Tentang RUU Intelijen » INTELIJEN INDONESIA

Friday, April 08, 2011

Tentang RUU Intelijen

Puluhan sahabat Blog I-I telah mengirim email dan pesan singkat melalui facebook Blog I-I yang intinya menanyakan artikel dan analisa terbaru Blog I-I terkait isu-isu keamanan, intelijen, dan politik nasional Indonesia. Pertanyaan dan pesan singkat tersebut juga menyebutkan beberapa kasus atau perkembangan terkini baik di tingkat nasional, kawasan maupun global. Bukan hal yang mudah untuk memelihara kesinambungan proses analisa isu-isu nasional, kawasan dan global. Blog I-I juga tidak ingin terjebak dalam pola komentar kejar tayang sebagaimana kebanyakan artikel opini di Koran nasional Indonesia yang dengan semangat membahas isu-isu panas yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia.

Artikel Blog I-I kali ini akan secara bersambung membahas beberapa isu yang menjadi perhatian komunitas dan sahabat Blog I-I. Saya akan mencoba untuk membahas isu-isu yang menjadi perhatian sahabat Blog I-I, dan semoga niat ini dapat terlaksana secara berkelanjutan.


Isu pertama adalah masalah RUU Intelijen yang belakangan ini menjadi perhatian sebagian besar kalangan civil society yang menyampaikan kekhawatirannya kepada Blog I-I. Jaring Blog I-I yang aktif dalam kegiatan masyarakat madani di Imparsial, Kontras, IDSPS, Elsam, the Ridep Institute, Lesperssi, Setara Institute, LBH Masyarakat, ICW, YLBHI, LBH Jakarta, HRWG, Praxis, Infid, PBHI, PBH Peradi, Yayasan SET, KRHN, Leip, Ikohi, Foker Papua, PSHK, MAPI, Media Link, AJI, Akatiga, Koalisi NGO HAM Aceh, LBH APIK, Mer-C, Police-Watch, Urban Poor Consortium, Freedom Institute, CSIS, HuMa, Smeru, Walhi, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dll menyampaikan secara serius beberapa hal yang menjadi kekhawatiran atau catatan agar RUU Intelijen tersebut disempurnakan terlebih dahulu sebelum disahkan oleh DPR – RI.

Pada sisi lain, sejumlah intel aktif yang peduli dengan masa depan Indonesia juga menyampaikan beberapa catatan yang mempertanyakan proses pembuatan RUU Intelijen yang tampaknya kurang melibatkan masukan dari realita kerja dalam operasi intelijen sipil sebagaimana biasa dilakukan di negara yang demokratis.

Sisi ketiga yang diterima Blog I-I adalah dari para pendukung RUU Intelijen yang juga disemangati oleh jiwa kejuangan Indonesia Raya yang beragumentasi tentang pentingnya dasar hukum yang memperkuat posisi intelijen dalam menjalankan tugasnya secara profesional, termasuk di dalamnya wewenang untuk melakukan pemeriksaan intensif kepada mereka yang terbukti mengancam keamanan negara.

Semua masukan tersebut diatas sebenarnya memiliki benang merah berupa konsensus bersama tentang pentingnya keberadaan UU yang memayungi kegiatan intelijen bagi badan atau lembaga intelijen yang bertugas mengawal perjalanan bangsa Indonesia. Persoalannya lebih kepada isi dari UU yang akan menjadi dasar hukum kegiatan intelijen Indonesia. Mengapa begitu sulit dicapai kesepakatan? Kepentingan apa yang mendorong terjadinya perdebatan yang serius tersebut? Pertanyaan tersebut tentunya harus kita lihat secara jernih agar kita tidak membuang waktu untuk perdebatan yang tidak perlu.

Catatan yang diberikan oleh sahabat Blog I-I dari kalangan civil society mengacu pada Koalisi Advokasi RUU Intelijen, sejumlah diskusi intensif aktivis HAM yang terjadi belakangan ini serta berbagai press conference yang intinya merupakan kritik terhadap RUU Intelijen. Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan sahabat Blog I-I dari kalangan civil society adalah masalah wewenang pemeriksaan yang dapat diterjemahkan sebagai penangkapan terhadap mereka yang terbukti mengancam keamanan negara. Argumentasi dari kalangan civil society adalah wewenang tersebut dapat merusak mekanisme sistem peradilan kriminal sebagaimana diatur dalam KUHAP, dimana wewenang penangkapan yang merupakan tugas dari aparat penegak hukum berada di tangan penyidik (Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan - KUHAP). Meskipun pejabat intelijen dapat secara hukum masuk dalam kategori pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan, namun kekhawatiran kalangan civil society adalah lebih kepada metode operasi intelijen yang bersifat rahasia. Hal tersebut membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang pejabat intelijen yang melakukan pemeriksaan yang didramatisir dengan istilah penculikan/pencidukan. Pandangan kalangan civil society tersebut dapat dibantah oleh banyak senior intelijen sipil yang memastikan bahwa berbagai peristiwa penculikan yang terjadi selama Orde Baru hingga insiden Munir sekalipun tidak pernah dilakukan oleh intelijen dari kalangan sipil. Kasus-kasus penculikan yang selama ini terjadi dilakukan oleh intelijen militer atau militer yang memakai baju sipil. Operasi intelijen sipil baik di dalam negeri maupun di luar negeri adalah murni bisnis informasi untuk mengamankan perjalangan rakyat dan bangsa Indonesia.

Kebutuhan wewenang untuk melakukan pemeriksaan bagi intelijen sipil adalah lebih kepada pendalaman informasi untuk membongkar jaringan teroris atau jaringan spionase asing yang secara serius ingin melemahkan, merusak atau menghambat kemajuan Indonesia Raya. Wewenang pemeriksaan/penangkapan juga memerlukan kesiapan mental dan fisik yang cukup berat bagi kebanyakan intelijen sipil yang sebenarnya kurang memiliki kapasitas dalam proses penangkapan, misalnya kebugaran fisik yang kuat, penggunaan senjata yang tidak mematikan, teknik melumpuhkan lawan, serta teknik-teknik interogasi tanpa melakukan pelanggaran HAM. Pertanyaannya sudah siapkah Intelijen Indonesia melakukan penangkapan? unsur intelijen yang mana yang akan melakukan penangkapan? Blog I-I memperkirakan elemen intelijen yang sanggup melakukan operasi penangkapan/pemeriksaan tentu berasal dari unsur Kepolisian atau Militer.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Tim Penyusun RUU Intelijen, Blog I-I menilai perdebatan masalah wewenang pemeriksaan/penangkapan bagi intelijen akan sulit menemui titik temu. Namun demikian, karena telah menjadi kesepakatan bersama berbagai komponen bangsa Indonesia yang mendukung lahirnya UU Intelijen, perlu dipertimbangkan jalan alternatif yang tidak menghambat pelaksanaan tugas pejabat intelijen namun juga tidak memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang seperti yang ditakutkan kalangan civil society dengan praktek “penculikan”.

UU Intelijen dapat memberikan wewenang khusus pemeriksaan kepada pejabat intelijen namun tidak kepada seluruh anggota intelijen karena hal ini harus berdasarkan pada status pejabat yang bersangkutan sebagai penyidik pegawai negari sipil (PPNS) sehingga memiliki kualifikasi khusus yang dapat diperoleh melalui pelatihan/training di Kepolisian. Apabila hal ini masih dianggap kurang, maka dapat ditempuh kerjasama antar lembaga, khususnya Intelijen dengan Kepolisian, dimana dengan tujuan operasi yang sama yakni pemberantasan terorisme, pejabat intelijen dapat menyampaikan informasi kepada Polisi untuk melakukan penangkapan dan pejabat intelijen memiliki hak untuk ikut serta dalam proses penyidikan bersama Polisi. Hal yang sama juga dapat dilakukan untuk operasi-operasi menghadapi kejahatan serius, kontra spionase dan kejahatan transnasional. Dengan demikian, wewenang pemeriksaan oleh pejabat intelijen dapat dipertanggungjawabkan serta tidak secara sewenang-wenang dilakukan terhadap target operasi intelijen. Kerjasama erat antara unit intelijen dalam negeri dengan Kepolisian adalah hal sangat lumrah di negara liberal demokratis yang menjadi acuan kalangan civil society.

Poin lain yang tidak kalah pentingnya bahkan dimulai dari masalah definisi intelijen yakni antara lembaga pemerintah dan alat negara. Meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam melihat posisi intelijen sebagai bagian dari pemerintahan yang berkuasa (lembaga pemerintah) dan alat negara (bekerja untuk kepentingan rakyat). Perbedaan pandangan disini dapat diselaraskan dengan mempertegas untuk apa ada UU Intelijen. Apakah khusus untuk menjadi dasar hukum bagi Badan Intelijen Negara (BIN) atau Lembaga Koordinasi Intelijen Negara (LKIN), ataukah mengatur keseluruhan dari segala hal yang terkait dengan fungsi dan lembaga Intelijen di Indonesia. Apabila hanya untuk BIN atau LKIN, maka definisi seyogyanya langsung menyempit kepada lembaga serta tidak perlu mendefinisikan intelijen negara pada bagian umum. Selain itu, untuk menghindari penyalahgunaan BIN untuk kepentingan penguasa secara politik, perlu ada pasal atau ayat yang menyebutkan “bahwa BIN/LKIN tidak dapat mengambil tindakan apapun untuk memajukan kepentingan partai politik manapun.” Cukup adil bukan?

Namun apabila RUU Intelijen dimaksudkan untuk segala hal terkait intelijen di Indonesia, maka hal ini seyogyanya juga mempertegas landasan filosofis intelijen sebagai pelindung dan pengawal perjalanan rakyat / bangsa Indonesia yang melepaskan intelijen dari ranah politik dalam negeri Indonesia. Dengan demikian, tidak akan terjadi apa yang ditakutkan sebagai operasi memata-matai rakyat sendiri demi kepentingan penguasa.

Poin berikutnya adalah masalah penyadapan/intersep informasi. Mengapa kita menjadi ketakutan dengan poin ini, sementara ribuan data penyadapan di KPK-pun tidak dapat secara efektif digunakan untuk membersihkan Indonesia Raya dari kejahatan korupsi. Seluruh lembaga intelijen di dunia memiliki wewenang yang unik untuk melakukan penyadapan untuk kepentingan nasional. Sejumlah pejabat tinggi dan anggota Dewan menjadi sangat marah ketika menyadari bahwa dirinya menjadi target dalam operasi penyadapan KPK, sehingga muncul wacana mengenai masalah penyadapan tersebut yang kemungkinan besar akan diatur dengan UU tersendiri. Kemudian sebagian kalangan civil society mengkhawatirkan penyalahgunaan penyadapan untuk kepentingan ekonomi dan politik kelompok tertentu. Masalah ini seharusnya tidak perlu muncul apabila masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi kepada lembaga intelijen. Dalam setiap operasi penyadapan intelijen tentunya ada justifikasi yang diotorisasi oleh pejabat intelijen yang berwenang, hal ini juga berlaku untuk penyadapan yang dilakukan oleh KPK. Selain itu, tidak semua informasi yang diperoleh dari penyadapan dapat digunakan secara semena-mena, apalagi yang tidak terkait dengan kasus yang sedang didalami. Lebih jauh lagi, teknik penyadapan yang telah ribuan tahun menjadi bagian dari kegiatan intelijen memiliki tujuan membongkar rencana jahat ataupun jaringan kelompok yang memiliki niat jahat kepada rakyat, bangsa dan pemerintah suatu negara. Maksudnya adalah untuk pencegahan terjadinya praktek kejahatan, sehingga jauh dari apa yang dituduhkan untuk kepentingan politik dan ekonomi kelompok tertentu. Apabila terjadi operasi penyadapan yang tidak dapat dijustifikasi demi kepentingan nasional, tentunya dapat ditempuh proses hukum dan secara internal kelembagaan intelijen, praktek penyadapan yang dilakukan diluar operasi yang diotorisasi adalah sebuah pelanggaran.

Poin rahasia informasi intelijen sebenarnya merupakan hal yang sederhana, dimana apabila informasi intelijen tersebut terlalu cepat dibuka ke masyarakat akan merusak rangkaian operasi yang lebih besar untuk keselamatan bangsa Indonesia. Keseimbangan antara kebebasan informasi, kebebasan pers dan demokrasi dengan kerahasiaan informasi intelijen terletak pada posisi kritis dari dampak informasi tersebut. Sebagai contoh ringan, ketika Jakarta Post 15 Maret 2011 memuat artikel khusus tentang Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) dengan bumbu opini penulis yang mencemooh kerahasiaan STIN (BIN’s 007 school to spearhead RI future spies), apakah hal tersebut tidak dapat dianggap membahayakan kerahasiaan para intel junior dan calon pejabat intel di masa depan, tentunya dapat diperdebatkan bukan. Demi kebebasan informasi apakah masyarakat perlu tahu banyak tentang kerahasiaan kalangan intelijen ? Intelijen positif Asing tentunya sangat senang dengan keterbukaan informasi di Indonesia karena akan menelanjangi kelemahan bangsa Indonesia khususnya intelijen Indonesia, sedih rasanya bukan? Bagaimana apabila kerahasiaan informasi tersebut menyentuh kepada hal-hal yang bersifat kritikal lainnya untuk perjalanan bangsa Indonesia. Bersiap-siaplah untuk melihat terpecah-belahnya Indonesia Raya dalam ceraian dan beraian hubungan sosial yang tidak lagi dapat dieratkan karena egoisme individual dan pemikiran liberalisme terlalu cepat merasuk ke dalam kepala kita, sementara kesiapan mental maupun strategi pembangunan bangsa belum siap.

Tentang Lembaga Koordinasi Intelijen Negara (LKIN). Saya secara pribadi sangat tidak nyaman dengan istilah LKIN, khususnya terkait dengan kata Koordinasi yang merupakan sebuah kegiatan yang sangat jarang terjadi dalam komunitas intelijen Indonesia. Beberapa Intelijen Asing di Jakarta dan kalangan bisnis intelijen devices pernah mengungkapkan kepada jaring Blog I-I betapa lemahnya hubungan antar lembaga di Indonesia, termasuk lembaga intelijen. Dengan demikian kata Koordinasi hampir identik dengan omong kosong dan sangat tidak efisien. Oleh karena itu, alangkah baiknya apabila memang UU Intelijen untuk lembaga baru, tetap menggunakan BIN atau nama apapun yang tidak mencatumkan secara khusus kata koordinasi. Andaikata memang UU Intelijen dimaksudkan untuk sebuah landasan dalam reformasi intelijen, maka pada tingkat nasional dapat saja dibentuk Dewan Intelijen Nasional atau Dewan Keamanan Nasional yang menjadi pusat komunikasi dari seluruh lembaga intelijen sehingga dapat tercipta keselarasan dalam kerangka kebijakan keamanan nasional. Pada tingkat taktis dimana diperlukan kerjasama antar lembaga, dapat dibangun mekanisme komunikasi dengan bentuk Joint Centre dimana hal ini sangat perlu dalam membangun semangat kerjasama/koordinasi dalam arti yang sesungguhnya.

Pengawasan merupakan hal yang krusial karena hal ini akan mendorong kinerja intelijen yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, tidak ada salahnya apabila mekanisme pengawasan diperjelas baik yang bersifat internal kelembagaan (inspektorat) maupun oleh parlemen sebagaimana di negara-negara parlementer.

Organisasi dan Peran Intelijen yang masih mengulangi rancangan UU tahun 2000-an awal memang memiliki sejumlah kelemahan karena tidak mempertegas spesialisasi fungsi. Kalangan civil society yang tergabung dalam Koalisi Advokasi RUU Intelijen mengungkapkan bahwa RUU Intelijen Negara tidak membagi wilayah kerja antara intelijen luar negeri, intelijen dalam negeri, intelijen militer, dan intelijen penegakan hukum secara tegas. Hal ini dapat disimpulkan bahwa RUU tersebut tidak mencakup aspek yang lebih luas di luar lembaga baru LKIN ataupun BIN. Apabila memang ingin disusun sebuah UU yang memperjelas fungsi spesialisasi, tentunya hal ini jelas merupakan sebuah reformasi total intelijen yang akan juga menyentuh Intelijen Militer yang saat ini berada di Badan Intelijen Strategis (BAIS) yang masih mengurusi isu-isu keamanan dalam negeri yang menjadi tanggung jawab Polisi dan masih mengawasi isu-isu politik dan aktivis HAM yang diduga antek Asing, serta memfasilitasi pengiriman Atase Pertahanan (Athan) ke luar negeri dan menjadi kendali Athan. Unit Intelijen Luar Negeri yang seharusnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan Kementerian Luar Negeri, tampaknya juga masih stagnan di dalam BIN dalam jumlah yang relatif sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan nasional. Anehnya, intelijen di dalam negeri adalah Unit yang paling luar biasa dengan berbagai lembaga termasuk BIN, BAIS, Polisi, Kejaksaan, Imigrasi, Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dll. Intelijen penegakan hukum ? mungkin maksudnya adalah unit intelijen yang berada di dalam lembaga penegak hukum.

Keinginan untuk mengatur intelijen secara luas atau mengatur secara khusus tampaknya belum dipahami dalam perdebatan mengenai RUU Intelijen Negara. Sehingga muncul perdebatan yang berasal dari tafsiran yang berbeda.

Struktur dan Kedudukan yang membedakan pembuat kebijakan intelijen dan pelaksana operasional merupakan hal yang tidak perlu dituliskan secara detail dalam UU. Mengapa demikian? Karena yang menyusun kebijakan intelijen jelas berada pada unsur pimpinan yang kemudian dituangkan ke dalam rencana strategis dan berbagai turunan lainnya. Penanggung jawabnya termasuk kepada tingkat Pimpinan nasional (Presiden) yang menjadi single client lembaga intelijen. Sementara itu, seluruh pejabat intelijen level eselon satu hingga anggota baru adalah semuanya pelaksana operasi intelijen.

Personel dan rekrutmen intelijen seyogyanya dilakukan secara tertutup namun tetap memperhatikan aspek akuntabilitasnya. Selain itu, seharusnya terdapat pasal yang melindungi kerahasiaan seorang intel, karena hal ini terkait dengan keselamatannya dalam melaksanakan tugas.

Sipilisasi intelijen merupakan impian sebagian besar insan intelijen Indonesia yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Namun apakah hal tersebut akan menjamin perubahan yang lebih baik? Perlu diingat disini bahwa sipilisasi tidak dimaksudkan untuk membangun pagar komunikasi dengan kalangan militer, melainkan bertujuan untuk membangun watak sipil, dimana penegakan hukum, pengutamaan keselamatan bangsa dan penghormatan terhadap HAM lebih utama daripada sikap militeristik yang terpatri oleh kacamata kuda Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kemudian menghalalkan segala cara. Dengan kata lain, hanya diperlukan ketegasan bahwa siapapun yang masuk ke dalam lembaga intelijen sipil, harus menanggalkan atribut militernya serta siap menerima budaya operasi intelijen sipil yang profesional.

Hak korban, memang kalangan advokasi RUU Intelijen secara membabi buta menggunakan perbandingan negara-negara liberal demokrasi, dimana hak-hak korban dapat dipulihkan apabila terjadi kesalahan baik secara prosedural maupun substansi. Saya mengartikan yang dimaksud dengan hak korban adalah hak (complaint, guagatan) yang muncul karena seseorang menjadi korban akibat tindakan menyimpang intelijen. Hal ini sepertinya berangkat dari semangat membela keadilan bagi Munir S.H. yang gagal melalui jalur hukum karena lemah-nya barang bukti dan saksi. Hal ini sah-sah saja untuk diperjuangkan, namun tidak semestinya berada dalam UU Intelijen karena masih belum jelas apakah RUU intelijen yang diperdebatkan tersebut bersifat khusus untuk BIN atau lembaga baru LKIN ataukah bersifat luas, sehingga berdampak pula kepada lembaga intelijen lain, seperti intelijen militer (BAIS) atau intelijen Polisi.

Sementara itu, masukan dari kalangan intel profesional antara lain mencakup masalah Kode Etik Intelijen tidak seharusnya secara detail diungkapkan dalam Undang-Undang, melainkan berada pada level keputusan pimpinan organisasi yang tujuannya untuk membangun intelijen yang profesional sebagaimana pasal 19 RUU Intelijen.

Selain itu, Dewan Kehormatan Intelijen yang akan memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan mengadili petugas intel yang melanggar hukum terlalu mirip dengan Dewan Kehormatan Militer. Seharusnya pelanggaran kode etik cukup ditangani Inspektorat sebagai pengawas internal, sedangkan pelanggaran terhadap hukum nasional dapat digugat melalui pengadilan.

Masa berlaku kerahasiaan informasi intelijen selama 20 tahun seharusnya dapat lebih secara detail dibedakan. Misalnya untuk informasi dengan klasifikasi 1 dapat dibuka setelah 20 tahun, klasifikasi 2 setelah 10 tahun dan klasifikasi 3 selama 5 tahun atau bahka ada yg dengan klasifikasi biasa dan dapat segera diakses oleh publik. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah pembukaan akses tersebut harus melalui mekanisme yang jelas, misalnya melalui Arsip Nasional karena dokumen dimaksud telah menjadi bagian dari Arsip Nasional.

Masalah intersep komunikasi apapun adalah salah satu jantung kegiatan intelijen, sehingga cukup wajar apabila kewenangan untuk penyadapan menjadi bagian integral dari UU Intelijen.

Ancaman hukuman pembocoran rahasia intelijen seyogyanya juga mengacu pada klasifikasi kerahasiaan informasi, dan kepada setiap insan intelijen yang dituduh membocorkan rahasia negara diberikan hak pembelaan karena terbuka potensi untuk menyalahgunakan pasal dimaksud untuk menyingkirkan anggota intelijen yang idealis atau dianggap sebagai ancaman oleh pejabat diatasnya.

Perlu pula disadari dan diketahui oleh sahabat Blog I-I dimanapun berada bahwa tidak semua anggota intelijen setuju dengan adanya UU Intelijen yang justru akan mempersulit ruang gerak operasi yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan. Persyaratan perlunya surat pengadilan untuk penyadapan misalnya hanya akan memperlambat operasi membongkar jaringan terorisme dan separatisme yang jelas sangat membahayakan perjalanan bangsa Indonesia. Beberapa sahabat Blog I-I yang aktif sebagai intel bahkan menentang keras UU Intelijen tersebut, mereka mempertanyakan mengapa tidak dilakukan pembenahan internal yang menyeluruh terlebih dahulu yang mendorong terciptanya organisasi intelijen yang profesional. Diharapkan pimpinan intelijen dapat mengambil sikap tegas membersihkan nama institusi dari tuduhan sepihak yang merusak citra intelijen di mata rakyat Indonesia, dan diharapkan pula pimpinan intelijen berani mempensiunkan anggota-anggota intelijen yang jelas sangat tidak produktif bahkan cenderung menjadi benalu organisasi. Sebuah kebiasaan yang juga sangat buruk adalah dengan mempekerjakan pensiunan militer yang tidak memiliki visi dan misi yang jelas sebagai insan intelijen, sudah waktunya pimpinan intelijen mengurangi belas kasihan kepada para pensiunan yang tidak lagi dapat diandalkan. pengecualian dapat saja diberikan kepada mereka (pensiunan) yang terbukti memang sangat handal dan pantas dihormati sebagai master spy.

Terakhir kita juga seyogyanya dapat menghormati dan memahami semangat kejuangan yang menjiwai RUU Intelijen yang telah disusun, sehingga proses revisi dan pengesahannya nanti tidak lagi diperdebatkan.

Mohon kepada segenap sahabat dan jaring Blog I-I dapat menyebarluaskannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Semoga artikel ini dapat mengobati kerinduan sahabat Blog I-I untuk memajukan Intelijen Indonesia.

Salam Intelijen
Senopati Wirang


Labels: , ,

Comments:
ya semuanya memang bebas bicara, tapi terkadang hanya pengen nongol di jakarta. coba sekarang di papua, kenapa ga mendorong/membantu elemen2 di daerah2 di seluruh indonesia untuk mengkritisi para eksekutor(eksekutif)2 kebijakan kesejahteraan atau independensi dari legislatif/yudikatif di tingkat daerah, agar tidak berlanjut dan jadi beban lembaga2/pimpinan di tingkat pusat dan juga eksistensi dari NKRI?ya setuju untuk pemberdayaan bappenas sebagai desainer peta. ya masy. papua kalo merujuk usa ato australia harusnya merujuk ke aborigin, indian, atau kulit hitam yg bahkan jauh setelah abraham lincoln tahun 60an ato saat ini pun masih di diskriminatif, liat aja obama hanya sekedar tukang bersih kedok bush/usa, terpilih lagi?hmm minyak lebih menarik bukan?mungkin jika merdeka pun harus melihat kondisi AFRIKA minimal nigeria
 
daripada terus meributkan banyak masalah ham tak terselesaikan di kondisi riil, lebih baik membuat situs web memori kolektif bangsa dan mengakomodasi versi2 masing pihak, seperti memindahkan buku2 mereka masing2, agar menjadi warisan memori bangsa, membaca manual sebelum bertindak sebagai satu bangsa
 
Sudah lama sekali, saya menanti artikel dari bung seno,wah waktu yang lama sekali... setuju tidak setuju RUU intelijen, karena memang kedepan sangat berguna bagi bangsa dan negara. Dilihat dari semakin kompleksnya permasalahan yang dialami negara ini, memang sangatlah perlu aturan yang jelas guna mempertegas fungsi-fungsi intel. Semoga NKRI tetap utuh. Salam...
 
nice..
sempatkan juga mengunjungi website kami http://www.hajarabis.com
sukses selalu!
 
Pak, tanpa mengurangi antisipasi dalam hal teror bom, namun tetap perlu diingat dan masih hangat dalam pikiran kita tentang metode baru teroris dalam penyerangan secara sporadis. saya memperhatikan beberapa waktu ini area-area target serangan secara sporadis adalah simbol-simbol negara dan pusat perhatian masyarakat luas seperti kompleks YPPII di Batu malang yang mulai hilang pengawasannya. Apabila serangan bom maupun serangan sporadis berhasil (minimal menimbulkan aksi yang menarik perhatian), maka tingkat kepercayaan kepada pemerintah bisa kembali merosot.. dan perlu diperhatikan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk dimana SARA merupakan pemicu yang paling ampuh dalam menyulut sebuah konflik berkepanjangan


Salam,



Tanpa Nama lebih BAIK
 
Salam kenal.
Blog anda menarik untuk dibaca.

http://www.multibrand.biz
 
Hi..aku gak komen kok cm pgn mohon ijin ngucapin salam kenal ya..salam dari blogger jogja..buat temen2 yg mbaca ini,salam kenal jg ya..salingberkunjung yuk,klo berkunjung pasti aku buatkan kopi wes,gmn..?ditunggu ya..
http://jogjakunyaman.co.cc
 
woooooooooooooooooow
 
Artikel yang menarik..
Makasih infonya..
Salam...:)

Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
http://fis.uii.ac.id/
 
#RUUIntel

Pertanyaan 1 @faruqsugito

bung @benny_israel emang kenapa ketakutan amat klo UU Intelijen gol, pada hal kita semua belum tau apa isi UU tsb.

Pertanyaan 2 @faruqsugito

bung @benny_israel klo memang intinya demi penyelamatan negara, pasti semua masyarakat setuju. dr pada sekarang Intelijen tdk punya nyali

bung @benny_israel buktinya Intelijen banyak kecolongan, pada akhirnya masyarakat yg jadi korban

Strategi intelijen banyak kecolongan jg dipakai unt menggolkan RUU Intelijen. RT @faruqsugito: bung, buktinya Intelijen banyak kecolongan…

Operasi kotor mereka juga itu alasannya. RT @faruqsugito: bung, klo memang intinya demi penyelamatan negara, pasti semua masyarakat setuju.

Seharusnya RUU Intelijen posisinya adl RUU yg akan memayungi semua fungsi intelijen negara yg saat ini tumpang tindih #RUUIntel@faruqsugit

Tumpang tindih dimananya? Semua TNI: AL, AD, AU punya unit inteljen. Dalam unit TNI spt Kopassus punya juga unit itu. #RUUIntel@faruqsugito

Keamanan negara seperti: Polisi punya intel, di dalam unit polisi ada intelkam, Densus, Bareskrim, punya intel juga.#RUUIntel@faruqsugito

Kegiatan penegak hukum seperti kejaksaan punya unit intel juga. Imigrasi punya intel. Pajak unit intel juga punya… #RUUIntel@faruqsugito

..Bea Cukai punya unit intel. Sospol Kemendagri punya Intel. Hampir semua lini kehidupan pemerintah ada unit intel. #RUUIntel@faruqsugito

Kalau dikategorikan semua kegiatan itu semua, maka ada intelijen militer, kemanan, kriminal, penegakan hukum, … #RUUIntel@faruqsugito

..narkotika, ekonomi, perbatasan dan intelijen khusus deplu unt spionase. Mereka semua unit intel itu diatur dg apa? #RUUIntel@faruqsugito

Merek tunduk dg UU apa dlm menjalankan tugas? Tidak ada kan? Pentingnya #RUUIntel disitu. Mengatur mereka supaya tdk tumpang… @faruqsugito

…tindih dalam mejalan tugas intelijen mereka dilapangan. Justru diatur koordinasinya lewat #RUUIntel yg sedang diusulkan tsb. @faruqsugito

Makanya #RUUIntelijen jadi RUU Payung. Kita perlu RUU Keadaan Darurat. RUU Perang. Unt mengatur fungsi tugas intelijen militer. @faruqsugito

Jng sampai #RUUIntel hanya mengatur tugas Badan Intelijen Negara (BIN) semata. BIN hanya salah satu dr banyak intelijen negara. @faruqsugito

#RUUIntel jg harus mengatur jenis kelamin BIN. Dia badan intelijen militer atau sipil. Masuk kabinet atau bukan. Atur dg jelas. @faruqsugito

Dasar pemikiran lahirnya #RUUIntel tidak boleh dg dalih intelijen kecolongan maka butuh aturan supaya kuat dan superbody. Emosi @faruqsugito

#RUUIntel juga tdk boleh parsial melihat fungsi inteljen. Harus holistitik. Melibatkan semua unit dan fungsi intelijen yg ada. @faruqsugitol

Negara kuat itu lahir bukan karena aparat intelijennya kuat. Tapi lahir dari kebebasan warga negara yg terjamin UU. #RUUIntel@faruqsugito

Negara kuat yg dihasilkan oleh aparat yg kuat mengkontrol kebebasan melahirkan pemerintahan yg fasis. Sekian #RUUIntel@faruqsugito

Pasti. Karena RUU dibahas di DPR. RT @robertorulli: Parpol2 besar jg ikut berperan dlm hal ini isu intelijen ini om?

Pasti. Karena #RUUIntel dibahas di DPR. RT @robertorulli: Parpol2 besar jg ikut berperan dlm hal ini isu intelijen ini om?

Baca juga dengan cermat. Mengapa pihak BIN sbg wakil pemerintah tidak membuat #RUUIntel dg semangat masyarakat demokrasi sipil? @faruqsugito

Itu cuma salah satu fungsi intel RT @bagusalfa: Intel yang sangat kuat diperlukan untuk tindakan kontra intelijen yang saat ini EXTRA lemah

Tugas BIN intelijen. Deteksi dini. Bukan aksi RT @AryaSandhiyudha: BIN Needs Expanded Powers to Fight Radicals: Minister http://www.facebook.com/l/747d7KNVka9RPfx552dhOGZCiOw/jglo.be/avEk

TimeLine, 30 April 2011
 
#dana by @benny_israel

1.Saat ABRI masih bisa berbisnis. Kegiatan operasi ‘kotor’ dan intelijen mereka. Bisa dibiayai oleh dana non budgeter tsb. 2:27 PM Apr 30th via ÜberSocial

2.Diantaranya adl ‘membina’ kegiatan NII kw9. Aparat intelijen ABRI memainkan NII ini dg segala kepentingan. Diantaranya #danaoperasi.Sat Apr 30 2011 14:29:36 (SE Asia Standard Time) via ÜberSocial

3.Dengan #dana non budgeter mereka lebih leluasa memainkan operasi intelijen unt di jadikan sel tidur. Saat perlu bisa dihidupkan lagi.Sat Apr 30 2011 14:31:55 (SE Asia Standard Time) via ÜberSocial

4.Dari mana #dana non budgeter ABRI tsb berasal? Konsesi HPH, Konsesi Tambang, Transportasi (Mandala), kerjasama dg BUMN, Koperasi ABRI dsb.Sat Apr 30 2011 14:34:26 (SE Asia Standard Time) via ÜberSocial

5.Alasan yg dipakai ke publik adl #dana tsb unt kesejahteraan prajurit yg masih minim dari negara. Maka perlu ABRI punya unit bisnis sendiriSat Apr 30 2011 14:35:51 (SE Asia Standard Time) via ÜberSocial

6.Disamping unt kesejahteraan prajurit #dana tsb juga unt membiayai operasi ‘kotor’ dilapangan. Menekan lawan politik pemerintah ORBA.Sat Apr 30 2011 14:36:57 (SE Asia Standard Time) via ÜberSocial

7.Kegiatan ‘membina’ NII kw.9 diantaranya berasal dari #dana yg berasal dari bisnis ABRI tsb. Makanya para tentara ‘tua’ pada kenal baik.Sat Apr 30 2011 14:38:19 (SE Asia Standard Time) via ÜberSocial

8.Reformasi merubah ABRI menjadi TNI. Mereka dilarang punya unit bisnis. #dana unt operasi ‘kotor’ tdk ada lagi. Semua dana dari APBN.Sat Apr 30 2011 14:39:48 (SE Asia Standard Time) via ÜberSocial

9. Perwira TNI yg masih muda enggan meneruskan operasi ‘kotor’ senior mereka. Kegiatan spt NII kw.9 jadi terbengkalai. Tdk punya pembina.Sat Apr 30 2011 14:41:43 (SE Asia Standard Time) via ÜberSocial

10.Makanya pasca reformasi kegiatan NII kw.9 merubah haluan menjadi kegiatan pesantren seperti Al Zaytun, Indramayu. Semua by design. #danaSat Apr 30 2011 14:43:46 (SE Asia Standard Time) via ÜberSocial

11.Jendral tentara tua yg tersisa & sempat menikmati kekuasaan pasca reformasi bisa dipastikan sangat tau kegiatan NII kw.9 Al Zaytun #danaSat Apr 30 2011 14:57:12 (SE Asia Standard Time) via ÜberSocial

12.Ada deal apa antara para jenderal tua dg NII kw.9 shg mereka bisa aman, nyaman dan terlindungi di ‘bunker’ Al Zaytun. Baca sejarah. #danaSat Apr 30 2011 14:57:43 (SE Asia Standard Time) via ÜberSocial

13.Saat ini isu NII kw.9 dimanfaatkan oleh AM Hendro Priyono unt golkan RUU Intelijen. Bgmanapun juga dia berkepentingan UU ini lolos. #danaSat Apr 30 2011 14:58:44 (SE Asia Standard Time) via ÜberSocial

14.Demi RUU Intelijen. Pihak Intelijen bermain karambol. Rebound isunya dimainkan oleh mantan intilijen dg berbagai isu keamanan.#danaSat Apr 30 2011 15:00:28 (SE Asia Standard Time) via ÜberSocial

15.Bermain karambol artinya pihak intelijen resmi tdk menggulirkan isu. Tapi lewat jaringan mereka isu itu dimainkan secara terbuka.#danaSat Apr 30 2011 15:01:30 (SE Asia Standard Time) via ÜberSocial

16.Kalau RUU Intelijen berhasil jadi UU. Maka kegiatan operasi intelijen akan makin banyak #dana APBN juga akan makin banyak.Sat Apr 30 2011 15:03:02 (SE Asia Standard Time) via ÜberSocial

17.Intelijen dilapangan sudah kembang kempis dilapangan #danaoperasi selalu jadi kendala. Bisnis sudah tdk boleh.Sat Apr 30 2011 15:04:44 (SE Asia Standard Time) via ÜberSocial

18.Makanya baca dg teliti dan cerdas setiap hadirnya isu di media. Isu NII kw.9 isu lama, basi & daur ulang. Intelijen kehilangan ide.#danaSat Apr 30 2011 15:06:52 (SE Asia Standard Time) via ÜberSocial

Timeline, 30 April 2011
 
sekarang ini banyak banget mahluk yang ngaku2 PENGAMAT INTELIJEN,PEMERHATI INTELIJEN,PAKAR INTELIJEN dlsb padahal back ground nya tidak ada kaitan INTELIJEN sama sekali ?????? yang ada berkat sering nonton film di Bioskop di tambah membaca sejumput referensi dan yang paling penting BERANI ngoceh dan ngumbar pendapat di media ......... sipppp jadi "pengamat intelijen" sialnya lagi masyarakat senang dengan pengamat intel jadi-jadian he he he he he he he
 
nice to info...
gudluck..
 
artikelnya bagus" ia...
keren dah....
 
ikut nyimak ia gan...
nice to info....
 
thanks gan informasinya semoga bermanfaat
 
thanks gan informasinya semoga bermanfaat
 
SALUT DAN HORMAT UTK SPY MASTER YG TELAH MELAKUKAN YG TERBAIK UTK REPUBLIK INDONESIA, TINGKATKAN! ^_^
 
nice....
 
PAK, GIMANA DENGAN KASUS ANGGOTA INTELIGEN DARI KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG, JABATAN, DAN SARANA YANG ADA UNTUK MEMATA2I ANGGOTA MASYARAKAT TERMASUK MEMBAJAK ACCOUNT FB NYA BUKAN UNTUK KEPENTINGAN KEAMANAN ATAU KEPENTINGAN NASIONAL.. TAPI KARENA UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI ATAU DISUAP OLEH PIHAK TERTENTU UNTUK MENYADAP PRIVACY ORANG LAIN.. BAGAIMANA HUKUM BERBICARA TTG HAL INI.. APA BISA DIKATEGORIKAN CYBER CRIME JUGA DLM UU PASAL 27 AYAT 1... MOHON PENERANGANNYA... TERIMA KASIH...
 
Post a Comment

Links to this post:

Create a Link



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?


blog-indonesia.com



PageRank

Flag sejak Agustus 2009 free counters