Tambahan tentang Papua » INTELIJEN INDONESIA

Friday, April 07, 2006

Tambahan tentang Papua

Sebuah tulisan yang cerdas dari seseorang yang mungkin lebih pantas menjadi Menteri Hukum dan Perundang-undangan Indonesia daripada Menteri yang sekarang.

Ma'af...awal tulisan diatas tidak bermaksud subyektif, hanya sebuah kalimat apresiatif atas artikel dari salah seorang tokoh kalangan LSM yang sering kurang didengarkan oleh pemerintah RI.

Mengapa saya masukkan dalam Blog I-I, bila memang banyak analis intelijen yang membaca Blog I-I ini, maka hanya akan dua reaksi:

1. Sepenuhnya setuju dengan artikel saudara RN
2. Menolak hanya karena ketidaksepahaman dengan mainstream perjuangan saudara RN

Saya yakin mayoritas analis intelijen yang belum terkontaminasi oleh kepentingan politik akan memilih reaksi pertama.

Dimana pentingnya pendapat subyektif saya ini....tidak lain bahwa pemikiran intelijen khususnya kalangan analis sesungguhnya sangat dekat dengan pemikiran kalangan LSM dan Akademis dibanding dengan pemikiran untuk politik kekuasaan.

Beberapa bulan sebelum hubungan RI-Australia menghangat, saya sudah menulis warning tentang masalah Papua, sungguh sangat diharapkan pemerintah RI segera melakukan evaluasi menyeluruh yang mungkin memerlukan pemahaman yang lebih cerdas dan lebih dekat pada prinsip-prinsip kemanusiaan universal.


Silahkan menyimak artikel saudara RN berikut ini.

sumber : http://www.kompas.com/kompas-cetak/0604/06/opini/2562135.htm

Kamis, 06 April 2006
Mencari Suaka Itu Konstitusional
Rachland Nashidik

Kegusaran Indonesia pada Australia harus diletakkan ke dalam cara berekspresi yang cerdas dan benar. Jika tidak, kita akan dikenang sebagai bangsa yang senang mempermalukan diri sendiri.

Hak mencari suaka politik adalah hak individual. Sepenuhnya terserah kepada si individu untuk memutuskan kapan dan mengapa hak itu digunakan. Pikiran dan tubuh manusia bukanlah yurisdiksi negara. Pemerintah tidak boleh merasa memiliki pikiran dan tubuh warganya meski atas nama kedaulatan negara.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah orang pertama yang tidak boleh lupa: hak suaka politik ini dilindungi amandemen kedua UUD 1945, persisnya oleh Pasal 28 G Ayat 2. Bunyinya, "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain".

Bagian hukum nasional
Perlindungan terhadap hak ini, termasuk kewajiban menghormati prinsip non-refoulement・prinsip berstatus jus cogens yang isinya melarang pengembalian pencari suaka politik ke negara asal juga telah jadi bagian hukum nasional. Pertama oleh ratifikasi Republik Indonesia terhadap International Covenant on Civil and Political Rights (2006); dan sebelumnya terhadap Convention Against Torture (1998) di mana non-refoulement adalah prinsip fondasionalnya.

Jauh sebelumnya, preseden perlindungan yang sama dapat ditemukan dalam Surat Edaran Perdana Menteri Nomor 11/RI/ 1956 tanggal 7 September 1956 tentang Perlindungan Pelarian Politik.

Surat Edaran yang ditandatangani Mr Ali Sostroamidjojo itu menyatakan, "Indonesia melindungi pelarian politik yang masuk dan yang sudah berada di wilayah Indonesia, berdasarkan hak dan kebebasan asasi manusia, serta sesuai dengan hukum kebiasaan internasional."

Indonesia tidak bisa mengakui dan menjamin hak itu sambil pada saat bersamaan kelihatan memusuhinya.

Visa proteksi sementara
Departemen Luar Negeri Indonesia seharusnya bisa menjelaskan kepada Presiden, pemberian visa proteksi sementara (temporary protection visa) bukan akhir yang bahagia bagi para pencari suaka politik ke Australia.

Visa ini berlaku sementara dan akan dievaluasi setelah tiga tahun. Selama itu setiap pencari suaka yang telah diakui statusnya di bawah hukum internasional sebagai refugee tidak bisa melakukan perjalanan ke luar Australia, meski sekadar untuk menemui keluarga yang tercerai. Jika memaksa, mereka akan kehilangan status humanitariannya dan bakal ditolak masuk kembali ke Australia.

Bagi mereka juga tak ada fasilitas negara untuk kesejahteraan, bantuan pekerjaan, atau sekadar biaya untuk belajar bahasa Inggris. Pihak yang tersisa untuk membantu mereka adalah lembaga-lembaga masyarakat yang, dalam urusan refugee ini, dibatasi aksesnya terhadap dana masyarakat yang tersedia.

Kepahitan dari kenyataan itulah yang akan segera dialami para pencari suaka asal Papua. Segera setelah tiga tahun yang sulit, mereka pun harus membuktikan ulang keabsahannya sebagai refugee. Akankah pada tahap itu mereka kembali lolos?

Saya tidak punya angka untuk menebak. Namun, sejumlah penelitian menyebutkan, Australia hanya menerima satu refugee untuk setiap 1.583 warga Australia. Jumlah itu jauh lebih kecil dibanding Inggris (1:530) atau Tanzania (1:76).

Apa yang bisa dilakukan?
Apa yang bisa kita lakukan? Indonesia, tentu saja, berhak membela diri dari berbagai sangkaan terhadap dirinya. Namun, pemerintah harus melakukannya dalam penghormatan yang konsisten terhadap hak dan kebebasan asasi manusia.

Indonesia bisa membuktikan kepada Australia kerapuhan validitas dari klaim yang diajukan pencari suaka. Namun, hak mereka untuk meninggalkan Indonesia harus dihormati. Adalah cerdas dan terhormat bila Jakarta dapat menjadikan proses pembuktian itu sebagai tulang punggung diplomasi untuk meyakinkan Canberra agar menyediakan bagi mereka mekanisme naturalisasi, bukan status refugee.

Oleh karena itu, merayakan imparsialitas hukum adalah langkah yang sebaiknya ditempuh.

Sebenarnya hukum internasional menyediakan fasilitas untuk menangani dispute antarnegara dalam masalah refugee melalui International Court of Justice. Masalahnya, sampai hari ini, Indonesia belum meratifikasi Konvensi Geneva tahun 1951. Akibatnya, Indonesia tidak bisa memanfaatkannya untuk menantang keputusan Australia.

Namun, kita sama sekali belum terlambat. Departemen Luar Negeri harus ditugasi untuk mempercepat ratifikasi terhadap Geneva Convention Relating to the Status of Refugees dan protokolnya, dari tahun 2009 menjadi tahun depan. Prinsip non-retroactivity tidak perlu berlaku bagi kasus suaka ini karena sifatnya yang bisa diargumentasikan sebagai continuing case.

Dan inilah yang paling penting, Indonesia harus bergegas untuk sungguh-sungguh memperbaiki sikap dan kebijakannya di bumi Papua, lagi-lagi dengan mengedepankan imparsialitas hukum yang teguh dan perlindungan penuh atas keseluruhan hak-hak asasi manusia. Jangan main-main dengan hal ini, karena impunity dan keadaan perlindungan hak asasi manusia yang buruk di Papua amat mungkin adalah informasi yang mengondisikan keputusan pejabat imigrasi di Australia, kini, dan di masa datang.

Jangan lupa, Potret Papua sebenarnya adalah made in Indonesia. Apa yang dilakukan Australia hanya memungut potret yang terbuang itu, memberi pigura, lalu memasangnya di dinding hall of shame yang entah untuk apa mereka buat.

Tiga tahun adalah masa yang singkat bagi mereka yang mendapat temporary protection visa dari Australia. Namun, itu adalah kesempatan yang cukup bagi Indonesia untuk membuktikan kepada dunia kesungguhan komitmennya kepada warga Papua.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya segera bersiap untuk kompetisi ini.
------------
Rachland Nashidik Direktur Eksekutif Imparsial, The Indonesian Human Rights Monitor
Comments:
Perlu disadari bagi teman-teman yang berminat megetahui tentang permasalahan giat intelijen asing di papua,
1. bawasanya aparat di wilayah papua dalam antisipasi gerakan mereka sangat kesulitan dengan terbatasnya sarana dan prasarana yang ada sekiranya pemerintah pusat mau mengerti dan menyediakan bagi mereka.
2. setiap pelanggaran orang asing yang didapati berniat merongrong wilayah kedaulatan RI di Papua dalam proses penanganan selanjutnya terhenti dengan lemahnya posisi tawar menawar politik bangsa ini jadi yah.. intinya kalo aparat berhasil menemukan pelanggaran mereka paling banter orang asing tersebut cukup ke kedutaannya dan meminta perlindungan.. maka selesai. kasihan mereka itu udah berusaha tapi kandas.
 
Post a Comment

Links to this post:

Create a Link



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?


blog-indonesia.com



PageRank

Flag sejak Agustus 2009 free counters