Indonesia's act of denial » INTELIJEN INDONESIA

Tuesday, March 04, 2014

Indonesia's act of denial

Hari ini jaringan Blog I-I yang bekerja untuk Human Rights Watch (HRW) menyampaikan informasi mengenai kritikan HRW tentang tuduhan penyangkalan Indonesia terhadap kasus aksi reaksi pemberontakan kelompok komunis yang kemudian menimbulkan korban jiwa rakyat Indonesia yang jumlahnya hingga saat ini masih belum jelas. Baca artikel HRW yang berjudul Indonesia's act of denial.

Tuduhan HRW tersebut sudah cukup terjawab dengan artikel Blog I-I yang berjudul Tentang Film the Act of Killing. Bahwa bangsa Indonesia tidak perlu takut dengan sejarahnya, bangsa Indonesia tidak perlu takut dengan kenyataan terjadinya sejumlah konflik sesama anak bangsa yang menimbulkan korban jiwa. Namun bangsa Indonesia juga tidak akan membuang waktunya untuk menanggapi tuduhan sepihak HRW yang akan menghambat kemajuan kemanusiaan, demokrasi dan masa depan Indonesia. 

Lebih jauh lagi, berikut ini adalah tanggapan langsung yang perlu dipertimbangkan segenap rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia dalam menyikapi tuduhan HRW.
Pertama, HRW telah semakin jauh melangkah ke dalam bias ideologi kiri sehingga riset dan analisa HRW tidak lagi dapat dijadikan rujukan yang imparsial bahkan terjadi kecenderungan pola-pola pembentukan opini publik yang dipaksakan yang bersifat tidak urgent. Penulis artikel, Phelim Kine yang juga wakil direktur HRW divisi Asia pernah menjadi wartawan di beberapa negara seperti China, Indonesia, Kamboja, dan Taiwan selama lebih dari 10 tahun, bahkan Kine juga pernah menjadi news bureau chief di Jakarta. Mencermati seorang petualang warga negara Kanada lulusan universitas Carleton, Ottawa Kanada, tentunya kita berharap sosok Phelim Kine dapat dipercaya bukan sebagai seorang Agent of Influence yang tugasnya memberikan tekanan-tekanan yang berpotensi membangkitkan konflik internal dalam tubuh bangsa Indonesia. 

Beberapa catatan Phelim Kine yang dimuat di Al Jazeera dan belum terverifikasi misalnya mengenai tuduhan pembantaian terhadap 1 juta orang sepanjang tahun 1965-1966. Kemudian artikel yang seharusnya lebih berbobot ternyata hanya merujuk pada aspek emosional yang digambarkan dalam film the Act of Killing yg dibumbui oleh pernyataan bahwa hal itu didukung pejabat Indonesia yang masih menjabat saat film dibuat. 

Kemudian Phelim Kine juga mengutip pernyataan juru bicara Istana, Teuku Faizasyah tertanggal 24 Januari 2014, yang menyiratkan sikap pemerintah Indonesia yang dinilai oleh Phelim sebagai unsettled. 

Sebagaimana saya pernah tuliskan dalam artikel Tentang Film the Act of Killing, film tersebut merupakan cerminan dari kejahatan yang dilakukan para pelaku yang menceritakan kisahnya. Sementara fakta konflik antar kelompok yang terjadi sepanjang tahun 1965-1966 tidak dapat digeneralisir ke dalam dokumentasi film yang sarat dengan pesan propaganda tersebut.

Kasus impunity dalam konflik antar kelompok poilitik akibat pemberontakan komunis dukungan Moscow dan Beijing melawan nasionalis - TNI dukungan CIA-AS dan Barat merupakan kasus klasik konflik politik yang menimbulkan korban jiwa yang tidak dapat begitu saja dibebankan ke pundak generasi reformasi demokrasi Indonesia. Hal ini bukan suatu penyangkalan, melainkan berada di luar jangkauan untuk menjelaskan duduk perkara yang sesungguhnya yang menyebabkan terjadinya korban jiwa. Perhatikan bagaimana konflik modern masih terjadi di Suriah dan Ukraina, dimana konflik politik dalam berkembang menjadi suatu kecelakaan sejarah yang memakan banyak korban jiwa.

Bagaimana Indonesia dapat menjawab sejarah yang terjadi tahun 1965-1966 sementara kenyataan dan bukti tuduhan tak berdasar tentang jumlah korban jiwa hingga saat ini tidak ditemukan. Bandingkan dengan pembantaian keturunan Yahudi yang dilakukan oleh Pemerintahan Hitler yang dapat dibuktikan dengan berbagai temuan faktual dan foto-foto. Inipun bahkan masih ada yang memperdebatkan otentikasinya. Maksud saya, hal ini bukan perkara mudah, dan jangan memaksa Indonesia untuk mengakui sesuatu yang tidak memiliki dasar fakta yang kuat secara bukti sejarah. 

Sasaran Phelim Kine kemudian terungkap dengan menyudutkan umat Islam, khususnya Menteri Agama Suryadharma Ali dalam kasus kekerasan atas nama agama yang tidak dapat dicegah, bahkan dituduhkan "didukung". Hal itu jelas propaganda Phelim Kine yang melampaui batas, karena semuanya begitu terbuka/transparan apa yang terjadi dengan kasus-kasus religious intolerance di Indonesia. Keterbatasan aparat keamanan dibandingan dengan jumlah penduduk, dalamnya perbedaan pemahaman agama yang dapat dihasut menjadi aksi kekerasan seperti terhadap kelompok Ahmadiyah dan Shiah serta munculnya radikalisme agama dengan aksi terorismenya, maka situasi sosial keagamaan Indonesia masih memiliki kerawanan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan penegakan hukum positif, melainkan juga dengan proses transformasi sosial melalui pendidikan dan kampanye publik tentang pentingnya menghindari aksi kekerasan.

Lucunya, Phelim Kine yang awalnya saya bayangkan seorang intelektual dan wartawan yang handal, ternyata malahan menuliskan berbagai propaganda khas dunia intelijen sebagaimana saya pelajari dari lembaga-lembaga intelijen Barat, apakah hal ini suatu kebetulan?

Perhatikan rangkaian argumentasinya yang jauh dari suatu argumentasi seorang peneliti HAM dengan mencampuradukan berbagai fakta:
  1. Memulai dengan isu pembantaian 1965-1966, menuduh pemerintah Indonesia melakukan penyangkalan didukung oleh data film the act of killing. Kurangnya akuntabilitas dalam kasus ini dianggap sebagai legacy berkelanjutannya impunity.
  2. Memasukan masalah lain tentang nasib kelompok minoritas agama, dengan mengungkapkan kasus kelompok Kristen, Shiah, dan sekte Ahmadiyah yang menurutnya terancam oleh FPI. Dalam hal ini tindakan pemerintah Indonesia dianggap lemah.
  3. Pejabat dan aparat keamanan Indonesia dituduh memfasilitasi kekerasan terhadap kelompok minoritas, bahkan malahan menyalahkan para korban, diantaranya juga dengan mengutip Menteri Agama Suryadharma Ali.
  4. Memasukan kasus Cebongan yang melibatkan sejumlah anggota Kopassus.
  5. Memasukan kasus Papua.
  6. Menyimpulkan budaya impunitas.
  7. Menutupnya dengan relevansi pemberian academy award untuk film the Act of Killing.
Perlu diakui bahwa gaya penulisan dan alur pencampuradukan fakta dan opini yang begitu kuat dari Phelim Kine akan membuat merah telinga pemerintah Indonesia, khususnya mereka yang terkait langsung dengan sejumlah tuduhan Phelim. Hal ini merupakan proses labelling yang semakin kuat dalam tubuh HRW yang kehilangan obyektifitas penelitian dengan mengutamakan opini propaganda dari pada fakta. 

HRW generasi saat ini sudah jauh dari generasi pendirinya yang memiliki kriteria yang ketat sebelum mengeluarkan tuduhan-tuduhan sepihak yang belum tentu benar. Mencampuradukan masalah penyalahgunaan wewenang aparat pemerintah, kekerasan spontan publik, dan aksi bela diri, kesengajaan dalam tindak kekerasan yang direncanakan, dan ketidaksengajaan yang menimbulkan korban jiwa, dll menjadi sorotan yang terus-menerus kepada HRW. Bahkan keberpihakan HRW dalam sejumlah kasus ditengarai juga disebabkan individu-individu yang kurang memiliki kualitas yang cukup sebagai aktivis pembela HAM seperti tercermin dalam sosok Phelim Kine.

Khusus terhadap Indonesia, HRW memiliki bias yang jauh lebih besar daripada Amnesty Internasional (AI), hal ini mungkin tidak terlepas dari berbagai kelemahan HRW dalam membuat analisa yang lebih baik. Meskipun HRW dan AI bagaikan saudara kembar, namun AI tampak melangkah lebih jauh dalam pendalaman informasi. Hal ini tentunya jangan membuat Indonesia hanya bersikap membela diri terus-menerus.

Indonesia harus mulai jujur kepada dirinya sendiri dan memikirkan masa depan HAM rakyat Indonesia yang harus dilindungi dari kelompok manapun. Jangan biarkan agen-agen propaganda yang memiliki misi terselubung mendikte arah perbaikan HAM Indonesia. Bangsa Indonesia sanggup untuk membangun suatu standar HAM yang tinggi sesuai dengan budaya dan agama yang kita anut sepanjang masing-masing pihak dapat menahan diri dari penggunaan tindak kekerasan.

Betapapun saya meragukan kredibilitas HRW karena kelemahan peneliti HRW, namun hal ini jangan menutup diri Indonesia dari kritikan dan seyogyanya dapat memanfaatkan tuduhan yang sepihak tersebut sebagai informasi yang dapat dipelajari  bagi pemerintah dalam menyusun strategi perbaikan HAM rakyat Indonesia. 

Salam
Senopati Wirang 

Labels: , , , ,

Comments:
http://rayamart.co.id/
 
http://rayamart.co.id/
 
Post a Comment

Links to this post:

Create a Link



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?


blog-indonesia.com



PageRank

Flag sejak Agustus 2009 free counters