dankerja antara BUMN dan peme-rintah, DPR, dan BPK. Intinya, kita buatBUMN bisa beker-ja secara profesional sebagaimana korporasi lainnya.De-ngan Blok Cepu diserahkan kepada ExxonMobil, potensi di atas tidakdimanfaatkan maksimal.Banyak pula keganjilan dalam proses penyerahan hak ope-rator tersebut.Pertama, masalah kepemilikan hak. Pada 3 Agustus 1990 Pertamina danHumpuss Patragas menanda-tangani technical assistant contract (TAC)Blok Cepu selama 20 tahun (1990-2010). Kontrak ini sebenarnya tidakboleh dipindahtangankan. Tapi pada 21 Maret 1997, paragraf 1 sectionV.1.1 dan V.1.2 tentang larangan pengalihan participating interest (PI)kepada pihak asing diamendemen.Perubahan ini membuat Humpuss dapat menjual hak isti-mewa yangdimilikinya. Pada 12 Juni 1997, 49 persen hak ke-penguasaan Humpussdialihkan kepada Ampolex, yang 51 persen dialihkan kepada Mobil CepuLtd pada 11 April 1999. Semua ini versi Pertamina.Menurut versi ExxonMobil, Ampolex memperoleh 49 per-sen dari Humpusspada 1996, dan diakuisisi oleh Mobil tahun itu juga. Jika ini benar,berarti Ampolex memperoleh hak tersebut secara tidak sah karenaamendemen kontrak TAC dibuat Maret 1997. Saya tidak tahu mana yangbenar.Yang jelas, Inspektorat Pertamina menemukan adanya du-ga-an kolusi,korupsi, dan nepotisme dalam proses amendemen kontrak TAC danpengalihannya. Laporan kasusnya pun sudah diserahkan kepada KejaksaanRI pada 26 Desember 2000. Sayangnya, laporan ini di-peti-es-kan.Anehnya, berbagai jajaran pemerintah, termasuk tim negosiasi yangdibentuk Menteri Negara BUMN pada 29 Maret 2005, sama sekali tidakmempersoalkan dugaan KKN itu. Negosiasi dilanjutkan seolah-olah Exxonsudah menjadi pemilik sah hak TAC atas Blok Cepu. Hebatnya lagi,setelah Maret 2006, ExxonMobil menjadi pemegang hak operator dalamkontrak kerja sama bagi hasil dengan Pertamina.Jika Blok Cepu diumpamakan sawah, pemegang TAC mirip petani penggarap.Dengan memegang kontrak baru, si penggarap kini telah menjadi penguasalahan.Kedua, pembentukan tim negosiasi Blok Cepu juga diper-tanyakanlegalitasnya. Tim ini telah mengambil alih wewe-nang direksi Pertaminaseperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 19/2003 tentang Badan usahaMilik Negara. Tim negosiasi berunding dengan Exxon untuk dan atas na-maPertamina.Ketiga, dalam jadwal semula, joint operation agreement (JOA) rencananyaakan ditandatangani Juni 2006. Tapi pe-nan-datanganannya dipercepat keMaret 2006, bertepatan de-ngan kunjungan Menteri Luar Negeri AmerikaSerikat.Keempat, adanya penggantian Direktur Utama Pertamina sebelum kedatanganMenteri Luar Negeri Amerika. Saya tidak peduli Dirut Pertamina maudiganti seribu kali. Tapi penggantian ini, adanya tim negosiasi, danmunculnya PP 34/2005, memberikan indikasi adanya upaya yang sistematisuntuk menjadikan Exxon operator Cepu.Terakhir, adanya kampanye bahwa Pertamina tidak sanggup mengelola BlokCepu dan tidak mempunyai dana. Masalah kesanggupan ini sudah dibantaholeh para ahli geologi dan geofisika Indonesia, dan tidak lagidijadikan argumen. Masalah dana, sudah terbantahkan dengan potensipenerbit-an obligasi dan dana perbankan.Masih banyak keganjilan lain, mulai dari cost recovery, biayaeksploitasi, potensi cadangan sebenarnya, hingga man-faat bagi rakyat.Dalam sebuah iklan yang dibuat Exxon disebutkan Indonesia akan menerimaRp 33 triliun per tahun. Tapi saya menghitung seharusnya itu jauh lebihbesar karena biaya produksinya bisa ditekan jadi US$ 1,6 per barel.Saya masih berkukuh, Blok Cepu akan lebih memberikan "sebesar-besarnyakemakmuran rakyat" jika dikelola Pertamina.MBM TEMPO Edisi. 05/XXXV/27 Maret - 02 April 2006
Comments:
Anda tidak perlu publish content ini.Saya memiliki beberapa informasi yang pasti menarik untuk anda.hubungi saya melalui e-mail,dengan kode 239uw12. Anda di Melbourne? Sometimes i went there... wanna meet me..?let see if SENO RAYA can sadap me in this line... C U...!!

ABWEHRMEISTER
 
pertamina makin suram pak.. masa depannya..

betul, SPBU skrg ini banyak dimiliki pertamina dibanding perusahaan asing [shell, petronas, dll]

tapi inget, di arena hulu, pertamina hanya menguasai 10% nya. siapakah yg 90%-nya? exxon n the gank lah
 
Post a Comment

Links to this post:

Create a Link



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?


blog-indonesia.com



PageRank

Flag sejak Agustus 2009 free counters