Tentang Blacklist Jenderal-Jenderal Indonesia oleh AS » INTELIJEN INDONESIA

Thursday, February 13, 2014

Tentang Blacklist Jenderal-Jenderal Indonesia oleh AS

Artikel ini tidak bermaksud sebagai upaya mempengaruhi dinamika politik Indonesia, karena Blog I-I memiliki komitmen untuk menciptakan jarak dan keseimbangan dalam peranan intelijen di dunia politik. Sudah waktunya intelijen Indonesia tidak lagi terlibat dalam persaingan politik yang demokratis dan sehat.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo dalam kunjungannya ke Redaksi Trans TV mengungkapkan bahwa ada  7 Jenderal Indonesia ditolak AS. Berdasarkan penuturan Hashim para Jenderal tersebut adalah Prabowo Subianto, Sjafrie Sjamsoeddin, Wiranto, Pramono Edhie, Zacky Anwar Makarim.

Menurut informasi jaringan Blog I-I, apa yang sesungguhnya terjadi dengan persoalan blacklist Pemerintah AS tersebut adalah terkait dengan persoalan perbedaan standar HAM dan penegakan hukum dari masalah HAM tersebut yang melibatkan personil militer Indonesia. 

Sejak peristiwa Santa Cruz di bekas propinsi Timor Timur pada tahun 1991, hubungan kerjasama militer Indonesia-AS mengalami kemunduran tajam khususnya dalam hal bantuan pendidikan dan pelatihan (khususnya program IMET) serta pengadaan peralatan perang atau sistem pertahanan. Berbagai kerjasama dibekukan dan sejumlah perwira tinggi militer Indonesia yang dianggap terlibat secara otomatis masuk dalam daftar tangkal masuk AS dengan penolakan pemberian visa. 

Kasus berikutnya adalah penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi yang dituduhkan kepada Kopassus. Selain itu juga peristiwa Mei 1998 di Jakarta dan kasus-kasus selama periode referendum di bekas propinsi Timor Timur tahun 1999.

Kasus-kasus HAM tersebut dan yang lainnya yang dinilai melibatkan petinggi militer Indonesia adalah merujuk kepada laporan Kedubes AS di Jakarta yang diperkuat oleh sejumlah laporan LSM khususnya Human Rights Watch, Amnesty International dan LSM HAM Indonesia yang mengungkapkan adanya faktor "kesengajaan" pada tingkat pimpinan militer yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. 

Daftar Jenderal yang ditangkal masuk AS tersebut awalnya cukup panjang, namun terus berkurang dari waktu ke waktu hingga akhirnya kemesraan hubungan militer Indonesia-AS perlahan kembali pulih paska reformasi dan puncaknya dengan pencabutan larangan kerjasama militer AS dengan Kopassus pada sekitar bulan Juli 2010. Secara teknis berdasarkan pendalaman informasi kepada kunci-kunci informasi di AS Indonesia sudah dianggap layak sebagai partner sesama negara demokrasi, itulah pula sebabnya AS mau menandatangani comprehensive partnership dengan Indonesia pada tahun 2010.
Kemudian khusus di bidang pertahanan Indonesia dan AS juga menandatangani Framework Arrangement on Cooperative Activities in the Field of Defense pada 10 Juni 2010.

Kembali mengenai penolakan pemberian visa terhadap sejumlah Jenderal sebagaimana diungkapkan Hashim, hal itu semata-mata bagian dari dinamika sejarah kegiatan militer dan isu HAM yang terjadi di Indonesia dimana hal yang paling vital adalah masalah kebijakan, sikap dan keterlibatan serta impunitas terhadap mereka yang diduga melakukan pelanggaran. Kita juga dapat melihat dari aspek penegakan disiplin/hukum militer, pejabat militer tertinggi yang menerima "hukuman" dalam bentuk pemberhentian barangkali hanya Prabowo Subianto. Beberapa pihak, khususnya pembela HAM mungkin kurang puas dan menghendaki adanya pengadilan tindak pidana, namun perlu disadari bahwa kondisi-kondisi dimana terjadi pelanggaran HAM dari kacamata negara adalah "tidak normal" dimana terjadi ancaman terhadap kedaulatan Republik Indonesia, misalnya dalam kasus Timor Timur.

Harus disadari bahwa yang terjadi dalam rangkaian kasus yang dituduhkan sebagai pelanggaran HAM dari kacamata strategis adalah kekeliruan strategi yang ditempuh pimpinan TNI pada saat kritis yang dihadapi Republik Indonesia. Dengan kata lain kita "kalah perang" karena nyatanya tujuan politik melindungi rakyat dan menjaga keutuhan negara tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

Kekeliruan tersebut harus kita sadari bersama dan menjadi pelajaran yang sangat mahal untuk kemajuan Indonesia di masa mendatang. Kepada para penggiat HAM, anda sudah melakukan peranan yang sangat besar dalam menyadarkan kekeliruan strategi militer dan kemudian menghasilkan pemisahan aspek pertahanan dan keamanan demi profesionalisme TNI dan Polri. Namun para penggiat HAM juga harus memperhatikan aspek strategis bangsa dan negara dimana keselamatan bangsa Indonesia adalah hal prinsip yang juga harus diperjuangkan. Dengan demikian kita perlu menatap masa depan dengan berbagai perbaikan kondisi bangsa dan sejarah hitam jangan dijadikan penghambat, sebaliknya jadikan pelajaran berharga yang tidak boleh terulang lagi.

Mengenai penolakan Jenderal Pramono Edhie, hal ini terjadi pada tahun 2009 dimana penolakan visa Sekjen Kemenham Sjafrie Sjamsoeddin terjadi bersamaan dengan penolakan Pramono Edhie Wibowo ketika mereka berdua akan mendampingi  Presiden RI dalam pertemuan G20 di Pittsburg. Namun kemudian Pramono Edhie dapat menerima visa dalam kegiatan lain bersama US Pacific Command.

Sesungguhnya persoalan politik, perbedaan standar HAM dan masalah blacklist Jenderal asal Indonesia tidak lagi dominan di State Department AS, namun karena sejarah itu relatif masih dekat dan masih banyak penggiat HAM yang terus mengingatkan dan menyampaikan keberatan kepada Pemerintah AS, maka pelaksana pemberi visa di Jakarta "belum dapat" memberikan visa kepada sejumlah nama yang sesungguhnya dirahasiakan namun juga sudah menjadi rahasia umum (dasarnya keterlibatan pada kasus-kasus HAM).

Menurut informasi jaring Blog I-I, isu tersebut tidak akan mengganjal para Jenderal yang saat ini sedang digadang-gadang untuk menjadi Calon Presiden Indonesia dan akan berkompetisi pada Pemilu 2014. Seluruh nama yang disebutkan oleh Hashim Djojohadikusumo andaikata terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia akan diterima oleh AS. Hal ini merupakan pengecualian dan merupakan bentuk penghormatan AS kepada rakyat Indonesia yang memilih Presidennya secara demokratis.

Apakah penerimaan AS menjadi sedemikian pentingnya bagi calon presiden Indonesia? Jawabannya bisa iya bisa tidak.

Iya karena akan mempengaruhi opini publik dan daya tarik para pemilih.

Tidak karena sesungguhnya AS tidak dapat mengatur atau mempengaruhi proses demokrasi dan sikap para pemilih di Indonesia.

Jadi dewasalah, percaya dirilah dan teruslah berjuang untuk bangsa dan negara! Siapapun yang mendapat kepercayaan dari rakyat Indonesia merupakan representasi bangsa dan pemimpin bangsa Indonesia.

Selamat berjuang Jenderal!

Catatan: artikel ini bukan pesanan dari AS namun berdasarkan informasi akurat yang dijamin oleh jaringan Blog I-I.

Salam Intelijen
Senopati Wirang 


Labels: , , , , , , , , , , ,

Comments:
Berdasarkan kacamata politik ada baiknya kita tidak perlu mengikuti arahan dari pada pesanan AS....desepsi dan penggalangan yang dilakukan saat ini sebagai bentuk ketakutan AS akan terpilihnya presiden yang tidak diharapkan oleh AS...tindak tanduk yang terjadi mengenai perplitikkan di Indonesia selalu termonitor oleh kepentingan barat....kita sebagai bangsa yang bermartabat sudah seharusnya memilih presiden yang benar-benar kompeten dan tidak akan mau dan pernah tunduk akan kepentingan AS....tapi sekarang belum ada figur yang akan berani melawan kepentingan AS...calon presiden saat ini hampir seluruhnya masuk dalam genggaman AS.
 
Post a Comment

Links to this post:

Create a Link



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?


blog-indonesia.com



PageRank

Flag sejak Agustus 2009 free counters