Sedikit lagi tentang Cakalele RMS » INTELIJEN INDONESIA

Friday, July 13, 2007

Sedikit lagi tentang Cakalele RMS

Seperti biasa investigasi laporan Tempo memang bisa dianggap salah satu yang terbaik di negeri ini, obyektif...berimbang...komprehensif. Dalam laporan Tempo edisi Edisi. 20/XXXIIIIII/ 09 - 15 Juli 2007. (Bukan promosi gratis buat Tempo)

Sebagai sebuah model penyusunan laporan, bolehlah menjadi pelajaran bagi rekan-rekan Blog I-I yang malas mengumpulkan bahan keterangan dan menulis catatan detail. Setelah itu baru melakukan analisa terhadap detail bermakna, dimana dalam kasus Cakalele yang dilaporkan Tempo tersebut perhatikan bagaimana informasi yang disampaikan oleh Presiden RMS Alexander H. Manuputty yang mengklaim aksi anggotanya itu telah lama direncanakan. Katanya, "Itu hak politik rakyat Maluku." Meskipun RMS sudah bermetamorfosis menjadi [deleted]di tengah-tengah masyarakat Maluku, namun hakikatnya masih sama. Betapapun kecilnya, hal ini harus segera diatasi karena pengaruh Langley bisa memperbesarnya seperti dalam kasus Aceh, Timor-Timur dan Papua. Walaupun masalah RMS hanya sebuah persoalan minor bagi AS, namun cukup mengganggu bagi Indonesia.

Sebuah klaim yang mandul namun menjadi berbahaya serta perlu dicatat secara seksama. Dalam hal ini, peranan Langley yang telah lama memelihara Alex sebagai kuda hitam untuk mengalihkan perhatian pemerintah Indonesia memang cukup lihai. 4 tahun lalu, operasi mengamankan agen Alex oleh CIA dilakukan berdasarkan argumentasi bahwa Alex akan dibunuh yang mana bisa melemahkan pembelaan politik RMS di fora internasional.

Khusus mengenai kasus Cakalele, oposisi terhadap pemerintahan SBY dalam kasus separatisme bukan hanya yang berada dan berasal dari luar seperti Alex dan pengendalinya di AS, melainkan juga lahirnya sekitar 3 oposisi internal SBY yang harus diawasi secara serius.

Pertama adalah kelompok militer yang anti SBY, hal ini sudah diketahui intelijen namun belum sepenuhnya terkendali.

Kedua adalah kelompok militer mengambang yang kebanyakan merupakan perwira aktif yang sewaktu-waktu siap membelot terhadap SBY dengan melakukan sabotase. Betapapun ditutup-tutupi oleh petinggi TNI, dalam kasus Cakalele, Blog I-I menyarankan langkah tegas berupa hukuman atas tindakan tidak loyal tersebut.

Ketiga adalah kelompok politik yang masih bermain dalam tataran wajar yang fungsinya hanya menggosok setiap isu menjadi semakin panas guna menggerogoti citra SBY.

Mengapa Blog I-I tidak menyoroti Polisi dan intelijen, sejauh ini dua institusi tersebut adalah institusi yang memegang erat tugas pokok dan amanat hukum. Apakah berarti militer tidak? yang perlu dilakukan adalah semacam penelitian khusus dalam internal militer yang bisa membahayakan masa depan Indonesia Raya.

Atau langkah lain yang diperlukan adalah memberikan perhatian yang lebih serius kepada berbagai persoalan dalam tubuh militer. Khususnya dalam mendorong reformasi total militer termasuk kompensasi yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Silahkan membaca artikel Tempo yang sangat menarik tersebut....



Edisi. 20/XXXIIIIII/ 09 - 15 Juli 2007

Nasional
Setelah Tari itu Dimainkan...

Insiden itu terjadi juga meski ribuan tentara dan polisi dikerahkan
untuk menjaga Presiden Yudhoyono: 28 penari cakalele liar mendekati
Presiden dan hampir saja membentangkan bendera Republik Maluku
Selatan. Aparat keamanan saling tuding.

Di Los Angeles, Amerika Serikat, Presiden RMS Alexander H. Manuputty
mengklaim aksi anggotanya itu telah lama direncanakan. Katanya, "Itu
hak politik rakyat Maluku."

DARI Los Angeles, Amerika Serikat, sesumbar itu dikumandangkan. "Sudah
saatnya Indonesia mengembalikan negara kami," kata Alexander H.
Manuputty, Presiden Republik Maluku Selatan. Empat tahun sudah ia
bermukim di Amerika, setelah melarikan diri karena dituding aparat
mengibarkan bendera disintegrasi.

Alex, kini 60 tahun, meminta pemerintah Indonesia membebaskan mereka
yang ditahan akibat insiden cakalele. Ia pun meminta mereka yang luka
diobati. Yang lain, "Tidak perlu mereka dikejar-kejar. "

Katanya, tarian cakalele telah lama disiapkan RMS—organisasi yang
diklaim Alex beranggota 1,5 juta orang. Tujuannya, "Mengumumkan kepada
dunia internasional tentang keadaan Maluku yang sebenarnya." Alex pun
mengajak pemerintah Indonesia berunding.

Insiden cakalele yang disebut Alex adalah penari liar yang berhasil
mendekati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat dua pekan lalu.
Ketika itu Presiden hadir di Ambon untuk menghadiri peringatan Hari
Keluarga Nasional.

Hujan mengguyur Ambon ketika 28 penari cakalele itu datang membawa
parang dan tombak kayu. "Mau apa?" kata Kepala Satuan Brigadir Mobil
Kepolisian Daerah Maluku, Komisaris Besar Rahmat Hudail, yang sedang
berpatroli, kepada salah seorang dari mereka. "Mau menari, Pak," kata
mereka. Polisi itu berlalu.

Presiden tiba pukul 09.30 waktu setempat. Ambon dijaga sangat ketat
sejak pagi. Lebih dari 2.500 polisi dan tentara diturunkan, 355 orang
di antaranya berjaga di sekitar Kepala Negara. Mereka yang
keluar-masuk mesti menunjukkan identitas khusus, yang ditandatangani
pejabat provinsi dan Komando Daerah Militer Maluku.

Rombongan "pria penari" itu terus bergerak. Karena dianggap mengganggu
lalu lintas, mereka hendak dibubarkan seorang tamtama polisi. Mereka
lalu dibawa ke area parkir Lapangan Merdeka. Tapi mereka terus mencari
peluang masuk ke lapangan.

Lalu kesempatan itu datang: para penari katreji, tarian penyambut
Presiden, selesai beraksi. Mereka hilir-mudik di pintu lapangan.
Penari tak diundang itu memanfaatkan kesempatan tersebut. "Mereka
mengikuti penari katreji melalui pintu di dekat kantor gubernur," kata
Kepala Polda Maluku, Brigadir Jenderal Guntur Gatot Setiawan.

Maka, terjadilah insiden itu. Dua puluh delapan pria melepas baju di
kantor Sinode untuk menarikan cakalele di depan Presiden. Mereka
melompat-lompat dan mengacungkan senjata kayu. Baru 10 menit kemudian,
Presiden, para menteri, undangan, dan aparat keamanan menyadari ada
yang tak beres. Tarian itu ternyata tak masuk daftar acara. Apalagi
para penari mencoba membentangkan bendera Republik Maluku Selatan
(RMS)—kain biru, putih, hijau, merah yang kerap disebut Benang Raja.

Guntur Gatot dan anak buahnya plus Pasukan Pengamanan Presiden
menggiring mereka ke luar lapangan. Detasemen Khusus 88 Antiteror
kemudian menangkap para penari itu di luar lapangan. Polisi menyita
bendera RMS dan selebaran berisi tuntutan penarikan TNI dan Polri dari
Maluku.

l l l

TARIAN cakalele di Ambon itu membuat pejabat keamanan di Jakarta
saling tuding. Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan
Keamanan menurunkan tim investigasi ke Ambon, Senin pekan lalu. Mereka
terdiri dari sekretaris kementerian Letnan Jenderal Agustadi Sasongko;
Asisten Operasional Kepala Staf Umum TNI Mayor Jenderal Bambang
Darmono, dan Deputi Kementerian Bidang Pertahanan Negara Brigjen R.
Simbolon.

Tim investigasi, menurut Agustadi, menyimpulkan adanya koordinasi yang
buruk antara bagian acara dan bagian pengamanan. Pasalnya, "Tarian
cakalele tidak ada dalam daftar acara tapi bisa masuk," kata mantan
Panglima Kodam Jaya itu. Menurut dia, aparat terkecoh karena pemimpin
penari itu mengenakan tanda pengenal resmi dari panitia.

Namun kurangnya koordinasi itu agak aneh. Kunjungan Presiden ke suatu
daerah—apalagi di wilayah yang dianggap rawan seperti Ambon—pasti
disiapkan jauh-jauh hari. Sebelum Presiden tiba, paling tidak ada dua
tim pendahulu yang dikirim untuk menyiapkan berbagai hal, terutama
masalah pengamanan.

Abdullah Mahmud Hendropriyono, mantan Kepala Badan Intelijen Negara,
menuturkan tim pendahulu pertama biasanya terdiri atas sekretaris
militer, kepala protokoler istana, dan komandan pasukan pengamanan
presiden. "Sekretaris militer menjadi koordinatornya, " katanya.

Tim pendahulu itu membawa skenario yang telah disusun di Jakarta.
Skenario itu lalu diperbaiki berdasarkan hasil peninjauan pertama. Tim
pendahulu kedua tiba beberapa hari sebelum kedatangan Presiden. Selain
tim pendahulu itu, menurut Hendropriyono, petugas dari Badan Intelijen
Negara juga dikirim secara terpisah.

Seorang perwira yang pernah berpengalaman mengamankan presiden
menuturkan, menjelang kedatangan kepala negara, panitia menggelar
gladi kotor dan gladi bersih. Dua gladi itu melibatkan semua pengisi
acara dan petugas keamanan.

Di situlah mereka mengetahui detail acara demi acara, rute yang akan
dilalui presiden, tempat para pengisi acara berganti pakaian, juga
petugas di setiap pos penjagaan. "Pada hari H, para petugas itu harus
berada di tempat sesuai dengan saat gladi bersih," katanya. "Tidak
boleh ada yang berpindah."

Pada hari H, penjagaan lebih diketatkan. Semua barang yang hendak
dibawa masuk lokasi acara harus diperiksa. Untuk mencegah kemungkinan
buruk, anggota Komando Wanita Angkatan Darat (Kowad) atau polisi
wanita (polwan) bahkan ditugasi menjaga tempat perempuan berganti pakaian.

Sebagian dari tentara menanggalkan baju seragamnya. Mereka bersalin
rupa menjadi warga biasa. Ada yang disiapkan untuk ikut mengelu-elukan
presiden. "Kadang-kadang, petugas ikut merekayasa agar lalu lintas
menuju lokasi acara presiden menjadi macet. Tujuannya agar gerak
rombongan demonstran terhambat sehingga tidak bisa mendekati
presiden," katanya.

Persiapan semacam itu bukannya tak dilakukan saat Presiden Yudhoyono
berkunjung ke Ambon. Menurut Panglima Kodam XVI/Pattimura, Mayor
Jenderal Sudaimady Subandi, persiapan sudah dilakukan sejak awal Mei
lalu. Bersama Kepala Polda, ia pun berkoordinasi dengan Menteri
Sekretaris Negara Hatta Rajasa di Jakarta, sepekan sebelum kunjungan
Presiden (lihat Parang Kayu dari Pintu yang Lain).

Dalam rapat itu, menurut Janzi Sofyan, staf khusus Kepala Badan
Intelijen Negara, lembaganya memberi sinyal adanya tiga hal yang harus
diwaspadai selama kunjungan Yudhoyono. "Yaitu aksi pengibaran bendera
RMS, demonstrasi pengungsi korban konflik, dan aksi aktivis lingkungan
hidup," katanya.

Presiden pun mengakui adanya peringatan dari para pembantunya beberapa
hari sebelum berkunjung ke Ambon. "Atas informasi itu, saya meminta
acara ini dipersiapkan baik-baik agar jangan ada yang mengganggu,"
katanya, beberapa saat setelah para penari cakalele digiring ke luar
lapangan.

Dengan persiapan yang gegap-gempita itu, kemungkinan buruknya
koordinasi sebenarnya bisa dikecilkan. Usman Hamid, Koordinator Komite
untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), mengungkapkan
kemungkinan lain: potensi kekacauan itu sudah diketahui sebelumnya
tapi dibiarkan dengan maksud tertentu. Ada kabar, seorang perwira dari
korps polisi militer sengaja membiarkan para penari masuk. Tapi
informasi itu dibantah Letjen Agustadi. "Jangan berburuk sangka," katanya.

l l l

MASA jaya RMS terjadi pada pertengahan 1970-an. Di Belanda, mereka
melakukan beberapa aksi. Di antaranya pada 4 Desember, ketika sejumlah
anggota kelompok itu menyerbu kedutaan Indonesia di Den Haag. Seorang
pegawai konsulat tewas dalam insiden itu (lihat Naik-Turun Benang Raja).

Sejak penyerangan itu, pemerintah Belanda mengizinkan kantor
diplomatik Indonesia dijaga prajurit Komando Pasukan Khusus
(Kopassus). Padahal, lazimnya aparat lokallah yang bertanggung jawab
atas keamanan misi diplomatik negara asing. "Dulu anggota Kopassus di
sini sampai 15 orang, tapi kini tinggal empat," kata Mulya Wirana,
konsuler masalah politik kedutaan RI di Belanda.

Kini aktivitas RMS di Belanda tak lagi terdengar meski di sana
bermukim sekitar 45 ribu orang Maluku. Baru setelah aksi penari
cakalele, mereka muncul lagi. Pada Rabu pekan lalu, sebagian dari
mereka mendatangi kedutaan RI di Tobias Asserlaan, wilayah perkantoran
diplomatik di Den Haag.

Para aktivis RMS itu membentangkan poster di luar pagar kantor
kedutaan yang rimbun. Di antaranya bertulisan tuduhan bahwa pemerintah
Indonesia telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Spanduk lain
berbunyi: "Kemerdekaan adalah hak asasi manusia yang paling fundamental" .

Di luar itu, simpatisan RMS di Belanda tak banyak lagi: jumlahnya bisa
dihitung dengan jari, beberapa di antaranya bahkan sudah lanjut usia.

Budi Setyarso, Faisal Asegaaf, Mochtar Touwe (Ambon), Kusmayani Rini
(Brussel)


Comments:
om....klo denger2 bentuk negara kesatuan republik indonesia (NKRI) akan segera berakhir? iya ta om....?
dan denger2 lagi Indonesia akan terpecah menjadi berpuluh2 negara....
gimana neh....
 
Mengapa info dari BIN tentang akan adanya demo pada saat Haganas di Ambon itu hanya bersifat umum saja dan tidak spesifik menunjuk akan adanya tarian cakalele di depan SBY, sehingga terkesan info dari BIN itu tidak akurat dan hanya basa-basi saja?
 
Post a Comment

Links to this post:

Create a Link



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?


blog-indonesia.com



PageRank

Flag sejak Agustus 2009 free counters