Koordinasi Intelijen Lemah? » INTELIJEN INDONESIA

Monday, April 07, 2014

Koordinasi Intelijen Lemah?

Dua pernyataan yang bertolak belakang yakni dari BIN yang menyatakan kelompok teroris tiarap dan dari Polisi yang menyatakan ada ancaman dari kelompok teroris. Meskipun BIN tetap menyatakan perlu kewaspadaan khususnya terkait dengan wilayah yang rawan seperti Aceh, namun BIN tidak menyebutkan adanya ancaman dari kelompok Abu Bakar Ba'asyir (ABB) atau potensi ancaman di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana dinyatakan Polisi. 

Mengapa hal itu bisa terjadi?
Apakah komunitas intelijen dapat menterjemahkan pernyataan yang berbeda tersebut sebagai lemahnya koordinasi yang terjadi sebagai warisan arogansi institusi dimana masing-masing ingin tampil di depan sebagai institusi yang berkinerja baik? Ataukah hal itu semata-mata suatu kebetulan bahwa informasi yang satu melengkapi yang lain? Ataukah memang tidak pernah terjadi koordinasi yang baik antar lembaga?

Hal ini sangat krusial bagi negara sebesar Indonesia, apabila institusi-institusi yang memiliki keterkaitan yang erat dalam ruang lingkup tanggung jawabnya tidak bekerjasama untuk penanganan kasus-kasus yang sama. Kelemahan ini juga dialami negara-negara besar seperti AS, Russia, China, Inggris, Perancis, dll dimana ketika terjadi suatu kasus terorisme terjadi kesimpangsiuran informasi yang dipublikasikan. Namun negara-negara besar tersebut kemudian membangun sistem keamanan nasional terpadu baik yang berada dalam Dewan Keamanan Nasional (National Security Council) maupun semacan Gugus Tugas Nasional (National Joint Task Force). Selain itu sangat perlu kehati-hatian dalam mempublikasikan suatu pernyataan karena pihak lawan (teroris) juga membacanya dan dapat menterjemahkannya sebagai pancingan atau tantangan.

Indonesia sudah semakin demokratis dan kebebasan menyampaikan informasi publik juga semakin berkembang sehingga kita seringkali mendengar pernyataan pejabat ini dan pejabat itu terkait suatu isu. Hal itu bahkan berkembang di luar kompetensi pejabatnya. Hal ini juga terkait dengan otoritas yang diberikan oleh institusi tentang siapa yang berhak menyampaikan informasi kepada publik sehingga arus informasi dapat seimbang antara kepentingan menginformasikan kepada publik tanpa mengganggu jalannya penyelidikan.

Perhatikan negara tetangga kita Malaysia yang juga mengalami kesimpangsiuran informasi dalam penanganan kasus hilangnya pesawat MAS MH370. Lemahnya koordinasi pada umumnya disebabkan oleh kompleksitas dalam governance, sikap sektoral, dan karakter manusia yang perlu diperbaiki dari waktu ke waktu melalui sistem yang lebih baik. Sudah menjadi karakter manusia untuk ingin menonjol dan mendapatkan kesempatan yang lebih dalam suatu dinamika sosial dan politik. Perhatikan bagaimana Kemenkopolhukam hampir selalu merespon setiap peristiwa genting dengan pembentukan Desk di dalam struktur organisasinya, kemudian setelah itu melahirkan Badan baru yang menambah runyam penanganan isu-isu strategis karena kebanyakan institusi yang menangani isu yang sama. Kemudian masing-masing institusi akan merasa memiliki amanah dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang kemudian mendorongnya untuk bekerja sendiri-sendiri.

Satu hal yang sangat mengherankan adalah bahwa peranan Delivery Unit yakni UKP4 yang langsung bekerja dibawah Presiden dalam mendorong efektifitas pekerjaan institusi-institusi negara juga terjebak dalam monitoring dan penilaian kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Sangat jarang kita mendengar bagaimana UKP4 mendorong terjadinya sinergi dari berbagai lembaga pemerintah dalam penanganan suatu masalah. Semuanya membutuhkan gerak langsung dari Presiden untuk beraksi seperti dalam kasus penanganan kebakaran hutan di Riau. Sangat menyedihkan bukan?

Dalam kasus-kasus tertentu yang sangat genting dan memerlukan mobilisasi kelembagaan yang terpadu, memang peranan Presiden sangat penting. Namun kemampuan mitigasi masalah yang seharusnya sudah mulai dipikirkan pada level Kementerian dan lembaga pemerintah lainnya dimana sinergi dan koordinasi serta kerjasama erat menjadi kuncinya. Hal ini harus dilandasi oleh kepentingan bersama dalam mengeksekusi kebijakan negara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang atau diinstruksikan oleh Presiden.

Kembali kepada awal tulisan mengenai lemahnya koordinasi intelijen, sudah waktunya komunitas intelijen pada level nasional dan lokal (daerah) membangun dan memperkuat kerjasama dalam wadah komunitas intelijen. Hal ini bukan saja memerlukan leadership yang baik, melainkan juga dukungan dari instansi terkait sehingga pelaksanaan fungsi koordinasi yang dilengkapi dengan saling bertukar informasi dan bekerjasama di level operasional dan taktis dapat dilaksanakan dengan baik. Hal itu pada gilirannya akan menciptakan situasi kondusif pada level strategis nasional dimana pimpinan tertinggi pada masing-masing instansi akan memiliki pandangan yang relatif sama dan meyakinkan di mata publik.

Densus 88 mungkin cukup efektif dalam operasi counter terrorisme, BIN mungkin cukup efektif dalam deteksi dini dan cegah dini ancaman terorisme, SAT 81 Gultor TNI mungkin tetap yang terbaik dalam combating terrorisme, namun tanpa kerjasama yang erat sesuai dengan spesialisasi masing-masing, ancaman terorisme akan tetap hidup dan bermanifestasi ke dalam berbagai bentuk yang mengancam keselamatan masyarakat.  Jangan pula lupa dengan peranan civil society dalam memberikan pandangan yang menyeimbangkan cara penanganan yang dapat diterima dalam kacamata kemanusiaan dan demokrasi.

Semoga bermanfaat.

Salam Intelijen
Senopati Wirang


Labels: , , , , , ,

Comments:
Hemat saya, ini ada kaitanya antara BIN berkerja sama dengan ulama timur tengah yang sebetulnya masih satu spesies dengan mereka (ABB), perbedaan mereka hanya terletak pada tafsir tentang jihad. BIN lebih ingin membenturkan ideologi keduanya. Ini sebetulnya jauh lebih efektif, faktanya adalah dalam medan dakwah kelompok ulama timur tengah ini lebih terang terangan. Mereka akan mengatakan dengan tegas islam bukanlah agama terorist


menghabisi kelompok ABB sangat sulit, mereka sadar mereka akan berhadapan dengan al qaeda yang takan ada habisnya, BIN sadar dengan itu mereka takan selesai dengan densus88, karna densus88 sendiri adalah magnet untuk melakukan jihad. Intinya yang ingin saya sampaikan adalah selama seseorang tidak membahaykan kelompok dan misi mereka, mereka takan melakukan aksi jihad. Justru klo boleh saya jujur yang melakukan aksi jihad biasanya datang dari kelompok yang belum mengenal ideologi nya sendiri dengan matang.
Kasus bom gereja misalnya.
Saya rasa bukan terletak pada koordinasi tapi pemahaman pemetaan BIN jauh lebih baik, seperti adu domba. klo saja BIN menggunakan ulama NU maka akan lain lagi ceritanya. Ulama NU akan tampak bodoh di hadapan kelompok ABB
 
Mumet juga kalau menelaah intelejen ya bro.... But.. Nice posting...
.. Di tunggu kunjungan baliknya di http://meitanteiamiterasu.blogspot.com
 
Post a Comment

Links to this post:

Create a Link



<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?


blog-indonesia.com



PageRank

Flag sejak Agustus 2009 free counters