Perang Fikiran » INTELIJEN INDONESIA

Tuesday, March 04, 2008

Perang Fikiran

Sebagai prajurit perang fikiran aku menghilang

Sekitar satu bulan saya tinggalkan Blog I-I, tak disangka ada puluhan komentar dan e-mail. Maaf baru saya tanggapi pagi ini, semoga sahabat Blog I-I tidak kapok untuk mengkritisi maupun menyampaikan analisanya yang akan sangat bermanfaat bagi NKRI.
Sebagian sahabat bertanya-tanya dan menyampaikan catatan-catatan yang bagus maupun yang pedas. Tetapi beginilah adanya rumah Blog I-I dengan segala kekurangannya.


Sepintas lalu saya melihat sahabat Blog I-I masih setia meramaikan beranda Blog I-I, saya hanya bisa terharu dan sangat berterima kasih. Karena ibaratnya sahabat Blog I-I sangat baik hati mau menengok prajurit sekarat yang sedang berdiri di depan liang kuburnya.

Izinkan saya, kali ini menuliskan sesuatu yang mungkin sering luput dari pandangan komunitas intelijen maupun masyarakat umum. Intelijen hidup dengan segala pencitraan yang seringkali tidak terbayangkan oleh intel yang menjalaninya.

Seringkali seorang prajurit perang fikiran (intel) juga bertempur dalam ruang pikirnya sendiri tentang apa-apa yang sudah dilakukannya. Akankah terampunkan dalam pengadilan akhir di hadapan Yang Maha Kuasa? Siapa yang akan menyelamatkannya?

Bertanya-tanya juga dalam ruang fikirnya, adakah kebaikan yang bisa dicapai dengan kejahatan? siasat demi siasat menggerogoti kejernihan hati. Kebiasaan untuk menempatkan kepentingan nasional, eksekutif serta pimpinan di atas kepentingan lain mungkin saja menabrak kebaikan dan kebenaran sejati.

Meyakinkan hati dan pikiran bahwa menjadi seorang intel adalah juga menjalani kebaikan seringkali goyah dalam ketidakpastian langkah kebaikan itu sendiri. Bahkan terhapus dari ingatan seorang intel untuk rasa bersalah, berlindung dengan pembenaran-pembenaran langkah yang ternyata tidak baik, bahkan cenderung teramat jahatnya.

Perhatikan perjalanan sejarah bangsa kita, peranan intelijen bukan saja dalam membangun NKRI, tetapi juga dalam menggerogotinya dengan mabuk kekuasaan dalam sistem otoriter-militeristik. Entah sudah berapa banyak kelukaan yang tercipta dalam pembangunan bangsa Indonesia. Begitulah hidup...setidaknya sebelum kita masuk ke alam kubur ada kesadaran dan tahu persis apa-apa yang harus dipertanggungjawabkan dalam kekerasan memegang rahasia negara.

Perang fikiran dalam diri seorang intelijen adalah keniscayaan yang tidak terhindarkan. Apalagi bagi mereka yang benar-benar telah mengalami pahit getirnya dunia intelijen.

Dalam masa-masa akhir perjalanan saya, ada semacam keyakinan bahwa intelijen bisa mencapai tujuannya dengan jalan kebaikan dan kebajikan, dimana tujuan menjaga kepentingan nasional harus dipahami secara lebih dalam dengan pematangan konsep operasi yang tidak terjebak dalam taktik jangka pendek seperti pada masa Orde Baru. Kekeliruan dalam mengelola persoalan bekas propinsi Timor Timur, Aceh, Maluku, Papua, serta isu Islam radikal sangat jelas disebabkan konsep usang intelijen militer yang selalu berada dalam keadaan ketakutan untuk kalah. Sehingga langkah represif dan operasi "jalan singkat" ditempuh demi NKRI.

Tidak ada yang salah dengan konsep demi NKRI, tetapi metodenya sangat sembrono dan sudah tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Mengapa banyak unsur pimpinan keamanan nasional menjadi sangat ketakutan dengan kunjungan orang asing ke wilayah yang dinilai "bermasalah". Adalah menjadi kedaulatan Republik Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI. Namun metode penjagaan kedaulatan tersebut seyogyanya bisa terintegrasi dalam metode pembangunan bangsa yang menyeluruh. Selain itu, ada semacam blue print jangka pendek dan jangka panjang yang pada gilirannya akan semakin memantapkan kebangsaan Indonesia dalam kebhinnekaan.

Semoga tulisan singkat ini mampu merangsang sahabat Blog I-I untuk memikirkan secara lebih serius konsep maupun langkah-langkah nyata untuk menjamin eksistensi NKRI yang kuat baik dalam konsolidasi internal seluruh komponen bangsa, maupun dalam menghadapi tantangan dinamika internasional.

Seno


Comments:
Pak Seno, apakah bapak satu generasi dengan Pak Siswondo dan kenal dengan pak Leo Ngali
 
Pak Seno segenarasi dengan Pak Siswondo dan kenal dengan Pak Leo Ngali
 
pak, saya tidak bgitu mngerti dengan dunia intelejen, konspirasi, atau apalah namanya itu dunia yang bapak geluti....saya sebagai orang awam hanya mneginginkan perubahan menuju indonesia yang lebih baik, kita butuh action yang lebih berarti dari pemerintah negara ini, bukan "tayangan" saling sikut demi keuasaan sementara lagi-lagi rakyat hanya jadi tumbal...wassalam!
 
Terus Kawan² Pak Senopati sendiri gimana, kenapa kok Selalu gampang kebobolan? Kedaulatan janga di serahkan pada Rakyat, rakyat cuman tahunya mengekor, kalo pemimpin bilang perang, rakyat pasti ikut perang, lha ini tentara dan intel pada "bisnis" masak rakyat yang mau disuruh mati dulu?
 
Saya setuju dengan tulisan pak Seno. Lebih dari 5 tahun saya bergelut dalam bidang intelejen, meski cakupan bidang yang saya geluti tidak seluas bapak. Setuju sekali bahwa, disukai atau tidak, peran intelejen adalah dalam rangka melindungi keutuhan NKRI. Sayangnya, dalam perjalanan sejarah bangsa, blue print tersebut tidak terjaga. Jangankan yang jangka panjang, untuk rancangan jangka pendek saja, seringkali 'ter-belok-kan' atas dasar kepentingan sebuah unsur yang bernama 'penguasa'. Kalau sudah begini, siapa yang disalahkan, inetelijen sebagai garda atau pemimpin?
 
keep fight..with soul 4 de glory of N.K.R.I
 
Wawancara dengan Mayjen TNI Saurip Kadi, Menggalang Revolusi Senyap,
Revolusi Berpikir

Nama Mayjen TNI Saurip Kadi seakan-akan tenggelam setelah munculnya
isu "Dokumen Bulak Rantai" pertengahan tahun 2000. Dalam dokumen itu
disebutkan bahwa Pangkostrad Letjen TNI Agus Wirahadi Kusumah (alm)
dan Aster KSAD Mayjen TNI Saurip Kadi bersama sejumlah perwira
tinggi TNI AD mengadakan pertemuan untuk membahas reposisi di tubuh
TNI AD.

SETELAH "Dokumen Bulak Rantai" muncul dan menghebohkan, Mayjen TNI
Saurip Kadi dicopot dari jabatan sebagai Aster KSAD dan digantikan
Mayjen TNI Sang Nyoman Suwisna, 29 Juni 2000. Selanjutnya Saurip
Kadi jobless di Markas Besar (Mabes) TNI AD. Sementara itu, Letjen
TNI Agus Wirahadi Kusumah tetap menduduki jabatannya sebagai
Pangkostrad.
Sejak itulah nama Saurip Kadi nyaris hilang. Namun awal tahun 2008
ini nama Saurip Kadi sebagai perwira tinggi TNI AD yang masih aktif
kembali muncul lewat buku "Mengutamakan Rakyat". Buku tersebut
merupakan hasil wawancara Liem Siok Lan dengan Saurip Kadi.
Isinya sungguh membuat mata kita terbelalak, bulu kuduk kita
berdiri, dan memaksa kita mengelus dada. Tetapi buku tersebut juga
mampu menghadirkan seberkas harapan tentang masa depan bangsa dan
negara Indonesia yang sekarang sedang terpuruk ini.
Buku "Mengutamakan Rakyat" tidak hanya mengungkap fakta dengan
pengamatan yang cerdas dan kritis, tapi juga menawarkan sejumlah
solusi yang sangat spektakuler sekaligus kontroversial.
Selain "Mengutamakan Rakyat" , Saurip juga meluncurkan
buku "Menembus Batas". Berikut ini wawancara Duta dengan Mayjen TNI
Saurip Kadi di Surabaya, Selasa (15/4), yang dipadu dengan kutipan
bukunya yang memang disajikan dalam bentuk wawancara.

Apa motivasi Anda menulis buku ini?
Untuk memberi solusi bagi bangsa agar bisa keluar dari keterpurukan.
Karena tanpa solusi sampai kapan pun niscaya bangsa ini tidak akan
pernah bisa keluar dari keterpurukan.

Judul buku Anda "Mengutamakan Rakyat" cukup provokatif, apakah ada
motif tertentu, misalnya untuk mencalonkan diri menjadi Capres.
Pertanyaan seperti ini wajar karena bangsa ini terlalu lama dibangun
dengan intrik dan konflik serta fitnah, sehingga anak bangsa lebih
cenderung curiga mencurigai apalagi terhadap munculnya gagasan-
gagasan baru tentang kenegaraan. Persoalan mencari pemimpin adalah
urusan rakyat. Buku ini semata-mata untuk menawarkan solusi yang
bisa digunakan untuk segera mengakhiri keterpurukan. Penilaian
provokatif atau tidak tergantung sudut pandang masing-masing.

Kalau begitu apa tujuan sesungguhnya dari penerbitan buku ini.
Melalui buku ini saya berharap sebanyak mungkin anak bangsa ini
menanyakan kepada calon presiden: Apa solusi yang disiapkan kalau
dirinya terpilih untuk mengakhiri keterpurukan ini? Kesadaran ini
menjadi sangat mendasar, agar yang berani mancalonkan atau
dicalonkan sebagai capres adalah figur yang punya solusi dan
paradigma baru dalam mengelola negara ke depan, bukan pemimpin yang
sekadar melanjutkan model dan cara-cara lama yang nyata-nyata telah
membawa kita terpuruk. Tegasnya dia yang kelak tampil adalah yang
siap untuk melakukan perubahan agar bangsa ini bisa keluar dari
keterpurukan guna membangun peradaban baru yang lebih baik.

Anda sepertinya ingin mengatakan ke depan perlu pemimpin yang kuat?
Anda benar, tapi kurang lengkap. Benar karena kita ke depan memang
bangsa ini butuh pemimpin yang kuat, yang tidak takut untuk
mendobrak aturan hukum yang selama ini membelenggu, namun dia mutlak
harus punya solusi untuk mengakhiri keterpurukan. Fakta membuktikan
orang kuat sekaliber Bung Karno dan Soeharto, pemerintahannya
berujung dengan krisis nasional, bahkan dirinya dilindas oleh sistem
yang mereka besarkan sendiri. Dan yang pasti rakyatlah yang paling
besar menanggung risiko yang ditimbulkannya.

Kalau begitu apa dan di mana persoalan utama yang dihadapi bangsa
ini?
Bangsa ini belum mempunyai sistem kenegaraan yang secara objektif
rasional mampu memberi jaminan bahwa negara akan berhasil
melaksanakan misinya dengan baik. Maka sekuat apa pun presidennya,
mustahil mampu mengantar bangsa ini mencapai tujuan. Ibarat
kendaraan, sehebat apa pun seorang sopir, kalau kendaraannya bobrok
maka mustahil bisa memberi jaminan akan sampai tujuan dengan
selamat. Bukankah yang terjadi hanya mengantar bangsa ini masuk
jurang keterpurukan, inilah yang dialami bangsa kita saat ini.

Konkretnya bagaimana?
Lihat saja dari sisi politik makro, bukankah perpolitikan kita hari
ini terbelenggu oleh oligarki dan kartel. Bagaimana mungkin seorang
kepala daerah, katakanlah gubernur, setelah terpilih tidak korupsi,
kalau untuk ikut Pilkada saja membutuhkan ratusan miliar. Siapa pun
dia yang telah mengeluarkan modal begitu besar, wajar saja kalau
dana yang dikeluarkan itu harus kembali dengan keuntungan yang
berlipat. Dalam sistem kepartaian juga sama saja, lihat saja mereka
sesungguhnya sudah bagi-bagi lahan sumber pendanaan, melalui
departemen dan korporasi BUMN. Dampak yang tidak bisa dielakkan
kedaulatan tidak lagi di tangan rakyat, tapi di tangan partai dan
juga elite yang berkuasa. Dan begitu pula aspek-aspek lainnya sudah
begitu ruwetnya, maka kita perlu paradigma baru.

Bisa dijelaskan paradigma baru yang Anda maksud?
Oh ya, itu kemutlakan. Lihat saja Pemilu 2004, kita menggunakan
pemilu langsung. Artinya legitimasi presiden diperoleh langsung dari
publik, artinya bukan dari partai dan atau DPR. Konsekuensi pemilu
langsung, kabinet yang dibentuk seharusnya kabinet zaken, bukan
kabinet partai apalagi koalisi partai. Tapi ini bukan salah SBY,
karena UUD membenarkan presiden bisa di-impeach di luar alasan
hukum. Belum lagi sistem perwakilan, mana ada dalam sistem
presidensiil anggota DPR kok wakil partai. Belum lagi dalam
pengelolaan ekonomi. Perekonomian kita selama ini hanya melanjutkan
sistem perekonomian kolonial. Kita terus terjebak pada text book
yang ada. Padahal zaman sudah berubah, dalam kaitan global tidaklah
mungkin model yang berlaku selama ini kita teruskan.

Bisa diberikan contoh?
Contoh konkret adalah tidak terserapnya dana-dana bantuan asing yang
sudah di-plegde untuk rehabilitasi korban tsunami Aceh dan Nias.
Dana tersebut datang sendiri dan dalam jumlah besar. Terus ngapain
pemerintah sibuk roadshow ke berbagai negara untuk menarik investor.
Dalam pengelolaan sumber daya alam, bagaimana mungkin para pemegang
lisensi tambang batu bara umpamanya, dengan bermodalkan lisensi saja
mereka bisa mengeruk uang dari money market (bursa efek) dalam
jumlah yang besar. Belum lagi keuntungan dari bisnis itu sendiri.
Naifnya, di saat yang sama Pemerintah mau membangun rumah sakit di
sekitar wilayah tambang itu sendiri harus mencari investor. Ini kan
artinya salah urus. Begitu pula di aspek kehidupan lainnya,
seluruhnya mutlak perlu ditata ulang.

Anda tadi bilang saat ini sistem politik kita sudah masuk dalam
kondisi oligarki dan juga kartel. Ke depan perubahan apa yang Anda
harapkan?
Memang tidak mudah tapi bukan tidak bisa dilaksanakan, banyak negara
termasuk tetangga dekat kita Malaysia dan juga Thailand, dan
sekarang Vietnam, mereka bisa melaksanakan perubahan tanpa berdarah-
darah. Maka kata kuncinya adalah kesiapan solusi mengutamakan rakyat
yang hendak dilaksanakan oleh bangsa ke depan. Dan karena tidak
mungkin perubahan datang dari partai-partai dan elite yang berkuasa
saat ini, maka rakyatlah yang harus merebut kembali kedaulatan yang
kini telah beralih menjadi kedaulatan partai dan elite. Perubahan
model tersebut hanya mungkin ditempuh melalui kehadiran seorang
pemimpin sejati yaitu pemimpin yang punya keberanian lebih, dan
punya komitmen kuat untuk menghentikan keterpurukan dan memulai
membangun peradaban baru Indonesia. Maka melalui pemilu ke depan
bangsa ini harus melahirkan pemimpin yang mempunyai solusi dan
paradigma baru dalam pengelolaan negara ke depan.

Bagaimana mungkin rakyat bisa merebut kembali kedaulatan, apakah
yang Anda maksud revolusi?
Rakyat dari dulu cerdas kok. Rakyat tahu semua kok kelakuan elite
dan apa yang dikerjakan mereka. Melalui gerakan rakyat kita bikin
revolusi senyap yaitu revolusi berpikir. Dengan menjadikan solusi,
mengutamakan rakyat, sebagai kesadaran publik, maka siapa pun yang
berani tampil sebagai Capres mestinya dia yang siap dengan solusi
untuk mengatasi keterpurukan, bukan pemimpin yang tanpa konsep yang
hanya sekadar melanjutkan cara-cara lama begitu saja. Rakyat dan
apalagi tokoh dan para riil pemimpin yang ada di tengah-tengah
masyarakat harus menanyakan dan sekaligus menguji konsep apa,
kebijakan apa, tegasnya solusi apa, yang disiapkan oleh para calon
presiden ke depan untuk mengatasi keterpurukan ini. Bukan janji-
janji yang muluk-muluk seperti yang terjadi selama ini yang sama
sekali tidak kualitatif- kuantitatif, tidak terukur dan tanpa
penjelasan bagimana janji itu akan dipenuhi. Buku ini juga bisa
digunakan sebagai salah satu contoh kontrak sosial tertulis. Kontrak
sosial tertulis bagi calon presiden menjadi penting, agar kelak
rakyat bisa menagihnya secara faktual bila yang ditulis tidak
dilaksanakannya dengan benar dan baik.

Menurut Anda, permasalahan mendasar apa yang kini dihadapi bangsa
kita.
Setidaknya ada 8 masalah besar mendasar yang dihadapi bangsa, (1)
Sistem kenegaraan yang semrawut. (2) Tarik menarik antara pusat dan
daerah yang begitu kuat, hal ini diakibatkan konsep otonomi yang
setengah matang. (3) Partai yang menghisap rakyat, partai memang
butuh dana, namum tidak seharusya dengan menghisap rakyat, (4) BUMN
yang telah menyimpang dari misi utamanya, dan beralih fungsi sebagai
sapi perahan bagi partai dan elite yang ada. (5) Nasib Rakyat yang
telantar, antrean untuk mendapat bahan kebutuhan pokok di mana-mana,
banyak permasalahan kemanusiaan dan sosial tidak tertangani dengan
sigap oleh pemerintah. (6) Kerusakan moral elite yang nyaris
sempurna, korupsi tidak hanya di pusat tapi sudah menular sampai ke
desa-desa, tidak hanya perorangan dan kelompok, sekarang ini malah
sudah berjamaah. Gaji kecil bisa kaya raya tanpa sumber penghasilan
yang jelas, tidak dirasakan sebagai aib atau dosa. (7) Bangsa ini
tidak memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh globalisasi. Padahal
globalisasi akan jalan terus, tak peduli Indonesia siap atau tidak
siap, menerima atau menolaknya. Dan (8), bangsa ini mengabaikan
manfaat kemajuan teknologi, khususnya di bidang telekomunikasi dan
informatika.

SBY Memerankan Simbol, Operatornya JK

"Lihat saja saat Pak Harto, yang berperan jadi operator adalah Bu
Tien, maka sabdo pandito ratu tan ora kena owah menjadi terbukti.
Bahasa Jawanya "idu geni" ludahnya saja api. Yang diomongkan
terbukti. Dengan kadar yang sedikit rendah hal ini terjadi saat Mbak
Mega. Karena peran operator dimainkan sang suami. Sekarang, SBY
memerankan sebagai simbol, operatornya JK." Demikian pendapat Mayjen
TNI Saurip Kasdi. Berikut ini kutipan buku "Mengutamakan Rakyat"
yang bergaya tanya jawab.

Lantas dari mana kita akan memulai. Bukankah sejak tahun 1998 kita
sudah reformasi, dan hasilnya malah menyengsarakan rakyat?
Tahun 1998 bukan reformasi, itu rebutan kekuasaan dari Orde Baru
oleh penerus Orde Baru. Dari Soeharto ke turunannya Soeharto. Lihat
saja sekarang yang pendatang baru di lapis atas, kan cuma Hidayat
Nurwahid, paradigma yang digunakan dalam mengelola negara juga belum
berubah, lantas dari mana kita mengharap adanya perbaikan.
Bicara memulainya, dari perubahan mind set dulu, perubahan paradigma
dari elite bangsa. Dan yang duluan harus berubah adalah presidennya.
Lihat saja Pemilu 2004, kita sudah melaksanakan pemilu langsung,
artinya legitimasi SBY sebagai presiden bukan dari partai, tapi
langsung dari rakyat.
Karena paradigma dalam mendatangkan stabilitas politik belum
berubah, maka dalam menyusun kabinet dan juga pengelolaan dinamika
kekuasaan masih model lama, masih perlu dukungan partai, masih
menghitung suara pendukung pemerintah di DPR. Hal ini sama sekali
bukan kesalahan SBY, tapi sistem politik hasil amandemen memang
ruwet, semerawut dan tidak rasional.

Kira-kira di mana titik keruwetan tersebut?
Kita harus tegas dalam memilih, kalau mau presidensiil maka semua
perangkat dan mekanisme yang digunakan janganlah dicampur dengan
milik parlementer. Kalau dicampur begitu saja akan terjadi proses
saling menjegal, mereduksi dan bahkan saling mendistorsi dan
menegasikan satu dengan lainnya. Akhirnya yang dikorbankan adalah
kedaulatan rakyat berpindah menjadi kedaulatan partai dan elite.
Dalam sistem presidensiil di mana pun, presiden dan anggota DPR sama-
sama sebagai konstanta, artinya tidak bisa diberhentikan di tengah
jalan. Mengapa? Karena rakyat memilih presiden untuk 5 tahun. Rakyat
juga tidak pernah menguasakan kepada partai untuk di tengah jalan
mencopot anggota DPR tuh, lantas dari mana asal usul wewenang partai
bisa mencopot anggota DPR. Rakyat juga tidak pernah memberi kuasa
kepada anggota DPR dan DPD untuk mencopot presiden di tengah jalan,
lah kok ada hal impeach.
Presiden dan anggota DPR bisa saja dicopot, tapi haruslah alasannya
karena hukum, tegasnya kriminal. Lain soal kalau kita hendak
menggunakan sistem parlementer, maka yang diberi kuasa oleh rakyat
adalah partai, artinya partai berhak penuh untuk mengganti anggota
DPR di tengah jalan karena alasan politik sekali pun, ataupun ganti
perdana menteri kalau memang besarnya dukungan di DPR tidak
mayoritas lagi.

Kalau begitu sistem kenegaraan kita salah dong?
Bicara soal sistem kenegaraan bukan soal salah benar, persoalan yang
mendasar adalah objektif rasional apa tidak. Terbukti dalam praktik
oleh banyak negara atau tidak. Hasil kudeta saja asal legitimated
menjadi sah kok, apalagi hasil Sidang Umum MPR kan ya pasti sah
dong. Mari lihat lebih jauh, yang janji dengan rakyat untuk
memberantas korupsi adalah presiden, la kok lembaga yang
menjalankannya KPK yang tidak di bawah presiden.
Lagi, di mana pun negara dan pemerintah haruslah dipisah atau
minimal dipilah. Sehingga ketika pemerintah gagal, atau terjadi
instabilitas di tingkat pemerintahan, tidak sampai merembet ke
negara. Lihat saja Thailand berulang kali kudeta, negaranya tetap
stabil, hari ini ada kudeta, besok turis juga tetap berdatangan
malah jadi tontonan.
Begitu pula Amerika, beberapa bulan lalu Presiden Bush ditentang DPR
dan bahkan oleh partainya, soal Irak, tapi selaku kepala negara Bush
punya hak veto, maka Amerika tetap stabil. Kurang yakin lagi, tolong
cari negara pengikut sistem presidensiil yang mana yang ketua
partainya dicalonkan atau mencalonkan sebagai capres. Yakin hanya di
Indonesia.

Bukankah persoalan yang kini dihadapi bangsa adalah persoalan
ekonomi?
Sama seperti di bidang politik, pemerintahan, dan aspek lainnya,
ekonomi, sistem besarnya juga harus ditata ulang. Ke depan soko guru
ekonomi yaitu koperasi dan BUMN harus direformulasikan dalam bentuk
BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat). Rontoknya 200 konglomerasi, harus
dijadikan pelajaran di mana ke depan kita harus mengganti pendekatan
dengan aglomerasi, kecil-kecil banyak, tapi kuat yang dirangkai
dalam sebuah network perdagangan lokal, regional, nasional dan
bahkan global yang dikaitkan pula dengan kekuatan global financial.
Begitu pula paradigma kebijakan harus diubah dari semula bertumpu
pada kebijakan fiskal, diubah menjadi kebijakan yang mengedepankan
nilai tambah akibat penggunaan teknologi dan manajemen yang
dikaitkan dengan global financial. Secara keseluruhan ke depan kita
harus melaksanakan corporat restructuring menuju Indonesia
Incorporation.

Presiden kita kan dari militer, mengapa dikesankan tidak cekatan dan
publik menilai kurang tegas.
Persoalan lamban dan tegas, sama sekali tidak ada kaitannya dengan
militer atau tidak. Kalau SBY dikesankan begitu, ini tidak lepas
dari budaya politik kita yang masih mengikuti budaya kerajaan, sama
sekali belum sebagai budaya demokrasi. Dalam budaya kerajaan, raja
adalah simbol. Peran operator sangat menentukan penampilan sang
simbol. Lihat saja saat Pak Harto, yang berperan jadi operator
adalah Bu Tien, maka sabdo pandito ratu tan ora kena owah menjadi
terbukti. Bahasa Jawanya "idu geni" ludahnya saja api. Yang
diomongkan terbukti.
Dengan kadar yang sedikit rendah hal ini terjadi saat Mbak Mega.
Karena peran operator dimainkan sang suami. Sekarang, SBY memerankan
sebagai simbol, operatornya JK. Yaa, darimana rumusnya kesan publik
seolah SBY lembek, ragu-ragu dan tidak tegas bisa ditangkal.
Masih ada waktu sih, tapi ini kan tergantung Pak SBY sendiri, mau
melanjutkan kontraknya dengan JK di mana peran sebagai operator
tetap JK, atau sisa jabatannya akan dihandle sendiri atau oleh orang
sendiri, asal mengutamakan rakyat pasti pamornya kembali pulih.

Anda kan teman seangkatan, apa tidak memberi saran?
Justru di situ persoalannya, lingkaran kekuasaan akan membikin SBY
dikelilingi orang-orang yang menikmati kekuasaan, sedemikian rupa
sehingga sama kawan akan terbangun sekat, kalau toh bisa ketemu ya
paling-paling pada acara-acara yang dipersiapkan oleh lingkaran-
lingkaran yang menikmati kekuasaan itu tadi. Buku "Mengutamakan
Rakyat" adalah cara saya membantu kawan, kalau mau memanfaatkannya.

Anda kan dari militer, bagaimana sebaiknya TNI dikelola?
Di dunia ini lebih dari 200 negara, mengapa mereka bisa mengatur
tentaranya agar tidak menembaki rakyatnya? Prajurit negara sahabat
yang menjalankan tugas dengan benar tidak dijebloskan ke penjara
atas nama pelanggaran HAM. Tugas tentara di mana pun untuk membunuh,
lah kok anggota kita dijebloskan penjara gara-gara saat resmi
menjalankan tugas negara membunuh musuh negara.
Tidak etislah kalau terus mengatasnamakan "ala Indonesia", ini
persoalan perjalanan panjang peradaban manusia. Sejak zaman Romawi
kuno, sudah berapa miliar korban berjatuhan akhirnya manusia
menemukan model dalam mengelola negara, dalam berdemokrasi dan juga
dalam mengatur tentara. Kalu tidak ada kesadaran bahwa sistem
besarnya ada yang salah, sampai kapan ya akan terus jatuh korban
karena TNI, mari kita saksikan.

Lantas bagaimana harus diatur ?

Ya niru saja semua negara yantg berhasil mengatur tentaranya
sehingga tidak terus bentrok dengan rakyat, dengan polisi dan dengan
siapa pun. Salah satu cara adalah kewenangan komando operasional
dalam keadaan damai mutlak harus di tangan presiden selaku kepala
negara, walaupun untuk satu butir peluru sekalipun perintah menembak
harus dari kepala negara.
Begitu pula visi keamanan juga harus diubah, keamanan haruslah
diposisikan sebagai out put dari sistem sipil, maka ketika muncul
persoalan keamanan, maka yang harus diselesaikan dengan cara- cara
sipil (beradab) dan oleh aparatur sipil. Kecuali cara-cara sipil
gagal atau dipastikan akan gagal dan akan menimbulkan jatuhnya
korban, maka walapun untuk menyelamatan satu warga negara, saat itu
TNI haruslah dikerahkan. Apalagi kalau menyangkut masalah
kemanusiaan, seperti bencana apa pun maka ketika aparatur sipil
tidak mungkin mampu, gak usah diperintah saat itu TNI haruslah turun
tangan.

Sepertinya gagasan Anda sulit dan besar sekali resistensinya.
Berat, sulit bukan berarti tidak mungkin. Soal resistensi, itu pasti
tapi kan dari elite, bukan dari rakyat. Di sisi perlunya perubahan
janganlah karena upaya di luar koridor demokrasi, katakanlah dengan
menjatuhkan pemerintah, apalagi dengan cara-cara anarkis. Pemerintah
jatuh juga yang akan mewarisinya juga sama saja, mereka lagi mereka
lagi yang tidak punya solusi, lagi pula belum tentu akan menjadi
lebih baik, salah-salah tambah buruk. Banyak negara bisa kok,
perubahan dari sang pemimpin yang kuat dan punya solusi dan visi
baru. Malaysia di bawah Mahathir, Thailand di bawah Thaksin,
Venezuela dengan Hugo Chaves, Rusia, RRC, Jepang, Jerman dan banyak
lagi contoh-contoh konkret.

Posisi Anda sekarang di mana?
Sejak 1 Juli 2000 saya dirumahkan, nonjob. Saat ini sedang menunggu
penyelesaian administrasi pensiun.

Bagaimana Anda menyikapi perjalanan panjang pengangguran (non-job)
tersebut?
Di awal masa pengangguran saya sempat menggugat Tuhan yang tidak
berdaya memberi kesempatan dan kekuatan bagi saya dengan sejumlah
kecil perwira bersama almarhum Letjen TNI Agus Wirahadikusumah (AWK)
untuk ikut melaksanakan reformasi internal TNI dalam arti yang
sesuai dengan tuntutan zaman. Karena tanpa pembenahan internal
terlebih dulu, TNI yang di Orde Baru dijadikan tulang punggung
pemerintah terlebih dulu, reformasi di tingkat kenegaraan akan
gagal.
Belakangan saya mencoba mempelajari mengapa banyak negara bisa
berhasil membangun peradaban dengan baik. Sementara kita terus
terpuruk. Akhirnya saya bersama Sdri Liem Siok Lan bisa menyusun
buku "Mengutamakan Rakyat" dalam bentuk wawancara yang isinya
rumusan solusi untuk kita keluar dari keterpurukan dan sekaligus
paradigma baru dalam mengelola negara.
Isi buku ini mencakup seluruh aspek kehidupan kenegaraan, yang
kebenarannya telah dibuktikan oleh banyak negara. Bagi saya buku ini
jauh lebih berharga dari pada sekadar jabatan, seandainya saya tidak
dinonjobkan. Saya kini tahu rupanya Tuhan punya rencana lain, semoga
dengan buku "Mengutamakan Rakyat" bangsa ini bisa mengakhiri masa
gelapnya (jahiliyah) dan memulai kehidupan baru yang berlandaskan
pada etika moral dalam artian laku yang benar.(sujito)

"Lihat saja saat Pak Harto, yang berperan jadi operator adalah Bu
Tien, maka sabdo pandito ratu tan ora kena owah menjadi terbukti.
Bahasa Jawanya "idu geni" ludahnya saja api. Yang diomongkan
terbukti. Dengan kadar yang sedikit rendah hal ini terjadi saat Mbak
Mega. Karena peran operator dimainkan sang suami. Sekarang, SBY
memerankan sebagai simbol, operatornya JK." Demikian pendapat Mayjen
TNI Saurip Kasdi. Berikut ini kutipan buku "Mengutamakan Rakyat"
yang bergaya tanya jawab.

Lantas dari mana kita akan memulai. Bukankah sejak tahun 1998 kita
sudah reformasi, dan hasilnya malah menyengsarakan rakyat?
Tahun 1998 bukan reformasi, itu rebutan kekuasaan dari Orde Baru
oleh penerus Orde Baru. Dari Soeharto ke turunannya Soeharto. Lihat
saja sekarang yang pendatang baru di lapis atas, kan cuma Hidayat
Nurwahid, paradigma yang digunakan dalam mengelola negara juga belum
berubah, lantas dari mana kita mengharap adanya perbaikan.
Bicara memulainya, dari perubahan mind set dulu, perubahan paradigma
dari elite bangsa. Dan yang duluan harus berubah adalah presidennya.
Lihat saja Pemilu 2004, kita sudah melaksanakan pemilu langsung,
artinya legitimasi SBY sebagai presiden bukan dari partai, tapi
langsung dari rakyat.
Karena paradigma dalam mendatangkan stabilitas politik belum
berubah, maka dalam menyusun kabinet dan juga pengelolaan dinamika
kekuasaan masih model lama, masih perlu dukungan partai, masih
menghitung suara pendukung pemerintah di DPR. Hal ini sama sekali
bukan kesalahan SBY, tapi sistem politik hasil amandemen memang
ruwet, semerawut dan tidak rasional.

Kira-kira di mana titik keruwetan tersebut?
Kita harus tegas dalam memilih, kalau mau presidensiil maka semua
perangkat dan mekanisme yang digunakan janganlah dicampur dengan
milik parlementer. Kalau dicampur begitu saja akan terjadi proses
saling menjegal, mereduksi dan bahkan saling mendistorsi dan
menegasikan satu dengan lainnya. Akhirnya yang dikorbankan adalah
kedaulatan rakyat berpindah menjadi kedaulatan partai dan elite.
Dalam sistem presidensiil di mana pun, presiden dan anggota DPR sama-
sama sebagai konstanta, artinya tidak bisa diberhentikan di tengah
jalan. Mengapa? Karena rakyat memilih presiden untuk 5 tahun. Rakyat
juga tidak pernah menguasakan kepada partai untuk di tengah jalan
mencopot anggota DPR tuh, lantas dari mana asal usul wewenang partai
bisa mencopot anggota DPR. Rakyat juga tidak pernah memberi kuasa
kepada anggota DPR dan DPD untuk mencopot presiden di tengah jalan,
lah kok ada hal impeach.
Presiden dan anggota DPR bisa saja dicopot, tapi haruslah alasannya
karena hukum, tegasnya kriminal. Lain soal kalau kita hendak
menggunakan sistem parlementer, maka yang diberi kuasa oleh rakyat
adalah partai, artinya partai berhak penuh untuk mengganti anggota
DPR di tengah jalan karena alasan politik sekali pun, ataupun ganti
perdana menteri kalau memang besarnya dukungan di DPR tidak
mayoritas lagi.

Kalau begitu sistem kenegaraan kita salah dong?
Bicara soal sistem kenegaraan bukan soal salah benar, persoalan yang
mendasar adalah objektif rasional apa tidak. Terbukti dalam praktik
oleh banyak negara atau tidak. Hasil kudeta saja asal legitimated
menjadi sah kok, apalagi hasil Sidang Umum MPR kan ya pasti sah
dong. Mari lihat lebih jauh, yang janji dengan rakyat untuk
memberantas korupsi adalah presiden, la kok lembaga yang
menjalankannya KPK yang tidak di bawah presiden.
Lagi, di mana pun negara dan pemerintah haruslah dipisah atau
minimal dipilah. Sehingga ketika pemerintah gagal, atau terjadi
instabilitas di tingkat pemerintahan, tidak sampai merembet ke
negara. Lihat saja Thailand berulang kali kudeta, negaranya tetap
stabil, hari ini ada kudeta, besok turis juga tetap berdatangan
malah jadi tontonan.
Begitu pula Amerika, beberapa bulan lalu Presiden Bush ditentang DPR
dan bahkan oleh partainya, soal Irak, tapi selaku kepala negara Bush
punya hak veto, maka Amerika tetap stabil. Kurang yakin lagi, tolong
cari negara pengikut sistem presidensiil yang mana yang ketua
partainya dicalonkan atau mencalonkan sebagai capres. Yakin hanya di
Indonesia.

Bukankah persoalan yang kini dihadapi bangsa adalah persoalan
ekonomi?
Sama seperti di bidang politik, pemerintahan, dan aspek lainnya,
ekonomi, sistem besarnya juga harus ditata ulang. Ke depan soko guru
ekonomi yaitu koperasi dan BUMN harus direformulasikan dalam bentuk
BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat). Rontoknya 200 konglomerasi, harus
dijadikan pelajaran di mana ke depan kita harus mengganti pendekatan
dengan aglomerasi, kecil-kecil banyak, tapi kuat yang dirangkai
dalam sebuah network perdagangan lokal, regional, nasional dan
bahkan global yang dikaitkan pula dengan kekuatan global financial.
Begitu pula paradigma kebijakan harus diubah dari semula bertumpu
pada kebijakan fiskal, diubah menjadi kebijakan yang mengedepankan
nilai tambah akibat penggunaan teknologi dan manajemen yang
dikaitkan dengan global financial. Secara keseluruhan ke depan kita
harus melaksanakan corporat restructuring menuju Indonesia
Incorporation.

Presiden kita kan dari militer, mengapa dikesankan tidak cekatan dan
publik menilai kurang tegas.
Persoalan lamban dan tegas, sama sekali tidak ada kaitannya dengan
militer atau tidak. Kalau SBY dikesankan begitu, ini tidak lepas
dari budaya politik kita yang masih mengikuti budaya kerajaan, sama
sekali belum sebagai budaya demokrasi. Dalam budaya kerajaan, raja
adalah simbol. Peran operator sangat menentukan penampilan sang
simbol. Lihat saja saat Pak Harto, yang berperan jadi operator
adalah Bu Tien, maka sabdo pandito ratu tan ora kena owah menjadi
terbukti. Bahasa Jawanya "idu geni" ludahnya saja api. Yang
diomongkan terbukti.
Dengan kadar yang sedikit rendah hal ini terjadi saat Mbak Mega.
Karena peran operator dimainkan sang suami. Sekarang, SBY memerankan
sebagai simbol, operatornya JK. Yaa, darimana rumusnya kesan publik
seolah SBY lembek, ragu-ragu dan tidak tegas bisa ditangkal.
Masih ada waktu sih, tapi ini kan tergantung Pak SBY sendiri, mau
melanjutkan kontraknya dengan JK di mana peran sebagai operator
tetap JK, atau sisa jabatannya akan dihandle sendiri atau oleh orang
sendiri, asal mengutamakan rakyat pasti pamornya kembali pulih.

Anda kan teman seangkatan, apa tidak memberi saran?
Justru di situ persoalannya, lingkaran kekuasaan akan membikin SBY
dikelilingi orang-orang yang menikmati kekuasaan, sedemikian rupa
sehingga sama kawan akan terbangun sekat, kalau toh bisa ketemu ya
paling-paling pada acara-acara yang dipersiapkan oleh lingkaran-
lingkaran yang menikmati kekuasaan itu tadi. Buku "Mengutamakan
Rakyat" adalah cara saya membantu kawan, kalau mau memanfaatkannya.

Anda kan dari militer, bagaimana sebaiknya TNI dikelola?
Di dunia ini lebih dari 200 negara, mengapa mereka bisa mengatur
tentaranya agar tidak menembaki rakyatnya? Prajurit negara sahabat
yang menjalankan tugas dengan benar tidak dijebloskan ke penjara
atas nama pelanggaran HAM. Tugas tentara di mana pun untuk membunuh,
lah kok anggota kita dijebloskan penjara gara-gara saat resmi
menjalankan tugas negara membunuh musuh negara.
Tidak etislah kalau terus mengatasnamakan "ala Indonesia", ini
persoalan perjalanan panjang peradaban manusia. Sejak zaman Romawi
kuno, sudah berapa miliar korban berjatuhan akhirnya manusia
menemukan model dalam mengelola negara, dalam berdemokrasi dan juga
dalam mengatur tentara. Kalu tidak ada kesadaran bahwa sistem
besarnya ada yang salah, sampai kapan ya akan terus jatuh korban
karena TNI, mari kita saksikan.

Lantas bagaimana harus diatur ?

Ya niru saja semua negara yantg berhasil mengatur tentaranya
sehingga tidak terus bentrok dengan rakyat, dengan polisi dan dengan
siapa pun. Salah satu cara adalah kewenangan komando operasional
dalam keadaan damai mutlak harus di tangan presiden selaku kepala
negara, walaupun untuk satu butir peluru sekalipun perintah menembak
harus dari kepala negara.
Begitu pula visi keamanan juga harus diubah, keamanan haruslah
diposisikan sebagai out put dari sistem sipil, maka ketika muncul
persoalan keamanan, maka yang harus diselesaikan dengan cara- cara
sipil (beradab) dan oleh aparatur sipil. Kecuali cara-cara sipil
gagal atau dipastikan akan gagal dan akan menimbulkan jatuhnya
korban, maka walapun untuk menyelamatan satu warga negara, saat itu
TNI haruslah dikerahkan. Apalagi kalau menyangkut masalah
kemanusiaan, seperti bencana apa pun maka ketika aparatur sipil
tidak mungkin mampu, gak usah diperintah saat itu TNI haruslah turun
tangan.

Sepertinya gagasan Anda sulit dan besar sekali resistensinya.
Berat, sulit bukan berarti tidak mungkin. Soal resistensi, itu pasti
tapi kan dari elite, bukan dari rakyat. Di sisi perlunya perubahan
janganlah karena upaya di luar koridor demokrasi, katakanlah dengan
menjatuhkan pemerintah, apalagi dengan cara-cara anarkis. Pemerintah
jatuh juga yang akan mewarisinya juga sama saja, mereka lagi mereka
lagi yang tidak punya solusi, lagi pula belum tentu akan menjadi
lebih baik, salah-salah tambah buruk. Banyak negara bisa kok,
perubahan dari sang pemimpin yang kuat dan punya solusi dan visi
baru. Malaysia di bawah Mahathir, Thailand di bawah Thaksin,
Venezuela dengan Hugo Chaves, Rusia, RRC, Jepang, Jerman dan banyak
lagi contoh-contoh konkret.

Posisi Anda sekarang di mana?
Sejak 1 Juli 2000 saya dirumahkan, nonjob. Saat ini sedang menunggu
penyelesaian administrasi pensiun.

Bagaimana Anda menyikapi perjalanan panjang pengangguran (non-job)
tersebut?
Di awal masa pengangguran saya sempat menggugat Tuhan yang tidak
berdaya memberi kesempatan dan kekuatan bagi saya dengan sejumlah
kecil perwira bersama almarhum Letjen TNI Agus Wirahadikusumah (AWK)
untuk ikut melaksanakan reformasi internal TNI dalam arti yang
sesuai dengan tuntutan zaman. Karena tanpa pembenahan internal
terlebih dulu, TNI yang di Orde Baru dijadikan tulang punggung
pemerintah terlebih dulu, reformasi di tingkat kenegaraan akan
gagal.
Belakangan saya mencoba mempelajari mengapa banyak negara bisa
berhasil membangun peradaban dengan baik. Sementara kita terus
terpuruk. Akhirnya saya bersama Sdri Liem Siok Lan bisa menyusun
buku "Mengutamakan Rakyat" dalam bentuk wawancara yang isinya
rumusan solusi untuk kita keluar dari keterpurukan dan sekaligus
paradigma baru dalam mengelola negara.
Isi buku ini mencakup seluruh aspek kehidupan kenegaraan, yang
kebenarannya telah dibuktikan oleh banyak negara. Bagi saya buku ini
jauh lebih berharga dari pada sekadar jabatan, seandainya saya tidak
dinonjobkan. Saya kini tahu rupanya Tuhan punya rencana lain, semoga
dengan buku "Mengutamakan Rakyat" bangsa ini bisa mengakhiri masa
gelapnya (jahiliyah) dan memulai kehidupan baru yang berlandaskan
pada etika moral dalam artian laku yang benar.(sujito)
 
Wawancara dengan Mayjen TNI Saurip Kadi, Menggalang Revolusi Senyap,
Revolusi Berpikir

Nama Mayjen TNI Saurip Kadi seakan-akan tenggelam setelah munculnya
isu "Dokumen Bulak Rantai" pertengahan tahun 2000. Dalam dokumen itu
disebutkan bahwa Pangkostrad Letjen TNI Agus Wirahadi Kusumah (alm)
dan Aster KSAD Mayjen TNI Saurip Kadi bersama sejumlah perwira
tinggi TNI AD mengadakan pertemuan untuk membahas reposisi di tubuh
TNI AD.

SETELAH "Dokumen Bulak Rantai" muncul dan menghebohkan, Mayjen TNI
Saurip Kadi dicopot dari jabatan sebagai Aster KSAD dan digantikan
Mayjen TNI Sang Nyoman Suwisna, 29 Juni 2000. Selanjutnya Saurip
Kadi jobless di Markas Besar (Mabes) TNI AD. Sementara itu, Letjen
TNI Agus Wirahadi Kusumah tetap menduduki jabatannya sebagai
Pangkostrad.
Sejak itulah nama Saurip Kadi nyaris hilang. Namun awal tahun 2008
ini nama Saurip Kadi sebagai perwira tinggi TNI AD yang masih aktif
kembali muncul lewat buku "Mengutamakan Rakyat". Buku tersebut
merupakan hasil wawancara Liem Siok Lan dengan Saurip Kadi.
Isinya sungguh membuat mata kita terbelalak, bulu kuduk kita
berdiri, dan memaksa kita mengelus dada. Tetapi buku tersebut juga
mampu menghadirkan seberkas harapan tentang masa depan bangsa dan
negara Indonesia yang sekarang sedang terpuruk ini.
Buku "Mengutamakan Rakyat" tidak hanya mengungkap fakta dengan
pengamatan yang cerdas dan kritis, tapi juga menawarkan sejumlah
solusi yang sangat spektakuler sekaligus kontroversial.
Selain "Mengutamakan Rakyat" , Saurip juga meluncurkan
buku "Menembus Batas". Berikut ini wawancara Duta dengan Mayjen TNI
Saurip Kadi di Surabaya, Selasa (15/4), yang dipadu dengan kutipan
bukunya yang memang disajikan dalam bentuk wawancara.

Apa motivasi Anda menulis buku ini?
Untuk memberi solusi bagi bangsa agar bisa keluar dari keterpurukan.
Karena tanpa solusi sampai kapan pun niscaya bangsa ini tidak akan
pernah bisa keluar dari keterpurukan.

Judul buku Anda "Mengutamakan Rakyat" cukup provokatif, apakah ada
motif tertentu, misalnya untuk mencalonkan diri menjadi Capres.
Pertanyaan seperti ini wajar karena bangsa ini terlalu lama dibangun
dengan intrik dan konflik serta fitnah, sehingga anak bangsa lebih
cenderung curiga mencurigai apalagi terhadap munculnya gagasan-
gagasan baru tentang kenegaraan. Persoalan mencari pemimpin adalah
urusan rakyat. Buku ini semata-mata untuk menawarkan solusi yang
bisa digunakan untuk segera mengakhiri keterpurukan. Penilaian
provokatif atau tidak tergantung sudut pandang masing-masing.

Kalau begitu apa tujuan sesungguhnya dari penerbitan buku ini.
Melalui buku ini saya berharap sebanyak mungkin anak bangsa ini
menanyakan kepada calon presiden: Apa solusi yang disiapkan kalau
dirinya terpilih untuk mengakhiri keterpurukan ini? Kesadaran ini
menjadi sangat mendasar, agar yang berani mancalonkan atau
dicalonkan sebagai capres adalah figur yang punya solusi dan
paradigma baru dalam mengelola negara ke depan, bukan pemimpin yang
sekadar melanjutkan model dan cara-cara lama yang nyata-nyata telah
membawa kita terpuruk. Tegasnya dia yang kelak tampil adalah yang
siap untuk melakukan perubahan agar bangsa ini bisa keluar dari
keterpurukan guna membangun peradaban baru yang lebih baik.

Anda sepertinya ingin mengatakan ke depan perlu pemimpin yang kuat?
Anda benar, tapi kurang lengkap. Benar karena kita ke depan memang
bangsa ini butuh pemimpin yang kuat, yang tidak takut untuk
mendobrak aturan hukum yang selama ini membelenggu, namun dia mutlak
harus punya solusi untuk mengakhiri keterpurukan. Fakta membuktikan
orang kuat sekaliber Bung Karno dan Soeharto, pemerintahannya
berujung dengan krisis nasional, bahkan dirinya dilindas oleh sistem
yang mereka besarkan sendiri. Dan yang pasti rakyatlah yang paling
besar menanggung risiko yang ditimbulkannya.

Kalau begitu apa dan di mana persoalan utama yang dihadapi bangsa
ini?
Bangsa ini belum mempunyai sistem kenegaraan yang secara objektif
rasional mampu memberi jaminan bahwa negara akan berhasil
melaksanakan misinya dengan baik. Maka sekuat apa pun presidennya,
mustahil mampu mengantar bangsa ini mencapai tujuan. Ibarat
kendaraan, sehebat apa pun seorang sopir, kalau kendaraannya bobrok
maka mustahil bisa memberi jaminan akan sampai tujuan dengan
selamat. Bukankah yang terjadi hanya mengantar bangsa ini masuk
jurang keterpurukan, inilah yang dialami bangsa kita saat ini.

Konkretnya bagaimana?
Lihat saja dari sisi politik makro, bukankah perpolitikan kita hari
ini terbelenggu oleh oligarki dan kartel. Bagaimana mungkin seorang
kepala daerah, katakanlah gubernur, setelah terpilih tidak korupsi,
kalau untuk ikut Pilkada saja membutuhkan ratusan miliar. Siapa pun
dia yang telah mengeluarkan modal begitu besar, wajar saja kalau
dana yang dikeluarkan itu harus kembali dengan keuntungan yang
berlipat. Dalam sistem kepartaian juga sama saja, lihat saja mereka
sesungguhnya sudah bagi-bagi lahan sumber pendanaan, melalui
departemen dan korporasi BUMN. Dampak yang tidak bisa dielakkan
kedaulatan tidak lagi di tangan rakyat, tapi di tangan partai dan
juga elite yang berkuasa. Dan begitu pula aspek-aspek lainnya sudah
begitu ruwetnya, maka kita perlu paradigma baru.

Bisa dijelaskan paradigma baru yang Anda maksud?
Oh ya, itu kemutlakan. Lihat saja Pemilu 2004, kita menggunakan
pemilu langsung. Artinya legitimasi presiden diperoleh langsung dari
publik, artinya bukan dari partai dan atau DPR. Konsekuensi pemilu
langsung, kabinet yang dibentuk seharusnya kabinet zaken, bukan
kabinet partai apalagi koalisi partai. Tapi ini bukan salah SBY,
karena UUD membenarkan presiden bisa di-impeach di luar alasan
hukum. Belum lagi sistem perwakilan, mana ada dalam sistem
presidensiil anggota DPR kok wakil partai. Belum lagi dalam
pengelolaan ekonomi. Perekonomian kita selama ini hanya melanjutkan
sistem perekonomian kolonial. Kita terus terjebak pada text book
yang ada. Padahal zaman sudah berubah, dalam kaitan global tidaklah
mungkin model yang berlaku selama ini kita teruskan.

Bisa diberikan contoh?
Contoh konkret adalah tidak terserapnya dana-dana bantuan asing yang
sudah di-plegde untuk rehabilitasi korban tsunami Aceh dan Nias.
Dana tersebut datang sendiri dan dalam jumlah besar. Terus ngapain
pemerintah sibuk roadshow ke berbagai negara untuk menarik investor.
Dalam pengelolaan sumber daya alam, bagaimana mungkin para pemegang
lisensi tambang batu bara umpamanya, dengan bermodalkan lisensi saja
mereka bisa mengeruk uang dari money market (bursa efek) dalam
jumlah yang besar. Belum lagi keuntungan dari bisnis itu sendiri.
Naifnya, di saat yang sama Pemerintah mau membangun rumah sakit di
sekitar wilayah tambang itu sendiri harus mencari investor. Ini kan
artinya salah urus. Begitu pula di aspek kehidupan lainnya,
seluruhnya mutlak perlu ditata ulang.

Anda tadi bilang saat ini sistem politik kita sudah masuk dalam
kondisi oligarki dan juga kartel. Ke depan perubahan apa yang Anda
harapkan?
Memang tidak mudah tapi bukan tidak bisa dilaksanakan, banyak negara
termasuk tetangga dekat kita Malaysia dan juga Thailand, dan
sekarang Vietnam, mereka bisa melaksanakan perubahan tanpa berdarah-
darah. Maka kata kuncinya adalah kesiapan solusi mengutamakan rakyat
yang hendak dilaksanakan oleh bangsa ke depan. Dan karena tidak
mungkin perubahan datang dari partai-partai dan elite yang berkuasa
saat ini, maka rakyatlah yang harus merebut kembali kedaulatan yang
kini telah beralih menjadi kedaulatan partai dan elite. Perubahan
model tersebut hanya mungkin ditempuh melalui kehadiran seorang
pemimpin sejati yaitu pemimpin yang punya keberanian lebih, dan
punya komitmen kuat untuk menghentikan keterpurukan dan memulai
membangun peradaban baru Indonesia. Maka melalui pemilu ke depan
bangsa ini harus melahirkan pemimpin yang mempunyai solusi dan
paradigma baru dalam pengelolaan negara ke depan.

Bagaimana mungkin rakyat bisa merebut kembali kedaulatan, apakah
yang Anda maksud revolusi?
Rakyat dari dulu cerdas kok. Rakyat tahu semua kok kelakuan elite
dan apa yang dikerjakan mereka. Melalui gerakan rakyat kita bikin
revolusi senyap yaitu revolusi berpikir. Dengan menjadikan solusi,
mengutamakan rakyat, sebagai kesadaran publik, maka siapa pun yang
berani tampil sebagai Capres mestinya dia yang siap dengan solusi
untuk mengatasi keterpurukan, bukan pemimpin yang tanpa konsep yang
hanya sekadar melanjutkan cara-cara lama begitu saja. Rakyat dan
apalagi tokoh dan para riil pemimpin yang ada di tengah-tengah
masyarakat harus menanyakan dan sekaligus menguji konsep apa,
kebijakan apa, tegasnya solusi apa, yang disiapkan oleh para calon
presiden ke depan untuk mengatasi keterpurukan ini. Bukan janji-
janji yang muluk-muluk seperti yang terjadi selama ini yang sama
sekali tidak kualitatif- kuantitatif, tidak terukur dan tanpa
penjelasan bagimana janji itu akan dipenuhi. Buku ini juga bisa
digunakan sebagai salah satu contoh kontrak sosial tertulis. Kontrak
sosial tertulis bagi calon presiden menjadi penting, agar kelak
rakyat bisa menagihnya secara faktual bila yang ditulis tidak
dilaksanakannya dengan benar dan baik.

Menurut Anda, permasalahan mendasar apa yang kini dihadapi bangsa
kita.
Setidaknya ada 8 masalah besar mendasar yang dihadapi bangsa, (1)
Sistem kenegaraan yang semrawut. (2) Tarik menarik antara pusat dan
daerah yang begitu kuat, hal ini diakibatkan konsep otonomi yang
setengah matang. (3) Partai yang menghisap rakyat, partai memang
butuh dana, namum tidak seharusya dengan menghisap rakyat, (4) BUMN
yang telah menyimpang dari misi utamanya, dan beralih fungsi sebagai
sapi perahan bagi partai dan elite yang ada. (5) Nasib Rakyat yang
telantar, antrean untuk mendapat bahan kebutuhan pokok di mana-mana,
banyak permasalahan kemanusiaan dan sosial tidak tertangani dengan
sigap oleh pemerintah. (6) Kerusakan moral elite yang nyaris
sempurna, korupsi tidak hanya di pusat tapi sudah menular sampai ke
desa-desa, tidak hanya perorangan dan kelompok, sekarang ini malah
sudah berjamaah. Gaji kecil bisa kaya raya tanpa sumber penghasilan
yang jelas, tidak dirasakan sebagai aib atau dosa. (7) Bangsa ini
tidak memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh globalisasi. Padahal
globalisasi akan jalan terus, tak peduli Indonesia siap atau tidak
siap, menerima atau menolaknya. Dan (8), bangsa ini mengabaikan
manfaat kemajuan teknologi, khususnya di bidang telekomunikasi dan
informatika.

SBY Memerankan Simbol, Operatornya JK

"Lihat saja saat Pak Harto, yang berperan jadi operator adalah Bu
Tien, maka sabdo pandito ratu tan ora kena owah menjadi terbukti.
Bahasa Jawanya "idu geni" ludahnya saja api. Yang diomongkan
terbukti. Dengan kadar yang sedikit rendah hal ini terjadi saat Mbak
Mega. Karena peran operator dimainkan sang suami. Sekarang, SBY
memerankan sebagai simbol, operatornya JK." Demikian pendapat Mayjen
TNI Saurip Kasdi. Berikut ini kutipan buku "Mengutamakan Rakyat"
yang bergaya tanya jawab.

Lantas dari mana kita akan memulai. Bukankah sejak tahun 1998 kita
sudah reformasi, dan hasilnya malah menyengsarakan rakyat?
Tahun 1998 bukan reformasi, itu rebutan kekuasaan dari Orde Baru
oleh penerus Orde Baru. Dari Soeharto ke turunannya Soeharto. Lihat
saja sekarang yang pendatang baru di lapis atas, kan cuma Hidayat
Nurwahid, paradigma yang digunakan dalam mengelola negara juga belum
berubah, lantas dari mana kita mengharap adanya perbaikan.
Bicara memulainya, dari perubahan mind set dulu, perubahan paradigma
dari elite bangsa. Dan yang duluan harus berubah adalah presidennya.
Lihat saja Pemilu 2004, kita sudah melaksanakan pemilu langsung,
artinya legitimasi SBY sebagai presiden bukan dari partai, tapi
langsung dari rakyat.
Karena paradigma dalam mendatangkan stabilitas politik belum
berubah, maka dalam menyusun kabinet dan juga pengelolaan dinamika
kekuasaan masih model lama, masih perlu dukungan partai, masih
menghitung suara pendukung pemerintah di DPR. Hal ini sama sekali
bukan kesalahan SBY, tapi sistem politik hasil amandemen memang
ruwet, semerawut dan tidak rasional.

Kira-kira di mana titik keruwetan tersebut?
Kita harus tegas dalam memilih, kalau mau presidensiil maka semua
perangkat dan mekanisme yang digunakan janganlah dicampur dengan
milik parlementer. Kalau dicampur begitu saja akan terjadi proses
saling menjegal, mereduksi dan bahkan saling mendistorsi dan
menegasikan satu dengan lainnya. Akhirnya yang dikorbankan adalah
kedaulatan rakyat berpindah menjadi kedaulatan partai dan elite.
Dalam sistem presidensiil di mana pun, presiden dan anggota DPR sama-
sama sebagai konstanta, artinya tidak bisa diberhentikan di tengah
jalan. Mengapa? Karena rakyat memilih presiden untuk 5 tahun. Rakyat
juga tidak pernah menguasakan kepada partai untuk di tengah jalan
mencopot anggota DPR tuh, lantas dari mana asal usul wewenang partai
bisa mencopot anggota DPR. Rakyat juga tidak pernah memberi kuasa
kepada anggota DPR dan DPD untuk mencopot presiden di tengah jalan,
lah kok ada hal impeach.
Presiden dan anggota DPR bisa saja dicopot, tapi haruslah alasannya
karena hukum, tegasnya kriminal. Lain soal kalau kita hendak
menggunakan sistem parlementer, maka yang diberi kuasa oleh rakyat
adalah partai, artinya partai berhak penuh untuk mengganti anggota
DPR di tengah jalan karena alasan politik sekali pun, ataupun ganti
perdana menteri kalau memang besarnya dukungan di DPR tidak
mayoritas lagi.

Kalau begitu sistem kenegaraan kita salah dong?
Bicara soal sistem kenegaraan bukan soal salah benar, persoalan yang
mendasar adalah objektif rasional apa tidak. Terbukti dalam praktik
oleh banyak negara atau tidak. Hasil kudeta saja asal legitimated
menjadi sah kok, apalagi hasil Sidang Umum MPR kan ya pasti sah
dong. Mari lihat lebih jauh, yang janji dengan rakyat untuk
memberantas korupsi adalah presiden, la kok lembaga yang
menjalankannya KPK yang tidak di bawah presiden.
Lagi, di mana pun negara dan pemerintah haruslah dipisah atau
minimal dipilah. Sehingga ketika pemerintah gagal, atau terjadi
instabilitas di tingkat pemerintahan, tidak sampai merembet ke
negara. Lihat saja Thailand berulang kali kudeta, negaranya tetap
stabil, hari ini ada kudeta, besok turis juga tetap berdatangan
malah jadi tontonan.
Begitu pula Amerika, beberapa bulan lalu Presiden Bush ditentang DPR
dan bahkan oleh partainya, soal Irak, tapi selaku kepala negara Bush
punya hak veto, maka Amerika tetap stabil. Kurang yakin lagi, tolong
cari negara pengikut sistem presidensiil yang mana yang ketua
partainya dicalonkan atau mencalonkan sebagai capres. Yakin hanya di
Indonesia.

Bukankah persoalan yang kini dihadapi bangsa adalah persoalan
ekonomi?
Sama seperti di bidang politik, pemerintahan, dan aspek lainnya,
ekonomi, sistem besarnya juga harus ditata ulang. Ke depan soko guru
ekonomi yaitu koperasi dan BUMN harus direformulasikan dalam bentuk
BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat). Rontoknya 200 konglomerasi, harus
dijadikan pelajaran di mana ke depan kita harus mengganti pendekatan
dengan aglomerasi, kecil-kecil banyak, tapi kuat yang dirangkai
dalam sebuah network perdagangan lokal, regional, nasional dan
bahkan global yang dikaitkan pula dengan kekuatan global financial.
Begitu pula paradigma kebijakan harus diubah dari semula bertumpu
pada kebijakan fiskal, diubah menjadi kebijakan yang mengedepankan
nilai tambah akibat penggunaan teknologi dan manajemen yang
dikaitkan dengan global financial. Secara keseluruhan ke depan kita
harus melaksanakan corporat restructuring menuju Indonesia
Incorporation.

Presiden kita kan dari militer, mengapa dikesankan tidak cekatan dan
publik menilai kurang tegas.
Persoalan lamban dan tegas, sama sekali tidak ada kaitannya dengan
militer atau tidak. Kalau SBY dikesankan begitu, ini tidak lepas
dari budaya politik kita yang masih mengikuti budaya kerajaan, sama
sekali belum sebagai budaya demokrasi. Dalam budaya kerajaan, raja
adalah simbol. Peran operator sangat menentukan penampilan sang
simbol. Lihat saja saat Pak Harto, yang berperan jadi operator
adalah Bu Tien, maka sabdo pandito ratu tan ora kena owah menjadi
terbukti. Bahasa Jawanya "idu geni" ludahnya saja api. Yang
diomongkan terbukti.
Dengan kadar yang sedikit rendah hal ini terjadi saat Mbak Mega.
Karena peran operator dimainkan sang suami. Sekarang, SBY memerankan
sebagai simbol, operatornya JK. Yaa, darimana rumusnya kesan publik
seolah SBY lembek, ragu-ragu dan tidak tegas bisa ditangkal.
Masih ada waktu sih, tapi ini kan tergantung Pak SBY sendiri, mau
melanjutkan kontraknya dengan JK di mana peran sebagai operator
tetap JK, atau sisa jabatannya akan dihandle sendiri atau oleh orang
sendiri, asal mengutamakan rakyat pasti pamornya kembali pulih.

Anda kan teman seangkatan, apa tidak memberi saran?
Justru di situ persoalannya, lingkaran kekuasaan akan membikin SBY
dikelilingi orang-orang yang menikmati kekuasaan, sedemikian rupa
sehingga sama kawan akan terbangun sekat, kalau toh bisa ketemu ya
paling-paling pada acara-acara yang dipersiapkan oleh lingkaran-
lingkaran yang menikmati kekuasaan itu tadi. Buku "Mengutamakan
Rakyat" adalah cara saya membantu kawan, kalau mau memanfaatkannya.

Anda kan dari militer, bagaimana sebaiknya TNI dikelola?
Di dunia ini lebih dari 200 negara, mengapa mereka bisa mengatur
tentaranya agar tidak menembaki rakyatnya? Prajurit negara sahabat
yang menjalankan tugas dengan benar tidak dijebloskan ke penjara
atas nama pelanggaran HAM. Tugas tentara di mana pun untuk membunuh,
lah kok anggota kita dijebloskan penjara gara-gara saat resmi
menjalankan tugas negara membunuh musuh negara.
Tidak etislah kalau terus mengatasnamakan "ala Indonesia", ini
persoalan perjalanan panjang peradaban manusia. Sejak zaman Romawi
kuno, sudah berapa miliar korban berjatuhan akhirnya manusia
menemukan model dalam mengelola negara, dalam berdemokrasi dan juga
dalam mengatur tentara. Kalu tidak ada kesadaran bahwa sistem
besarnya ada yang salah, sampai kapan ya akan terus jatuh korban
karena TNI, mari kita saksikan.

Lantas bagaimana harus diatur ?

Ya niru saja semua negara yantg berhasil mengatur tentaranya
sehingga tidak terus bentrok dengan rakyat, dengan polisi dan dengan
siapa pun. Salah satu cara adalah kewenangan komando operasional
dalam keadaan damai mutlak harus di tangan presiden selaku kepala
negara, walaupun untuk satu butir peluru sekalipun perintah menembak
harus dari kepala negara.
Begitu pula visi keamanan juga harus diubah, keamanan haruslah
diposisikan sebagai out put dari sistem sipil, maka ketika muncul
persoalan keamanan, maka yang harus diselesaikan dengan cara- cara
sipil (beradab) dan oleh aparatur sipil. Kecuali cara-cara sipil
gagal atau dipastikan akan gagal dan akan menimbulkan jatuhnya
korban, maka walapun untuk menyelamatan satu warga negara, saat itu
TNI haruslah dikerahkan. Apalagi kalau menyangkut masalah
kemanusiaan, seperti bencana apa pun maka ketika aparatur sipil
tidak mungkin mampu, gak usah diperintah saat itu TNI haruslah turun
tangan.

Sepertinya gagasan Anda sulit dan besar sekali resistensinya.
Berat, sulit bukan berarti tidak mungkin. Soal resistensi, itu pasti
tapi kan dari elite, bukan dari rakyat. Di sisi perlunya perubahan
janganlah karena upaya di luar koridor demokrasi, katakanlah dengan
menjatuhkan pemerintah, apalagi dengan cara-cara anarkis. Pemerintah
jatuh juga yang akan mewarisinya juga sama saja, mereka lagi mereka
lagi yang tidak punya solusi, lagi pula belum tentu akan menjadi
lebih baik, salah-salah tambah buruk. Banyak negara bisa kok,
perubahan dari sang pemimpin yang kuat dan punya solusi dan visi
baru. Malaysia di bawah Mahathir, Thailand di bawah Thaksin,
Venezuela dengan Hugo Chaves, Rusia, RRC, Jepang, Jerman dan banyak
lagi contoh-contoh konkret.

Posisi Anda sekarang di mana?
Sejak 1 Juli 2000 saya dirumahkan, nonjob. Saat ini sedang menunggu
penyelesaian administrasi pensiun.

Bagaimana Anda menyikapi perjalanan panjang pengangguran (non-job)
tersebut?
Di awal masa pengangguran saya sempat menggugat Tuhan yang tidak
berdaya memberi kesempatan dan kekuatan bagi saya dengan sejumlah
kecil perwira bersama almarhum Letjen TNI Agus Wirahadikusumah (AWK)
untuk ikut melaksanakan reformasi internal TNI dalam arti yang
sesuai dengan tuntutan zaman. Karena tanpa pembenahan internal
terlebih dulu, TNI yang di Orde Baru dijadikan tulang punggung
pemerintah terlebih dulu, reformasi di tingkat kenegaraan akan
gagal.
Belakangan saya mencoba mempelajari mengapa banyak negara bisa
berhasil membangun peradaban dengan baik. Sementara kita terus
terpuruk. Akhirnya saya bersama Sdri Liem Siok Lan bisa menyusun
buku "Mengutamakan Rakyat" dalam bentuk wawancara yang isinya
rumusan solusi untuk kita keluar dari keterpurukan dan sekaligus
paradigma baru dalam mengelola negara.
Isi buku ini mencakup seluruh aspek kehidupan kenegaraan, yang
kebenarannya telah dibuktikan oleh banyak negara. Bagi saya buku ini
jauh lebih berharga dari pada sekadar jabatan, seandainya saya tidak
dinonjobkan. Saya kini tahu rupanya Tuhan punya rencana lain, semoga
dengan buku "Mengutamakan Rakyat" bangsa ini bisa mengakhiri masa
gelapnya (jahiliyah) dan memulai kehidupan baru yang berlandaskan
pada etika moral dalam artian laku yang benar.(sujito)

"Lihat saja saat Pak Harto, yang berperan jadi operator adalah Bu
Tien, maka sabdo pandito ratu tan ora kena owah menjadi terbukti.
Bahasa Jawanya "idu geni" ludahnya saja api. Yang diomongkan
terbukti. Dengan kadar yang sedikit rendah hal ini terjadi saat Mbak
Mega. Karena peran operator dimainkan sang suami. Sekarang, SBY
memerankan sebagai simbol, operatornya JK." Demikian pendapat Mayjen
TNI Saurip Kasdi. Berikut ini kutipan buku "Mengutamakan Rakyat"
yang bergaya tanya jawab.

Lantas dari mana kita akan memulai. Bukankah sejak tahun 1998 kita
sudah reformasi, dan hasilnya malah menyengsarakan rakyat?
Tahun 1998 bukan reformasi, itu rebutan kekuasaan dari Orde Baru
oleh penerus Orde Baru. Dari Soeharto ke turunannya Soeharto. Lihat
saja sekarang yang pendatang baru di lapis atas, kan cuma Hidayat
Nurwahid, paradigma yang digunakan dalam mengelola negara juga belum
berubah, lantas dari mana kita mengharap adanya perbaikan.
Bicara memulainya, dari perubahan mind set dulu, perubahan paradigma
dari elite bangsa. Dan yang duluan harus berubah adalah presidennya.
Lihat saja Pemilu 2004, kita sudah melaksanakan pemilu langsung,
artinya legitimasi SBY sebagai presiden bukan dari partai, tapi
langsung dari rakyat.
Karena paradigma dalam mendatangkan stabilitas politik belum
berubah, maka dalam menyusun kabinet dan juga pengelolaan dinamika
kekuasaan masih model lama, masih perlu dukungan partai, masih
menghitung suara pendukung pemerintah di DPR. Hal ini sama sekali
bukan kesalahan SBY, tapi sistem politik hasil amandemen memang
ruwet, semerawut dan tidak rasional.

Kira-kira di mana titik keruwetan tersebut?
Kita harus tegas dalam memilih, kalau mau presidensiil maka semua
perangkat dan mekanisme yang digunakan janganlah dicampur dengan
milik parlementer. Kalau dicampur begitu saja akan terjadi proses
saling menjegal, mereduksi dan bahkan saling mendistorsi dan
menegasikan satu dengan lainnya. Akhirnya yang dikorbankan adalah
kedaulatan rakyat berpindah menjadi kedaulatan partai dan elite.
Dalam sistem presidensiil di mana pun, presiden dan anggota DPR sama-
sama sebagai konstanta, artinya tidak bisa diberhentikan di tengah
jalan. Mengapa? Karena rakyat memilih presiden untuk 5 tahun. Rakyat
juga tidak pernah menguasakan kepada partai untuk di tengah jalan
mencopot anggota DPR tuh, lantas dari mana asal usul wewenang partai
bisa mencopot anggota DPR. Rakyat juga tidak pernah memberi kuasa
kepada anggota DPR dan DPD untuk mencopot presiden di tengah jalan,
lah kok ada hal impeach.
Presiden dan anggota DPR bisa saja dicopot, tapi haruslah alasannya
karena hukum, tegasnya kriminal. Lain soal kalau kita hendak
menggunakan sistem parlementer, maka yang diberi kuasa oleh rakyat
adalah partai, artinya partai berhak penuh untuk mengganti anggota
DPR di tengah jalan karena alasan politik sekali pun, ataupun ganti
perdana menteri kalau memang besarnya dukungan di DPR tidak
mayoritas lagi.

Kalau begitu sistem kenegaraan kita salah dong?
Bicara soal sistem kenegaraan bukan soal salah benar, persoalan yang
mendasar adalah objektif rasional apa tidak. Terbukti dalam praktik
oleh banyak negara atau tidak. Hasil kudeta saja asal legitimated
menjadi sah kok, apalagi hasil Sidang Umum MPR kan ya pasti sah
dong. Mari lihat lebih jauh, yang janji dengan rakyat untuk
memberantas korupsi adalah presiden, la kok lembaga yang
menjalankannya KPK yang tidak di bawah presiden.
Lagi, di mana pun negara dan pemerintah haruslah dipisah atau
minimal dipilah. Sehingga ketika pemerintah gagal, atau terjadi
instabilitas di tingkat pemerintahan, tidak sampai merembet ke
negara. Lihat saja Thailand berulang kali kudeta, negaranya tetap
stabil, hari ini ada kudeta, besok turis juga tetap berdatangan
malah jadi tontonan.
Begitu pula Amerika, beberapa bulan lalu Presiden Bush ditentang DPR
dan bahkan oleh partainya, soal Irak, tapi selaku kepala negara Bush
punya hak veto, maka Amerika tetap stabil. Kurang yakin lagi, tolong
cari negara pengikut sistem presidensiil yang mana yang ketua
partainya dicalonkan atau mencalonkan sebagai capres. Yakin hanya di
Indonesia.

Bukankah persoalan yang kini dihadapi bangsa adalah persoalan
ekonomi?
Sama seperti di bidang politik, pemerintahan, dan aspek lainnya,
ekonomi, sistem besarnya juga harus ditata ulang. Ke depan soko guru
ekonomi yaitu koperasi dan BUMN harus direformulasikan dalam bentuk
BUMR (Badan Usaha Milik Rakyat). Rontoknya 200 konglomerasi, harus
dijadikan pelajaran di mana ke depan kita harus mengganti pendekatan
dengan aglomerasi, kecil-kecil banyak, tapi kuat yang dirangkai
dalam sebuah network perdagangan lokal, regional, nasional dan
bahkan global yang dikaitkan pula dengan kekuatan global financial.
Begitu pula paradigma kebijakan harus diubah dari semula bertumpu
pada kebijakan fiskal, diubah menjadi kebijakan yang mengedepankan
nilai tambah akibat penggunaan teknologi dan manajemen yang
dikaitkan dengan global financial. Secara keseluruhan ke depan kita
harus melaksanakan corporat restructuring menuju Indonesia
Incorporation.

Presiden kita kan dari militer, mengapa dikesankan tidak cekatan dan
publik menilai kurang tegas.
Persoalan lamban dan tegas, sama sekali tidak ada kaitannya dengan
militer atau tidak. Kalau SBY dikesankan begitu, ini tidak lepas
dari budaya politik kita yang masih mengikuti budaya kerajaan, sama
sekali belum sebagai budaya demokrasi. Dalam budaya kerajaan, raja
adalah simbol. Peran operator sangat menentukan penampilan sang
simbol. Lihat saja saat Pak Harto, yang berperan jadi operator
adalah Bu Tien, maka sabdo pandito ratu tan ora kena owah menjadi
terbukti. Bahasa Jawanya "idu geni" ludahnya saja api. Yang
diomongkan terbukti.
Dengan kadar yang sedikit rendah hal ini terjadi saat Mbak Mega.
Karena peran operator dimainkan sang suami. Sekarang, SBY memerankan
sebagai simbol, operatornya JK. Yaa, darimana rumusnya kesan publik
seolah SBY lembek, ragu-ragu dan tidak tegas bisa ditangkal.
Masih ada waktu sih, tapi ini kan tergantung Pak SBY sendiri, mau
melanjutkan kontraknya dengan JK di mana peran sebagai operator
tetap JK, atau sisa jabatannya akan dihandle sendiri atau oleh orang
sendiri, asal mengutamakan rakyat pasti pamornya kembali pulih.

Anda kan teman seangkatan, apa tidak memberi saran?
Justru di situ persoalannya, lingkaran kekuasaan akan membikin SBY
dikelilingi orang-orang yang menikmati kekuasaan, sedemikian rupa
sehingga sama kawan akan terbangun sekat, kalau toh bisa ketemu ya
paling-paling pada acara-acara yang dipersiapkan oleh lingkaran-
lingkaran yang menikmati kekuasaan itu tadi. Buku "Mengutamakan
Rakyat" adalah cara saya membantu kawan, kalau mau memanfaatkannya.

Anda kan dari militer, bagaimana sebaiknya TNI dikelola?
Di dunia ini lebih dari 200 negara, mengapa mereka bisa mengatur
tentaranya agar tidak menembaki rakyatnya? Prajurit negara sahabat
yang menjalankan tugas dengan benar tidak dijebloskan ke penjara
atas nama pelanggaran HAM. Tugas tentara di mana pun untuk membunuh,
lah kok anggota kita dijebloskan penjara gara-gara saat resmi
menjalankan tugas negara membunuh musuh negara.
Tidak etislah kalau terus mengatasnamakan "ala Indonesia", ini
persoalan perjalanan panjang peradaban manusia. Sejak zaman Romawi
kuno, sudah berapa miliar korban berjatuhan akhirnya manusia
menemukan model dalam mengelola negara, dalam berdemokrasi dan juga
dalam mengatur tentara. Kalu tidak ada kesadaran bahwa sistem
besarnya ada yang salah, sampai kapan ya akan terus jatuh korban
karena TNI, mari kita saksikan.

Lantas bagaimana harus diatur ?

Ya niru saja semua negara yantg berhasil mengatur tentaranya
sehingga tidak terus bentrok dengan rakyat, dengan polisi dan dengan
siapa pun. Salah satu cara adalah kewenangan komando operasional
dalam keadaan damai mutlak harus di tangan presiden selaku kepala
negara, walaupun untuk satu butir peluru sekalipun perintah menembak
harus dari kepala negara.
Begitu pula visi keamanan juga harus diubah, keamanan haruslah
diposisikan sebagai out put dari sistem sipil, maka ketika muncul
persoalan keamanan, maka yang harus diselesaikan dengan cara- cara
sipil (beradab) dan oleh aparatur sipil. Kecuali cara-cara sipil
gagal atau dipastikan akan gagal dan akan menimbulkan jatuhnya
korban, maka walapun untuk menyelamatan satu warga negara, saat itu
TNI haruslah dikerahkan. Apalagi kalau menyangkut masalah
kemanusiaan, seperti bencana apa pun maka ketika aparatur sipil
tidak mungkin mampu, gak usah diperintah saat itu TNI haruslah turun
tangan.

Sepertinya gagasan Anda sulit dan besar sekali resistensinya.
Berat, sulit bukan berarti tidak mungkin. Soal resistensi, itu pasti
tapi kan dari elite, bukan dari rakyat. Di sisi perlunya perubahan
janganlah karena upaya di luar koridor demokrasi, katakanlah dengan
menjatuhkan pemerintah, apalagi dengan cara-cara anarkis. Pemerintah
jatuh juga yang akan mewarisinya juga sama saja, mereka lagi mereka
lagi yang tidak punya solusi, lagi pula belum tentu akan menjadi
lebih baik, salah-salah tambah buruk. Banyak negara bisa kok,
perubahan dari sang pemimpin yang kuat dan punya solusi dan visi
baru. Malaysia di bawah Mahathir, Thailand di bawah Thaksin,
Venezuela dengan Hugo Chaves, Rusia, RRC, Jepang, Jerman dan banyak
lagi contoh-contoh konkret.

Posisi Anda sekarang di mana?
Sejak 1 Juli 2000 saya dirumahkan, nonjob. Saat ini sedang menunggu
penyelesaian administrasi pensiun.

Bagaimana Anda menyikapi perjalanan panjang pengangguran (non-job)
tersebut?
Di awal masa pengangguran saya sempat menggugat Tuhan yang tidak
berdaya memberi kesempatan dan kekuatan bagi saya dengan sejumlah
kecil perwira bersama almarhum Letjen TNI Agus Wirahadikusumah (AWK)
untuk ikut melaksanakan reformasi internal TNI dalam arti yang
sesuai dengan tuntutan zaman. Karena tanpa pembenahan internal
terlebih dulu, TNI yang di Orde Baru dijadikan tulang punggung
pemerintah terlebih dulu, reformasi di tingkat kenegaraan akan
gagal.
Belakangan saya mencoba mempelajari mengapa banyak negara bisa
berhasil membangun peradaban dengan baik. Sementara kita terus
terpuruk. Akhirnya saya bersama Sdri Liem Siok Lan bisa menyusun
buku "Mengutamakan Rakyat" dalam bentuk wawancara yang isinya
rumusan solusi untuk kita keluar dari keterpurukan dan sekaligus
paradigma baru dalam mengelola negara.
Isi buku ini mencakup seluruh aspek kehidupan kenegaraan, yang
kebenarannya telah dibuktikan oleh banyak negara. Bagi saya buku ini
jauh lebih berharga dari pada sekadar jabatan, seandainya saya tidak
dinonjobkan. Saya kini tahu rupanya Tuhan punya rencana lain, semoga
dengan buku "Mengutamakan Rakyat" bangsa ini bisa mengakhiri masa
gelapnya (jahiliyah) dan memulai kehidupan baru yang berlandaskan
pada etika moral dalam artian laku yang benar.(sujito)
 
ok saya setuju
 
Post a Comment

Links to this post:

Create a Link



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?


blog-indonesia.com



PageRank

Flag sejak Agustus 2009 free counters