Ahmadiyah II » INTELIJEN INDONESIA

Tuesday, April 22, 2008

Ahmadiyah II

Seperti telah tercatat dalam sejarah perjalanan pengikut Mirza Ghulam Ahmad (Ahmadiyah) di berbagai wilayah Indonesia, selalu ada pengikut yang sadar akan ketertipuan ajaran Mirza, namun ada juga yang tetap dalam kegalauan ajaran Mirza yang membungkus kesadaran mereka dengan ikatan doktrin yang membelenggu. Penolakan pengikut ajaran Mirza untuk bertobat lebih disebabkan oleh keterlanjuran dalam ikatan ajaran yang sulit dilepas karena solidaritas yang menguat manakala terjadi tekanan yang semakin kuat dari luar Ahmadiyah.

Oleh karena itu, apabila memang benar pemerintah Indonesia akan segera mengambil langkah tegas, harus dilakukan dalam tempo yang singkat dengan penegakan akidah Islam yang diyakini mayoritas Muslimin Indonesia. Memang hanya ada dua pilihan, yaitu secepat-cepatnya menuntaskan delik hukum pengikut ajaran Mirza atau secara gradual dalam tempo waktu panjang dengan program terpadu membuka segala tipu daya yang mengakar pada kitab-kitab yang disusun oleh Mirza Ghulam Ahmad serta tafsiran-tafsiran logika yang dibuat para pengikutnya. Pilihan tempo waktu yang lama dengan program terpadu memang akan membentur masa pemilu 2009, sehingga efektifitasnya akan terganggu.

Bagaimana dengan reaksi dari sudut pandang HAM dan kebebasan memeluk keyakinan?

Filsafat liberal (Barat) yang bersandar pada kebebasan individu yang mencakup dijaminnya hak-hak yang melekat secara manusiawi memang sangat dominan dalam dinamika politik internasional. Fakta tersebut tentu saja akan menciptakan sorotan tersendiri dalam kasus Ahmadiyah dari sudut kebebasan beragama di Indonesia. Bisa dipastikan indikator kebebasan beragama di Indonesia akan turun, dan akan terjadi gerakan pembelaan terhadap para pengikut Mirza Ghulam Ahmad baik dari luar maupun dalam negeri Indonesia. Mereka yang membela tersebut pada umumnya bersandar pada prinsip hak asasi dan keterjaminan hukum dalam keyakinan beragama.

Dari sudut pandang ketertiban negara dan kesucian ajaran agama, maka pemerintah Indonesia di dalam wilayah kedaulatannya dapat menerapkan secara tegas posisi hukum ajaran Mirza Ghulam Ahmad dalam kerangka penegakan hukum nasionalnya. Dengan kata lain, partikularitas hak asasi dapat diterapkan secara tegas mengacu pada hukum nasional dan disahkan dalam ketetapan yang mengikat secara hukum. Potensi konflik berdarah yang disebabkan adanya hasutan dan infiltrasi ajaran-ajaran menyimpang telah tercatat sangat mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga keputusan yang tegas dibutuhkan untuk memelihara ketertiban.

Dalam rangka menjaga ekses dari kebijakan yang tegas, maka harus ada sosialisasi yang luas kepada seluruh elemen kaum Muslim Indonesia tentang posisi hukum ajaran Mirza Ghulam Ahmad. Setelah adanya posisi hukum yang jelas dan tegas, reaksi mereka yang selama ini gencar "menyerang" para pengikut ajaran Mirza Ghulam Ahmad juga harus dikendalikan oleh elit-elit pimpinannya, dan bukannya memanfaatkan untuk melakukan pengrusakan yang tidak perlu. Pelarangan ajaran Nabi Palsu Mirza Ghulam Ahmad akan berdampak luas kepada berbagai aspek kelembagaan Ahmadiyah di Indonesia. Hal itu tentu saja tidak menjamin terjadinya kesadaran massal dalam jemaat ajaran Mirza Ghulam Ahmad.

Satu hal yang sangat penting adalah dasar hukum nasional Indonesia yang akan digunakan dalam menertibkan ajaran Mirza Ghulam Ahmad. Bahwa ada individu, kelompok dalam negeri, kelompok asing yang berupaya melindungi Ahmadiyah, tidak berarti menjadi hambatan dalam menegakkan hukum. Semua harus mengacu pada hukum nasional Indonesia dengan melalui proses perdebatan hukum yang terbuka, semakin terbukanya suatu perdebatan yang mengacu pada gugatan elemen-elemen dasar ajaran Mirza Ghulam Ahmad, maka akan semakin terbuka kebohongannya. Selain daripada itu, perlu diketahui bahwa banyak pengikut Ahmadiyah di Indonesia yang takut karena tidak bisa keluar dari cengkeraman Elit Pengurus Ahmadiyah Indonesia. Sehingga pendekatan yang manusiawi, dialogis dalam menyadarkan massa grass roots pengikut ajaran Mirza Ghulam Ahmad sangat penting.

Bila elit pengurus Ahmadiyah Indonesia berlindung dibalik kebebasan individu, maka keterbukaan pengungkapan ajaran Mirza Ghulam Ahmad(tanpa kebohongan) juga harus dipublikasikan sehingga publik akan melihat kenyataan yang sesungguhnya dari ajaran Mirza Ghulam Ahmad.

Semoga persoalan ini dapat tuntas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Labels: ,

Comments:
Jemaah Ahmadiyah jadi setia bukan karena ajarannya mantap, tapi karena fasilitas yang mantap. Subsidi Biaya hidup, beasiswa, dan lain-lain fasilitas memanjakan dan menjerat jemaah untuk setia. Sangat berbahaya memang untuk umat Islam Indonesia yang banyak miskin. Masalahnya, siapa kira2 yang "bermain" membantu Inggris disini? Gus Dur? Lalau siapa yang berusaha menumbangkannya? TNI?
 
aku seseng baca intelejen tapi koq kali ini analisa nya kurang akurat dan tidak tajam pada inti masalah, juga catatan tambahannya kurang kuratif
 
seperti ungkapan kata yang ada di blog ini "sepandai2 tupai melompat suatu saat jatuh pula". awalnya demen baca analisa untuk topik lainnya tajam dan dalam loh untuk ahmadiyah kok garing banget seperti mengarahkan orang bodoh aja. jaga amanah jangan menghakimi...
 
Ternyata qualifikasi yang sesungguhnya dari pemilik Blok Intl Indomie Telor terbuka dengan ulasannya tentang Ahmadiyah. Begitu dangkalnya pengetahuan yang bersangkutan.Begitu sok tahunya penulis. Dan begitu naifnya dengan PD menulis analisa garingnya di web yg dikira orang punyai validitas tinggi. Untuk tulisan ahmadiyah saya kira jauh sekali dari autentik.Sebaiknya sering berkunjung ke Tokoh-Tokoh Atas intel indonesia untuk Indonesia. hehehehe......
 
keyakinan ga ada yang salah mas
 
Post a Comment

Links to this post:

Create a Link



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?


blog-indonesia.com



PageRank

Flag sejak Agustus 2009 free counters