Blog I-I Anti Militer? » INTELIJEN INDONESIA

Tuesday, April 22, 2008

Blog I-I Anti Militer?

Sungguh aneh ketika saya mendengar informasi tentang adanya diskusi dalam forum kalangan militer *** yang menuduh Blog I-I anti militer. Perlu saya tegaskan disini bahwa Militer Indonesia adalah perekat terkuat NKRI yang harus dikelola secara profesional. Apabila ada kritik yang dirasakan terlalu keras, maka hal itu semata-mata untuk kebaikan organisasi dalam menyikapi perkembangan zaman yang begitu cepat.

Mengapa sampai muncul tuduhan anti militer?

Setelah saya perhatikan data-data yang disampaikan oleh rekan-rekan Blog I-I, tampaknya terjadi kesalahpahaman dari sebagian kalangan militer tentang makna reformasi militer yang bagi Blog I-I belum selesai. Selain itu apabila Blog I-I memiliki pandangan yang berbeda dengan beberapa kalangan militer, jangan dipahami dalam sudut pandang pertentangan, tetapi sebuah dialog terbuka untuk kemajuan bersama.

Tidak ada kepentingan pribadi dalam sudut pandang yang dikemukakan Blog I-I, semua ini mengalir begitu saja dan mungkin juga menghilang begitu saja apabila tidak ada pihak-pihak yang tergerak hatinya untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara demi kejayaan Indonesia Raya.

Reformasi Militer bagi Blog I-I adalah diawali dari pemantapan filosofi pertahanan negara yang profesional, dimana kekuatan Angkatan Bersenjata baik dari sisi personil, peralatan dan kemampuan gelar operasinya perlu terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Berangkat dari prinsip pertahanan negara, maka pengurangan peranan politik seperti diamanatkan sejak awal reformasi jangan diterjemahkan bahwa orang militer tidak boleh tampil di panggung politik nasional maupun daerah. Siapapun kita orang Indonesia militer ataupun bukan, memiliki hak yang sama dalam upaya-upaya memberikan kontribusi yang terbaik bagi NKRI. Hal mendasar yang perlu diperhatikan adalah perlunya menanggalkan watak militerisme dalam sistem sosial-politik dimana pendekatan represif, kekerasan, intimidasi tidak lagi memiliki ruang. Penyelesaian setiap persoalan bersama harus melalui mekanisme yang disepakati bersama, dalam hal ini ada landasan hukum yang menjadi acuan serta upaya penegakan hukumnya.

Secara umum, telah tampak perbaikan di sana-sini di tubuh militer, sehingga langkah-langkah positif reformasi militer menuju profesionalisme dalam mempertahankan keutuhan NKRI dapat dipertanggungjawabkan. Ketika Blog I-I menyatakan bahwa reformasi militer masih setengah hati, maksudnya adalah masih banyak individu-individu elit petinggi militer yang memimpikan kembalinya dwifungsi dengan penyerapan pejabat militer hampir ke segenap lembaga negara guna menduduki posisi-posisi strategis. Tidak ada yang salah dengan pengangkatan seorang profesional berlatar belakang militer dalam jabatan negara, namun hal itu harus disertai dengan perwatakan sipil dimana apabila pejabat yang bersangkutan masih aktif HARUS rela melepas status militernya dan mengabdi pada negara di jalur pemerintahan sipil.

Pada sebagian besar lembaga negara telah terjadi reduksi besar-besaran penyerapan pejabat tinggi militer, di tingkat nasional kita dapat melihat DPR-RI sebagai contoh. Pada tingkat Departemen tidak lagi terlalu banyak pejabat yang berasal dari militer merangkap jabatan.

Keunikan tersendiri terjadi pada lembaga intelijen sipil BIN yang secara tradisional/sejarah menyerap berbagai kalangan termasuk sipil, militer dan polisi. BIN tampaknya sangat lemah dari komposisi sipil karena proses pembodohan sipil yang begitu kuatnya di sana, tepatnya semakin jelas sejak Jenderal LB Moerdany berkuasa. Sekali lagi tidak ada yang salah dalam penempatan pejabat tinggi militer dimanapun lembaga negara termasuk di BIN sepanjang mengikuti kaidah aturan yang berlaku. Apabila di BIN masih ada Jenderal aktif yang merangkap jabatan tentu saja hal itu melanggar hukum dan harus segera ditegakkan. Karena militer aktif yang masuk BIN wajib disipilkan, apalagi bila menjabat posisi strategis. Sangat enak bukan, apabila seorang Kolonel yang di dalam organisasi militer mentok kemudian menjadi Jenderal di BIN, hal ini tidak bisa diterima secara akal sehat. Tidaklah mengherankan apabila Kepala BIN agak pusing dengan lamaran sejumlah perwira militer yang konon karirnya mentok.

Keluhan yang diterima Blog I-I tersebut diatas telah terkonfirmasi dengan lembaran catatan aplikasi sejumlah perwira militer ke BIN yang sebenarnya dalam kualitas biasa-biasa saja, bahkan beberapa yang telah menduduki posisi penting di BIN ternyata berkualitas rendah.

Kembali pada tema awal, sekali lagi perlu ditegaskan bahwa profesionalitas militer sangatlah vital dalam menjaga eksistensi NKRI. Apabila penyerapan pejabat militer ke dalam lembaga negara masih dirasakan perlu, maka sistem seleksi dan peraturan yang jelas dalam mekanisme pemilihan untuk menjadi pejabat sipil atau tetap menyandang karir mliter harus ditegakkan.

Sebagai perbandingan, mekanisme pemilihan Kepala Negara dan Kepala Daerah telah memiliki aturan main yang jelas dan dipatuhi oleh semua pihak. Terbuka kesempatan kepada kalangan militer (setelah mengundurkan diri atau pensiun) untuk maju dalam kancah politik berupa pemilu. Kesempatan yang sama juga terbuka kepada segenap anggota masyarakat non-militer yang ingin maju dalam perpolitikan. Hal itu telah menjadi mekanisme yang adil bagi semua pihak. Lalu mengapa penegakkan birokrasi sipil masih dikotori oleh rangkap karir militer dan jabatan sipil?

Apabila ada ketakutan dalam soal keterbatasan jabatan dan kesejahteraan perwira militer, hal itu tentunya dapat dilakukan melalui mekanisme pengmebangan organisasi militer Indonesia yang masih sangat lemah dari sisi teknologi, kemampuan dan gelar operasinya. Menumpuknya perwira dengan pangkat Brigadir Jenderal ke atas merupakan akibat dari warisan sistem lama yang harus segera dibenahi. Pembenahan tersebut dengan tetap memperhatikan kesejahteraan anggota TNI, dalam artian seorang anggota TNI selayaknya hidup tenang sehingga bisa berkonsentrasi pada peningkatan profesinya sebagai tentara dan tidak terlalu pusing dengan godaan untuk mencari rejeki tambahan.

Kehormatan seorang tentara terletak pada kemampuan/kapabilitasnya dalam ruang lingkup keahlian ketentaraan. Dengan peningkatan anggaran militer yang ditujukan antara lain pada aspek teknologi peralatan, pelatihan, pembangunan fasilitas, dan kesejahteraan, tentunya hal itu akan mengurangi keresahan terbatasnya gerak militer dalam aspek keamanan publik yang biasanya dimanfaatkan untuk mencari rejeki tambahan.

Demikian, semoga bisa dipahami bahwa Blog I-I tidak anti militer.
SW



Labels:

Comments:
saya mau menuduh DEPKES:
1. Tidak becus urus ASKES jadi mengalihkan perhatian ke isu NAMRU
2. LIPI yang didirikan hampir lebih dari 30 tahun, penelitiannya nyamukkkkk terus.
3. Mari kita berpikir positif.
 
SEBENARNYA APA YG ADA DI BIN BUKANLAH UPAYA PEMBODOHAN SIPIL, NAMUN, TOLONGLAH SIPIL YG ADA DI BIN MAUPUN DI LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA LAINNYA TETAP MEMILIKI KOMITMEN YG KUAT UNTUK MENEGAKKAN KEJAYAAN INDONESIA RAYA DENGAN SEMANGAT RELA BERKORBAN YANG DILANDASI KEBERANIAN UNTUK MENERIMA RESIKO DAN KONSEKUENSI DARI PELAKSANAAN TUGAS, JGN HANYA JADI SAFETY PLAYER, SEMUANYA MAH PASTI BISA KALAU JADI SAFETY PLAYER. AKHIRNYA, SALAM BUAT SELURUH PEJUANG PENEGAK KEDAULATAN INDONESIA RAYA, DLM HAL INI SELURUH KOMPONEN BANGSA BAIK SIPIL MAUPUN MILITER. HIDUPLAH INDONBESIA RAYA !!!!!!MERAH PUTIH
 
Post a Comment

Links to this post:

Create a Link



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?


blog-indonesia.com



PageRank

Flag sejak Agustus 2009 free counters